TANTANGAN BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN JOKOWI-JK Dr. Dyah Mutiarin, SIP., M.Si.

NAWACITA

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

INDIKATOR UTAMA CAPAIAN

EVALUASI KEMENTERIAN DAN LPNK PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

PERINGKAT KORUPSI DI INDONESIA 2016

BERDASAR LAPORAN ICW TAHUN 2016 KINERJA PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI 2016

TIMELINE PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SELAMA TAHUN 2016 Kasus dugaan suap kuota gula impor yang melibatkan Irman Gusman, Ketua DPD RI. Kasus dugaan suap proyek di KemenPUPR yang melibatkan anggota komisi V DPR dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Kasus dugaan korupsi BPJS Kesehatan di Subang yang melibatkan Bupati Subang, Ojang Suhandi dan Jaksa di Kejati Jabar. Kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang melibatkan Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama di Bakamla. Kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Sultra, Nur Alam. Kasus dugaan suap proyek 12 jalan di Sumatera Barat yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana. Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar besar Madiun yang melibatkan Walikota Madiun, Bambang Irianto. Kasus dugaan suap terkait perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Janner Purba sebagai Hakim Tipikor PN Bengkulu. Kasus dugaan korupsi cetak sawah Ketapang yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dan melibatkan Ajun Komisaris Besar Brotoseno, Kasus dugaan suap tentang Raperda yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Kasus dugaan korupsi penjualan asset milik PT Panca Wira Usaha (BUMD) yang melibatkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks Grand Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

SKANDAL KORUPSI 2017 Patrialis Akbar dalam kasus dugaan suap uji materi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bupati Klaten Sri Hartini dalam Kasus Jual Beli Jabatan Di Kab Klaten Beberapa politisi dalam kasus Korupsi e-KTP

KORUPSI PADA SEKTOR KEHUTANAN Kutukan sumber daya alam tak hanya terjadi di negara di Afrika, namun juga Indonesia. Negara yang berlimpah kekayaannya terjerat pada kemiskinan struktural yang cukup parah. Jurang yang kaya dan miskin kian menganga. Menurut harian Bisnis Indonesia (24 September 2016), rasio gini penguasaan tanah di Indonesia pada 2016 mendekati angka 0,58 atau 1% penduduk berkuasa atas 59% sumber daya agraria, tanah dan ruang. Ijin yang mudah diberikan kepada pengusaha sektor kehutanan banyak dipicu oleh praktek suap kepada pejabat publik, baik di pusat dan daerah. Perusahaan raksasa sektor kehutanan dan anak perusahaan mereka semakin leluasa menguasai lahan hutan karena mudahnya mendapatkan ijin.

FAKTA-FAKTA SEPUTAR SEKTOR KEHUTANAN di Indonesia Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal deforestasi dengan laju deforestasi 498 ribu ha/tahun (Forest Resource Assesment,2010) Kerugian dari penerimaan negara yang tidak dibayar sejak tahun 2003–2014 mencapai 7,24 Triliun/tahun (KPK, 2015)

APA YANG TERJADI DENGAN BIROKRASI PEMERINTAH? Kegagalan Reformasi Birokrasi korupsi Politisasi birokrasi

TANTANGAN PEMERINTAH DEPOLITISASI BIROKRASI PENCEGAHAN KORUPSI RESULT BASED GOVERNMENT POLICY BASED BUDGETING