KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Topik Bahasan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PRB-BK.
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Sesi 2 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
AKREDITASI PUSKESMAS.
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Rusman R. Manik Pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Peserta akan memahami :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
RENSTRA SKPD Teknik Penyusunan Rusman R. Manik 
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Prasetijono Widjojo MJ
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
SHIP PARTNER.
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
RENCANA TINDAK LANJUT.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Prasetijono Widjojo MJ
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MELALUI APLIKASI MONEVKU
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkup Provinsi Rusman R. Manik swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361

Pertanyaan kita … 1. Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan Provinsinya? 2. Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh Dinkes Provinsi? 3. Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan, membina dan mengawasi percepatan pencapaian target SPM tsb? 4. Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?

Pertanyaan berikutnya … 5. Bagaimanakah kinerja pencapaian target SPM di wilayah Provinsi XYZ? Kabupaten/kota manakah yang tingkat capaiannya relatif tinggi, dan di manakah yang masih harus lebih ditingkatkan? 6. Bagaimanakah caranya agar kinerja pencapaian target SPM selalu semakin tinggi? Kegiatan apa, di kabupaten/kota mana, yang TERBUKTI BERHASIL dalam mewujudkan suatu target SPM bidang kesehatan?

Dinkes Provinsi harus melakukan KORBINWAS KOORDINASI Untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan secara tidak saling bertentangan atau simpang siur. PEMBINAAN Untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota. PENGAWASAN Untuk: menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan korektif selama pelaksanaan rencana.

Apakah SOP KORBINWAS? Agar KORBINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP KORBINWAS. SOP KORBINWAS = Standard Operational Procedure penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di lingkup Provinsi Komponennya: Koordinasi Pembinaan Pengawasan

SASARAN Penyelenggaraan SOP KORBINWAS 1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para pihak terkait utk pencapaian target SPM bidang kesehatan di Provinsi ybs. 2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK TERKAIT dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs. 3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs.

INDIKATOR KEBERHASILAN Penyelenggaraan KORBINWAS KOORDINASI Jumlah kegiatan hasil kesepakatan KORBINWAS, yang dilaksanakan oleh tiap pihak peserta melalui anggarannya. PEMBINAAN Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM bidang kesehatan di kab/kota lingkungan Provinsi ybs. PENGAWASAN Penyerapan anggaran kegiatan proporsional dngn pencapaian substansi kinerja dlm rentang pelaksanaan kegiatannya. Laporan tepat waktu dan tepat dengan tujuan pelaporannya.

Para Pihak dalam KORBINWAS Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Dinkes kab/kota di lingkungan Provinsi ybs. Bappeda Bappeda Provinsi (minimal: Kabid Sosial) Bappeda kab/kota di lingkungan Provinsi (minimal: Kabid Sosial) Biro dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Stakeholder lain sesuai penilaian kebutuhannya

Wahana KORBINWAS Dilaksanakan melalui acara RAPAT KORBINWAS oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Frekwensi penyelenggaran = 2 kali dalam setahun. Agenda acara RAPAT KORBINWAS di atur dlm SOP

Langkah dan Siklus Penyelenggaraan KORBINWAS

Langkah-langkah [ 1 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS LANGKAH 1: Kabid Bina Promkes (atau ketua Tim Korbinwas) melaporkan rencana penyelenggaraan KORBINWAS kpd Kadis Kesehatan Provinsi. LANGKAH 2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menilai dan memberi keputusan tentang penyelenggaraan KORBINWAS tsb. LANGKAH 3: Kepala Bidang Bina Program Kesehatan (atau ketua Tim Korbinwas) menyelenggarakan rapat persiapan penyelenggaraan KORBINWAS.

Langkah-langkah [ 2 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS LANGKAH 4: Panitia penyelenggara melaksanakan KORBINWAS. Jadwal dan acara pada slide hal # 13. LANGKAH 5: Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan KORBINWAS. LANGKAH 6: Distribusi Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) LANGKAH 7: Memasukkan kegiatan2 pembinaan yang ada dalam RKTL pada RKA Dinkes Provinsi.

Acara Penting pada Rapat Korbinwas di Langkah 4 SOP KORBINWAS

Langkah-langkah [ 3 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS LANGKAH 8: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun: “Strategi Pengawasan Pelaksanaan RKTL Percepatan Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkungan Provinsi”, untuk disahkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi. LANGKAH 9: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) bersama dng Sekretaris Dinkes Provinsi mengawasi pelaksanaan kegiatan2 pembinaan yg dilaksanakan oleh Dinkes Provinsi.

Langkah-langkah [ 4 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS LANGKAH 10: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) mengkompilasi laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL dalam laporan hasil pengawasan. LANGKAH 11: Dari laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL, Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun strategi pelaksanaan Rapat KORBINWAS periode berikutnya dan kembali masuk ke LANGKAH 1 di atas.