KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah SUMATERA Belitung, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

Kedaulatan Pangan ARAH KEBIJAKAN: INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 1,92 - Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 - Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 - Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50 KKP Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 Kemen PU dan Pera - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Pembangunan waduk 21 49 ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK 1.000 Desa Mandiri Benih Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Sistem Inovasi Nasional 1.000 Desa Pertanian Organik Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah Pelibatan aktif perempuan petani KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemberantasan Mafia Impor Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan

Komoditi Target 2019 Padi 20.075.415 Jagung 5.808.034 Kedelai 190.587 Daging 162.972 Gula 1.589.780 Keterangan: Provinsi utama yang ditargetkan menjadi produsen padi hingga tahun 2019 di kawasan Sumatera adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung. Untuk jagung ditargetkan sebagian besar di Sumut dan Lampung. Kedelai terutama di Aceh. Daging sapi dan kerbau terutama di Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung. Gula terutama di Lampung.

Dukungan Peningkatan produksi (ha) Provinsi Dukungan Peningkatan produksi (ha) Sistem Perbenihan Padi Jagung Kedelai Desa Mandiri benih Penangkar Benih (ha) Balai Benih   SUMATERA 601.045 288.600 814.244 294 95.996 31 1 Aceh 115.269 65.590 433.877 47 15.318 2 Sumatera Utara 82.335 26.236 16.391 38 12.255 4 3 Sumatera Barat 54.890 52.473 - 25 8.170 Riau 41.167 21.212 28 9.191 6 5 Jambi 48.209 Sumatera Selatan 118.013 65.591 98.828 50 16.340 7 Bengkulu 77.134 8 Lampung 93.313 118.593 34 11.234 9 Kepulauan Bangka Belitung 2.042 10 Kepulauan Riau

Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah (ha) Perluasan Areal Tebu (ha) Provinsi Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah (ha) Perluasan Areal Tebu (ha) Penyuluhan Science (BPTP) dan Techno Park (unit) BPP (unit) Tenaga Penyuluh (orang) Existing Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian Lab Baru Kws Kom Unggulan   SUMATERA 969.838 349.750 21.420 1.493 14.189 4 6 34 1 Aceh 174.740 57.200 2.310 272 2.866 - 2 Sumatera Utara 226.071 20.000 690 332 2.939 3 Sumatera Barat 145.422 19.000 590 152 1.439 Riau 20.065 46.100 116 1.030 5 Jambi 56.299 54.500 114 1.198 Sumatera Selatan 104.026 47.400 6.910 162 1.788 7 Bengkulu 58.442 29.550 104 973 8 Lampung 173.474 23.500 8.610 198 1.642 9 Kepulauan Bangka Belitung 11.299 42.500 26 266 10 Kepulauan Riau 10.000 17 48

KEMARITIMAN

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.466 KKP, Kemendagri, Kemlu Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 2. Pemberantasan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% KKP, Kemenhan 3. Membangun Konektivitas Nasional: Membangun/mengembangkan pelabuhan - 24 Kemenhub Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 270 Peningkatan SDM transportasi 1 juta orang Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 15 unit 76 unit 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50 KKP Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Muara Kamal, Buleleng, Takalar, Sukamandi, Subang, Depok (Ikan Hias), Bantul Gunung Kidul, Bungus, Sleman (budidaya air tawar), Muara Baru, Boalemo, Pemakasan, Palembang, Wakatobi, Jembarana Perancak, Sidoarjo Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN No WILAYAH PPS PPN 1. Sumatera 2 PP. Belawan; PP. Bungus 3 PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan

BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN) No Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Provinsi Rencana Alokasi (unit) 1 Sabang Aceh 2 Anambas Kepulauan Riau 3 Natuna JUMLAH SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Sumatera PPN Sibolga; PPI Idi; PPI Tanjung Tiram; PPI Pusong; PPI Carocok; PPP Kuala Tungkal; PPI Kuala Penet; PPI Nipah Panjang Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 DI. ACEH 900 2 SUMATERA UTARA 600 3 SUMATERA BARAT 400 4 BENGKULU 1,100 5 RIAU 6 KEP. RIAU - 7 BANGKA BELITUNG 800 8 SUMATERA SELATAN 9 JAMBI 200 10 LAMPUNG TOTAL 5.000

Potensi Pengembangan wisata bahari MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3.521.130 2 Gili Matra, NTB 2.954 3 Laut Banda, Maluku 2.500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39.900 5 Padaido, Papua 183.000 6 Kapoposang, Sulsel 50.000 7 Aru Tenggara, Maluku 114.000 8 Raja Ampat, Papua Barat 60.000 9 Waigeo, Papua Barat 271.630 10 Anambas, Kepri 1.262.686,2 10 8 9 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN LUAS (ribu ha) KKPN (KKP) 5.507,8 KKLD/KKPD 5.581,4 K.Kons.(Kemenhut) 4.694,9 TOTAL 15.784,1 Potensi Pengembangan wisata bahari Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) Kegiatan KEP. BANGKA BELITUNG Technopark berbasis perikanan budidaya (Belitung Timur, budidaya) SUMATERA BARAT Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Padang, perikanan) KEP. RIAU Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Bintan, konservasi dan wisata) SUMATERA UTARA Technopark berbasis perikanan (Medan, Pengolahan dan Penangkapan)

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18