Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Potensi ASEAN bagi Pelaku Usaha PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (JOB-CREATION) Pada 2012, seluruh anggota ASEAN telah meratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), yang membawa dampak positif bagi iklim investasi dan usaha di seluruh ASEAN – dengan semakin meningkatnya transparansi, kepastian-hukum, serta fasilitasi. Sejak 2007 hingga 2010, investasi (FDI) yang masuk ke ASEAN dari luar kawasan meningkat sebesar 75% (Sumber: BKPM). Berlakunya ACIA harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi masuknya FDI, yang secara langsung menumbuhkan sektor produksi dan industri nasional. UKM sebagai tulang-punggung perekonomian nasional dan regional (ASEAN) berkontribusi secara signifikan bagi PDB nasional dan menyerap sebanyak 97,2% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah UKM lebih dari 55,2 juta atau terbesar di ASEAN, Indonesia harus menjadi penggerak utama pengembangan UKM di ASEAN agar akses UKM terhadap permodalan, teknologi dan pasar semakin meningkat. Komitmen-komitmen Negara Mitra Wicara ASEAN dan lembaga keuangan dunia untuk merealisasikan berbagai proyek peningkatan konektivitas di kawasan telah menjadi katalis pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Konektivitas yang handal akan membuka peluang-peluang usaha baru dan kegiatan ekonomi lainnya.

4 Pilar Asean Economic Community Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional Kawasan Berdaya- saing Tinggi Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata Integrasi dengan Perekonomian Dunia

Arah Pengembangan UMKM ASEAN Arahan Menteri Ekonomi dan Leaders ASEAN menuju ASEAN Economic Community pada tahun 2015, berkaitan dengan pengembangan UKM: Menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi UKM; Pengembangan SDM dan Kapasitas UKM: Mengembangkan Common Curriculum for Entrepreneurship in ASEAN Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif Fasilitasi Akses Pasar Fasilitasi dan pengembangan teknologi: Inkubator Bisnis dan Teknologi; Meningkatkan akses finansial bagi UKM: Pengembangan Fasilitasi Finansial bagi UKM Pengembangan ASEAN SME Development Fund Pengembangan Credit Rating System Membentuk ASEAN Advisory Board;

Posisi UMKM Peranan strategis UMKM: Di Indonesia (BPS-2009): Jumlahnya 52,76 juta unit (99,9%); Kontribusi dalam PDB 56,92%; Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30%. Di ASEAN: Lebih dari 96 % perusahaan di ASEAN adalah UMKM; Kontribusi dalam PDB 30-57%; Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 50-98% Permasalahan UMKM: Iklim berusaha belum kondusif (un fair business practices) Keterbatasan akses pasar Rendahnya produktivitas (teknologi rendah) keterbatasan akses kredit dari bank Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan

Produktivitas UMKM Kriteria Produktivitas/Tenaga Kerja Produktivitas/Unit Rp. Juta Rasio Rp.Juta Usaha Mikro 18,00 1,00 29,69 Usaha Kecil 118,54 6,59 909,74 30,64 Usaha Menengah 193,72 10,76 15.906,02 535,70 Usaha Besar 804,29 44,69 477.383,58 16.077,93

Target Pengembangan UMKM tahun 2015 Produktivitas dan daya saing UMKM meningkat; Perkembangan ekspor UMKM tumbuh 20% per-tahun; Tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif; Meningkatnya akses kredit perbankan bagi UMKM, khususnya KUR sebesar Rp.100 triliun;

Tantangan UMUM UMKM dalam MEA Persaingan yang makin tajam, termasuk dalam memperoleh sumber daya Menjaga dan meningkatkan daya saing UKM sebagai industri kreatif dan inovatif Meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan ASEAN (Misal ISO-26000) Diversifikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro  agar tidak “jatuh” ke kelompok masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada, termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN

