Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Disampaikan pada acara
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
Oleh : Pembantu Rektor II UNS Prof. dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
Biro Organisasi dan Tata Laksana
salam sejahtera untuk kita semua
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
ANALISIS BEBAN KERJA.
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
PENYUSUNAN PETA JABATAN
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
Contoh penyusunan skp.
PENYUSUNAN PETA JABATAN
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI 8 7 6 5 4 3 2 1 Oleh BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

DASAR HUKUM ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PROGRAM RB; UU ASN NO. 5 TAHUN 2014, ASN; PP. No. 54/2003, Formasi PNS; PP. N0. 46 TAHUN 2011, Penilaian Prestasi Kerja PNS; SURAT MENPAN NO. B.7163/2014, Susunan Kekuatan Pegawai; SURAT MENPAN NO. B.2163/2015, Penundaan Penambahan Pegawai;

PERATURAN DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 PNS duduk dalam jabatan tertentu PNS didayagunakan untuk melaksanakan tugas jabatan yang didudukinya PNS terukur kinerjanya dengan bukti fisik sbg hasil kerja UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Pasal 68 ayat (1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Pengadaan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi Pasal 68 ayat (2)

PENGERTIAN ANALISIS BEBAN KERJA Analisa Beban Kerja (ABK) adalah proses/teknik yang digunakan untuk menetapkan berapa jumlah dan jenis tugas kegiatan, serta pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil dalam waktu tertentu.

INDIKATOR ABK Nama jabatan Standar kompetensi jabatan; Ihktisar jabatan; Hasil Kerja secara fisik (Bukti Kerja / BK). Volume beban kerja; Jam kerja setiap bukti kerja/BK; Total jam kerja pertahun; Jam kerja efektif pertahun; Jumlah pemangku jabatan saat ini; Kebutuhan standar PNS perjabatan; Kebutuhan PNS kurang; Kebutuhan PNS lebih

TUJUAN ABK Menentukan berapa jumlah pegawai yg dibutuhkan dan beban kerja yang tepat dilimpahkan. Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. Sebagai alat mengevaluasi dan menilai kinerja individu, dan satuan unit kerja; Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, Pengecekan dan Tindakan (planning, Doing, Cheking, dan Action). Sebagai jaminan kepastian kinerja PNS; Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam implementasi kebijakan.

LATAR BELAKANG ABK Beban Tugas Organisasi (target volume kerja) yang harus dirampungkan dalam waktu tertentu. Target volume kerja dari uraian jenis tugas kegiatan jabatan dinyatakan dalam : kuantitas/satuan hasil, kualitas, jam dan biaya; Standar Kerja Rata-rata Pegawai, merupakan kemampuan rata-rata pegawai menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu. Waktu Kerja Efektif, yakni waktu kerja yang telah ditetapkan secara formal setelah dikurangi waktu luang (allowance).

Metode Analisis Beban Kerja 1) Daftar Pertanyaan. yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan terbuka yang berisikan tugas jabatan, satuah hasil kerja, volume hasil, dll. 2) Wawancara. Yaitu dengan mewanwancarai setiap pegawai atau pemegang jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu yang dikerjakan oleh setiap individu. Pengamatan langsung Yaitu mengamati secara langsung apa pekerjaan yang dipegang atau dikerjakan oleh pemegang jabatan, cara menghitung beban kerja, dan menentukan waktu kerja, serta lain-lain.

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA Pemetaan Kebutuhan jenis jabatan. Pemetaan Kebutuhan jumlah pegawai setiap jenis jabatan; Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Kebutuhan Standar Pegawai Setiap Jabatan dalam satuan unit organisasi; Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum; Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis Jenis Jabatan Fungsional Umum; Pemetaan kelebihan dan kekurangan PNS dalam jabatan pada setiap unit kerja organisasi;

CONTOH PENGISIAN FORMULIR FORMASI Berikut ini…..

PETA STANDAR KEBUTUHAN PNS KEPALA KANTOR ………   KASUBBAG TATA USAHA KASI PENGERUKAN Jabatan B ABK + - PENGOLAH KEPEG 5 ANALIS PELABUHAN AGENDARIS 4 6 2 ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PENGELOLA BMN DAN SAI 1 TEKNISI PELAYANAN PENGADIMINISTRASI UMUM PETUGAS KEPELABUHANAN

Contac Person Anggiro (0813 9467 8613) Reza Hertantyo (081 1141 754) Email: datadanprogram@yahoo.co.id

Terima kasih Terima kasih