Media dan Masyarakat di Tengah Arus Demokrasi Disampaikan dalam Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan (LP2K) Indonesia bekerjasama dengan Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Eko Harry Susanto www.ekoharrysusanto.wordpress.com Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jakarta, 16 April 2012

Dinamika Media Massa Kambing Hitam Kekisruhan Eksplorasi aspek negatif Kebablasan Tidak Transparan Kepentingan Kelompok

Massa Pers Pembangunan Instrumen Politik Negara Mendukung Program Pembangunan Integralkistik Stabilitas Politik secara Linier dan Kursif Melegitimasi kebijakan Birokrasi Berpihak Kepada Pemegang Otoriotas Politik

The Four Theory of Press Teori Otoriter Teori Libertarian Teori Tanggung Jawab Sosial Teori Media Soviet

Kekuasaan Informasi Teori Media Otoriter Media Soviet

Kekuasaan Informasi Teori Libertarian Teori Tanggung Jawab Sosial

Kekuasaan Informasi Massa Elite Massa Elite Teori ibertarian Dan Teori Tanggung Jawab Sosial Kekuasaan Informasi Teori Otoriter dan Teori Media Soviet Kekuasaan Informasi Massa Elite 7 7

Media dan Kekuasaan MEDIA MEDIA Khalayak Khalayak Pesan Pemerintah PWI Tolak Pesan Pemerintah Tolak PWI, AJI, IJTV dll PWI MEDIA MEDIA Diterima Pengendalian Sensor Transparansi Informasi Informasi Hegemoni Negara Khalayak Khalayak 8

Media dan Kekuasaan Biagi (2005: 350), media digunakan untuk menyebarkan dan mempromosikan program sosial ekonomi pemerintah sebagai tujuan nasional. Keterlibatan pemerintah seringkali lebih banyak memposisikan pers sebagai media yang harus dikontrol pemberitaannya.

Emile Durkheim Daniel Chirot Media dan Kekuasaan Negara sering mempunyai gagasan baru untuk mengarahkan masyarakat sejauh mungkin. Emile Durkheim Negara mengendalikan semua kegiatan politik maupun tidak ada sangkut pautnya politik, seperti penyebaran informasi Daniel Chirot

Media Pembangunan : Jargon Politik Stabilitas Politik SARA Regulasi, Kursif Umpan Balik Pluralisme Masyarakat Harmonisasi, Serasi, Selaras, Seimbang Manajemen Komunikasi Negara Hegemoni Komunikasi 11

Paradigma Pers Totaliter dan Sebelum Reformasi (M Paradigma Pers Totaliter dan Sebelum Reformasi (M.Ridlo Eisy- Dewan Pers, 2007) No Pers Totaliter Pers Sebelum Reformasi 1 Monopoli Informasi Penguasaan total thd penyiaran; Siaran Sentral TV; Pengekangan Pers, Monopoli Kebenaran 2 Monopoli Kekuasaan di tangan satu partai Golkar sbg Single majority 3 Teror & Pelanggaran HAM Pembredelan, Ancaman, Penculikan Aktivis, Penyikasaan , Pem,bunuhan 4 Pembatasan Pengorganisasian PWI sbg satu – satunya orgns wartwan, SPSI unt buruh dll 5 Sebuah ideologi yg wajib diterima oleh semua wn. Pancasila sbg satu – satunya azas., 6 Tidak Peduli Tatanan Hukum Pengadilan dikontrol Pem. UU disusun unt melanggengkan kekuasaan

Negara Demokrasi (Urofsky,2001) Pemerintahan Konstitusional Independensi Peradilan Peran Media Bebas Hak Masyarakat untuk Tahu Lembaga Kepresidenan Abdi Masyarakat Pemilu Demokratis Pemerintahan Lokal Peran Kelompok Kepentingan Hak Minoritas

Menuju Pers Bebas Keunggulan Media Media tetap diunggulkan sebagai pendukung terciptanya kehidupan berbangsa yang demokratis dan beradab

UUD 1945 Pasal 28 F Kebebasan Komunikasi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia UUD 1945 Pasal 28 F

Kebebasan Komunikasi Pernyataan Umum tentang HAM PBB Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas – batas” (Asasi, Juni 1999). Pernyataan Umum tentang HAM PBB Bill Kovach dan Tom Rosenthiel, menyebutkan transparansi informasi sebagai naluri kesadaran manusia, untuk mengetahui hal–hal diluar dirinya. un 1948. (Haryanto, 2010:7) Pasal 19 Deklarasi Umum HAM 1948

Regulasi Media dan Informasi UU No.40/ 1999 tentang Pers UU No.32/2004 Ttg Penyiaran UU No.11/ 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Regulasi Media dan Informasi Manaj. Informasi Hegemoni Kekuasaan Kekuasaan Negara Demokratisasi Reformasi Politik Peran NGO Khalayak Media Media 18

Massa Sebagai Pengontrol Media Kekuatan Kelompok Masyrakat yang memiliki otoritas sosial, ekonomi dan politik Mempengaruhi opini publik Tindakan Anarkis Komunalisme Cara sendiri Kursif

Massa Sebagai Pengontrol Media Eksistensi pers bebas, memicu munculnya konflik antara jurnalis/ media massa, dengan kelompok – kelompok dalam masyarakat Misalnya, karena berita yang disampaikan kepada publik dianggap tidak benar, menyinggung perasaan suatu komunitas, bertentangan dengan value sekelompok masyarakat, dan aneka dalih lain, dalam nuansa yang bernilai negatif, bagi individu maupun kelompok. 20