Isu-isu dan Tantangan Khusus Akses Pasar Kurang paham akan FTAs – implikasi dan manfaatnya Aktivitas promosi ekspor terbatas Penggunaan e-channel and e-commerce belum meluas Masih ada hambatan non-tarif Kurang faham akan fasilitas perdagangan prosedur kepabeanan Tidak ada market intelligence di ASEAN dan luar ASEAN Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan sertifikasi internasional (e.g. HACCP, GMP, halal, ISO, analisa sertifikasi) Akses Finansial Bank masih ragu memberikan pinjaman kepada UMKM, khususnya untuk pengusaha pemula dan UKM inovatif Kewajiban penggunaan jaminan dalam pinjaman Tingkat suku bunga yang tinggi bagi Usaha Mikro Lembaga jaminan kredit belum ada atau terbatas Pemeringkat kredit dan sistem informasi kredit tidak ada Lembaga keuangan non-bank kurang berkembangn luas (e.g. venture capital, angel investment, factoring and leasing) Sebagian terbesar UMKM tergantung pada lembaga keuangan informal Jasa Konsultasi dan informasi Informasi masih belum terpusat Biaya membuat sistem informasi virtual secara komprehensif dan terpusat masih mahal Perlu melatih konselor bisnis Kurang faham akan tersedianya layanan konsultasi Perlu pengembangan template standar, misal perencanaan bisnis dan pemasaran bagi UMKM Teknology dan inovasi Investasi UMKM untuk R&D masih rendah sehingga produktivitas dan efisiensinya rendah Dana untuk komersialisasi R&D tidak tersedia karena ketidakpastian permintaan, pasar dan cash flow Apresiasi dan promosi UKM inovatif belum berkembang luas Mahalnya biaya sertifikasi

Isu-isu dan Tantangan Khusus Kerangka Kebijakan dan Pengaturan Perlu pengembangan mekanisme pemantauan Perlu pengembangan kordinasi terpusat untuk mengkordinasikan kegiatan nasional Walaupun mahal, perlu ada pengkajian terhadap keluaran/dampak AFTA Mungkin perlu pengembangan SME Policy Index Pengurangan biaya birokrasi doing business (e.g. import regulation, licensing, registration of business)

Rekomendasi

Rekomendasi Akses Finansial Peningkatan kapasitas baik kepada lembaga finansial maupun kepada UMKM Pengembangan model pemeringkatan kredit dan lembaga penjaminan kredit sampai daerah Pengembangan lembaga keaungan non-bank (e.g. venture capital, angel investment, leasing, factoring, equity funding) should also be explored Pengembangan inklusi keuangan: Financial education, Financial eligibility, Supportive regulatory regime; Facilitation and Intermediation; and Distribution Channel. Akses Pasar Pengembangan e-channel marketing and e-commerce Membangun kesadaran akan manfaat, peluang dan dampak dari ASEAN FTAs Penyiapan data dan informasi tentang UMKM secara nasional dan regional Penyelenggaraan business matching sessions setiap ada trade fairs in ASEAN and dialogue partners Inovasi Mendorong UKM melakukan Riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi Pengembangan UKM inovatif – starting with Innovative SME Awards under ASEAN Business Award

Rekomendasi (lanjutan) Jasa layanan informasi dan konsultasi Penyiapan jasa layanan informasi dan konsultasi, termasuk penggunaan websites untuk UMKM Dalam kerangka ASEAN perlu ada koleksi dan harmonisasi statistik dan database UMKM Kordinasi dan pemantauan Adanya sistem kordinasi dan pemantauan yang lebih baik untuk: Komunikasi yang lebih efektif dan efisien Pemanfaatan sumberdaya Pelaksanaan kebijakan dan program Pengembangan ASEAN SME Policy Index Mengkomfilasi berbagai praktek terbaik Strategic partnership/alliances Industrial clustering Entrepreneurship development Incubator Business/ Technology Menetapkan bidang-bidang yang perlu diperbaiki di masing-masing ASEAN

STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global LANGKAH STRATEGI STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global Penanganan issue domestik, meliputi: Penataan lahan dan kawasan industri Pembenahan infrastruktur dan energi, Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan klaster UKM untuk peningkatan daya saing Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb); Pembenahan sistem logistik; Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb) Penyederhanaan peraturan Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan

STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik O Pengawasan di Border Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security dsb. Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor (import surges) Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importasi yang unfair

STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik (Lanjutan) o Peredaran barang di pasar Lokal - Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri - Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia o Promosi penggunaan produksi dalam negeri - Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.

STRATEGI III: Penguatan Ekspor Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC) Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT-PPI, SMESCO UKM) Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI) Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor Pengawasan penggunaan SKA Indonesia Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor Optimalisasi trade financing (bilateral swap) Pemetaan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN dan negara lain