Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Disampaikan dalam Forum Komunikasi di Provinsi Jawa Barat Oleh : Iwan Herniwan S.Si, MP Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana

Lemahnya penegakan hukum ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI Lemahnya penegakan hukum Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Penerapan e-government belum merata Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Integritas PNS yang masih rendah Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja Kualitas pelayanan publlik masih rendah

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 REFORMASI BIROKRASI

VISI DAN MISI LKPP TAHUN 2015-2019 “Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa” MISI Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien; Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing; Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

Prioritas Nasional LKPP dalam RPJMN Terbentuknya LPSE yang terstandarisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Produk yang masuk e-catalogue Penyedia telah terkualifikasi di Aplikasi SiKAP Provinsi telah terlayani Cloud data center Konsolidasi Pengadaan

Kegiatan Prioritas Nasional Prioritas Nasional LKPP dalam RPJMN No Kegiatan Prioritas Nasional Satuan Target 2015 2016 2017 2018 2019 1 ULP dengan Maturitas Level 3 ULP 247 344 441 538 635 2 Keterisian Jabatan Fungsional Pengadaan Persen 5% 10% 15% 20% 25% 3 LPSE yang terstandarisasi LPSE 280 460 510 560 610 4 Penyedia yang terkualifikasi - 30% 50% 55% 60% 5 Jumlah Produk yang masuk e-catalogue Produk 25.000 50.000 62.500 75.000 6 Jumlah Provinsi terlayani Cloud Data Center Provinsi 24 30 33 34 7 Persentase Nilai Anggaran Pengadaan yang terkonsolidasi 40%

INPRES NO 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN 2017 Inpres dirancang untuk mengawal program prioritas Pemerintah,memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan, dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian outcome, peningkatan kinerja core business K/L yang sejalan dengan prioritas Presiden. Program perubahan Nawacita yang perlu didukung oleh sistem pengadaan yang efektif efisien dan handal.

5 Strategi PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA KELEMBAGAAN Pengembangan Kelembagaan dan tata Kelola ULP SUMBER DAYA MANUSIA RENCANA UMUM PENGADAAN Pengembangan SDM Pengelola Pengadaaan . Diumumkannya Rencana Umum Pengangadaan Di SiRUP E-PURCHASING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Diterapkannya Penggunaan e-catalogue Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Melalui SPSE

Pengembangan Kelembagaan 2015 2016-2017 Terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP

Pengembangan SDM 2015 2016-2017 tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD

Terlaksananya PBJP melalui SPSE 2015 2016-2017 LPSE di K/L/D/I memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 standar) LPSE memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar)

Diumumkannya RUP di SIRUP 2015 2016-2017 Rekapitulasi penayangan RUP TA 2017 yang sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017 Rekapitulasi penayangan RUP TA 2017 yang sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017

Diterapkannya Penggunaan e-Katalog 2015 2016-2017 K/L/I mengajukan daftar produk katalog elektronik barang/jasa Pemerintah K/L/D mengajukan surat usulan barang/jasa katalog elektronik pemerintah dan dokumen pendukung

KONDISI SAAT INI DI KOTA SURABAYA No. Pemerintah Daerah/ K/ L/ I Penayangan SIRUP Standarisasi LPSE Kelembagaan (Level ULP) SDM (Jabfung) 1 Provinsi Jawa Timur √ 17 3 24 2 Kabupaten Bangkalan 5 Kabupaten Banyuwangi 4 Kabupaten Blitar 7 Kabupaten Bojonegoro 6 Kabupaten Bondowoso N/A Kabupaten Gresik 8 Kabupaten Jember - 9 Kabupaten Jombang 10 Kabupaten Kediri 11 Kabupaten Lamongan 12 Kabupaten Lumajang 13 Kabupaten Madiun 14 Kabupaten Magetan 16 15 Kabupaten Malang

KONDISI SAAT INI DI PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah Daerah/ K/ L/ I No. Pemerintah Daerah/ K/ L/ I Penayangan SIRUP Standarisasi LPSE Level ULP Jumlah Jabfung 16 Kabupaten Mojokerto √ 12 N/A 17 Kabupaten Nganjuk 10 1 18 Kabupaten Ngawi 19 Kabupaten Pacitan 11 20 Kabupaten Pamekasan 2 21 Kabupaten Pasuruan 9 22 Kabupaten Ponorogo 23 Kabupaten Probolinggo 24 Kabupaten Sampang 7 25 Kabupaten Sidoarjo 13 26 Kabupaten Situbondo 27 Kabupaten Sumenep 6 28 Kabupaten Trenggalek

KONDISI SAAT INI DI PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah Daerah/ K/ L/ I No. Pemerintah Daerah/ K/ L/ I Penayangan SIRUP Standarisasi LPSE Level ULP Jumlah Jabfung 29 Kabupaten Tuban √ 13 1 30 Kabupaten Tulung Agung - N/A 31 Kota Batu 9 32 Kota Blitar 7 33 Kota Kediri 2 14 34 Kota Madiun 35 Kota Malang 4 36 Kota Mojokerto 8 37 Kota Pasuruan 38 Kota Probolinggo 6 39 Kota Surabaya 3

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KATALOG LOKAL/DAERAH SEBAGAI PILOT PROJECT

Terima Kasih Akhir Presentasi http://lkpp.go.id