Ombudsman Republik Indonesia 2016 Ombudsman Republik Indonesia Posisi Ombudsman dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Ombudsman Republik Indonesia 2016 @wnBidang Pencegahan2016

KONDISI YANBLIK BERDASARKAN BEBERAPA PERINGKAT INDEKS INDONESIA  HASIL SURVEI 2014-2015 2015-2016 Keterangan Global Competitivenes Indeks Rangking 34 37 Peringkat tahun ini turun menjadi peringkat 37 dengan competitivenes index 4,52 point National Democratic Indeks Score 73,04 72,82 Makin Tinggi makin baik (skala 0-100) Open Government Index N/A Score : 0,58 Rangking global 32 ease doing business 120 109 Corruption Perception Index Score 34 (Peringkat 117 dari 175 negara) Score 38 (Peringkat 88 dari 168 negara yang diukur) Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Score Singapura (85), Thailand (38). Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).

PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM PRIORITAS

Dinamika Jumlah Laporan Per Tahun Selama Periode tahun 2011 – 2016

Dugaan Maladministrasi Dinamika Dugaan Maladministrasi Selama Periode tahun 2014 – 2016*) Dugaan Maladministrasi TAHUN 2014 2015 2016 Jml % Penundaan Berlarut 1711 25.6% 1736 25.3% 1451 27.2% Penyimpangan Prosedur 1380 20.7% 1461 21.3% 1025 19.2% Tidak Memberikan Pelayanan 945 14.2% 1132 16.5% 847 15.9% Penyalahgunaan Wewenang 777 11.6% 743 10.8% 583 10.9% Tidak Kompeten 644 9.6% 671 9.8% 549 10.3% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 464 6.9% 6.8% 368 Tidak Patut 392 5.7% 315 5.9% Diskriminasi 130 1.9% 128 107 2.0% Berpihak 103 1.5% 70 1.0% 39 0.7% Konflik Kepentingan 60 0.9% 62 43 0.8% Total 6678 100.0% 6859 5327 100%

Kelompok Instansi Terlapor Dinamika Kelompok Instansi Terlapor Selama Periode tahun 2014 – 2015 Kelompok Instansi Terlapor TAHUN 2014 2015 2016 Jml % Pemerintah Daerah 2940 44.0% 2914 42.5% 2257 42.4% Kepolisian 852 12.8% 807 11.8% 734 13.8% BUMN/BUMD 515 7.7% 641 9.3% 407 7.6% Instansi Pemerintah / Kementerian 634 9.5% 593 8.6% 355 6.7% Badan Pertanahan Nasional 519 7.8% 530 384 7.2% Lembaga Peradilan 256 3.8% 262 231 4.3% Lembaga Pendidikan Negeri 53 0.8% 143 2.1% 170 3.2% Perbankan 102 1.5% 139 2.0% 118 2.2% Kejaksaan 119 1.8% 117 1.7% 78 Perguruan Tinggi Negeri 81 1.2% 70 1.0% 56 1.1% Rumah Sakit Pemerintah 38 0.6% 145 2.7% Komisi Negara/LNS 99 69 51 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 63 0.9% 55 22 0.4% Tentara Nasional Indonesia 36 0.5% 39 17 0.3% Dewan Perwakilan Rakyat 24 20 16 Lainnya 347 5.2% 390 5.7% 286 5.4% Total 6678 100% 6859 5327

Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan jika terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N Ombudsman Republik Indonesia

Jumlah Pengaduan di Berbagai Negara Perhatikan perbandingan Data Pengaduan 2015 ini mengapa jumlah pengaduan Pelayanan Publik Indonesia paling kecil padahal jumlah penduduknya lebih besar? Apakah jumlah pengaduan yang besar menggambarkan kualitas pelayanan buruk ? Negara Jumlah Penduduk Pengaduan ke Ombudsman Keterangan Swedia 9.453.000 7143 laporan Australia (Federal) 25.000.000 28.154 laporan 7238 bukan kewenangan Western Australia (Negara Bagian) 2.118.000 11.163 laporan terdiri dari 9,096 Enquiries dan 2,047 complaints. Indonesia 230.000.000 6800 laporan Jumlah laporan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia

Mitos Pengaduan Kotak Saran….sudah cukup Mengadu itu buruk/negatif…. Mengadu itu mengganggu… Mengelola Pengaduan itu soal rutin saja… Bupati/Walikota/Kepala Dinas sediakan sms….cukup Banyak pengaduan kinerja buruk…..

Pengawasan Pelayanan Publik WNI/Penduduk/Badan Hukum Kementrian/Lembaga/ Pemda/BUMN/BUMD/Korporasi dan Perorangan tertentu. Pengawasa Internal (Inspektorat) Pengawas Eksternal (Ombudsman , DPR/D, dan masyarakat) Penyelenggara Yanblik Pengguna Yanblik Pengawas

Mengapa Pengelolaan Pengaduan Penting? Pelayanan Publik lengkap bila terdapat pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang baik harus diiringi dengan jumlah pengaduan yang proporsional Sesungguhnya muara dari Reformasi Birokrasi adalah reformasi pelayanan publik. Reformasi layanan publik harus disertai kemampuan penyelenggara untuk mengelola layanan publik.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) SPAN menggunakan aplikasi LAPOR! Sebagai platform pengaduan Setiap pengaduan yang disampaikan melakui aplikasi tersebut akan sampai kepada penyelenggara pelayanan publik. Pengaduan dilakukan melalui kanal 1708 atau melalui aplikasi di www.lapor.go.id Dalam waktu tertentu apabila tidak direpson oleh penyelengga maka sistem akan melimpahkan kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang Undang Ombudsman

TERIMA KASIH