Problem Potensial Media Massa Orientasi Bisnis/ Motif Keuangan Profesionalisme Jurnalis dan Institusi Tidak Independen dan Transparan

Demokrasi Media Media sebagai ruang publik politis Rasionalitas komunikatif media mewujudkan kedaulatan publik Media massa sebagai cermin masyarakat

Demokrasi Media Ruang Publik sbg potensi demokratis media akan tenggelam ketika rasionalitas birokrasi atau modal mulai mengambil alih dan mendominasi fungsi, sistem kerja dan orientasi produksi media (Agus Sudibyo, 2009 :xix) (Lihat UU No. 32/ 2002 ttg Penyiaran)

Peringkat Kebebasan Pers (Kompas, 21 Juli 2010) Tahun Asia Tenggara Dunia Peringkat Asteng Th.2009 2002 1 57 1Papua Nugini 11.Vietnam 2003 4 111 2.Timor Leste 12.Laos 2004 5 117 3.Indonesia 13.Myanmar 2005 3 104 4.Kamboja 2006 103 5.Filipina 2007 100 6.Thailand 2008 2 7.Malaysia 2009 101 8.Brunei

Melemahnya Kebebasan Pers Penurunan peringkat kebebasan pers ini, diikuti melemahnya Indeks Demokrasi Global (IDG). Demokrasi Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 167 negara Rendahnya IDG karena lemahnya variabel demokrasi, pemilihan umum, pluralisme dan fungsi pemerintahan (Kompas, 12 April 20111). Melemahnya demokrasi merupakan ancaman kebebasan pers yang akan berimplikasi kepada kualitas pemberitaan

Azas Moralitas Kode Etik Jurnalistik Azas Profesionalitas 11 Ketentuan Azas Moralitas Azas Profesionalitas Azas Demokratis Azas Supremasi Hukum

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (1)Kebenaran Informasi (4)NFakta & Sumber Jelas (7) Menghormati off the record (8) Mau Ralat yg tidak akurat (5) Tidak menyembunyikan Info (2)Kebebasan dan Berimbang (3)Kesempatan yg tidak punya akses (6) Beretika (9) Menjaga Kerahasian korban kejahatan seksual

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (10) Menghindari Kebencian , diskriminasi (13) Tidak Menerima Sogokan (16) Menghormati off the record (17) Menghindari campur tangan pihak Lain (14) Dilarang Menjiplak (11) Menghormati Privasi (12) Menghindari Pornagrafi (15) Tidak Fitnah dan Pencemaran Nama Baik (18) Majelis Kode Etik

Referensi Biagi, Shieley .2005.Media/ Impact : An Introduction to Mass Media. Seventh Edition, United States : Thomson – Wadsworth. Chirot, Daniel .1976.Social Change in Peripheral Society : The Creation of Balkan Colony , New York : Academy Press. Eisy, M.Ridlo.2007.Peranan Media dalam Masyarakat : Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan hak Azasi Manusia, Jakarta : Dewan Pers. Giddens, Anthony, Capitalism And Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber, terjemahan Soeheba Kramadibrata. UI Press, Jakarta, 1986. Eriyanto.2002. Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik, Yogyakarta : Penerbit LKIS. Haryanto, Ignatius,2010,Media di bawah Dominasi Modal : Ancaman Terhadap Hak atas Informasi, dalam Majalah Azasi,Edisi Maret – April 2010. Kompas.2010.”Peringkat Kebebasan Pers di Indonesia, tanggal 21 Juli 2010 ----------.2011. “Indonesia Kalah Oleh Timor Leste”, tanggal 12 April 2011

Referensi Majalah Asasi,1999, Analisa Dokumentasi Hak Asasi Manusia, Juni 1999, ELSAM, Jakarta Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta. McQuail,Denis, 2010, Mass Communication Theory, 6th Edition, Sage Publication, London Sudibyo, Agus.2010. Kebebasan Semu : Penjajahan Baru di Jagat Media, Jakarta : Penerbit Kompas.

Referensi Sukardi, Wina Armada.2008.Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers, Jakarta : Dewan Pers Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945, 2010. “Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hinga Amandemen pada Zaman Reformasi”, Penerbit Visi Media, Jakarta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam “ Hukum Jurnalistik”, Jakarta : Seri Pustaka Yustisia Undang – Undang Republik Indonesia Nomor . 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama.

Referensi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto ekohs@centrin.net.id ekoharry@yahoo.com www.ekoharrysusanto.wordpress.com

Daftar Riwayat Hidup Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, Ketua Aspikom Pusat Pendidikan :  Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan, Lulus Th 1981 Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jakarta , Lulus Th. 1996 Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung, Lulus Januari Th. 2004

Daftar Riwayat Hidup Sejak tahun 2005 Menulis 68 artikel/ opini di Kompas, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Seputar Indonesia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Suara Karya dan Jurnal Nasional Menulis Buku (1) Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah (2) Komunikasi Manusia Ikut Menulis di 11 Buku Komunikasi Aktif Menulis di berbagai Jurnal Ilmu Komunikasi Menjadi Mitra Bestari di Jurnal Ilmu Komunikasi STIKOM LSPR (London School of Public Relations), Univ. Mercubuana Aktif Sebagai Pembicara dalam Seminar nasional/ Internasional