Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
DISTRIBUSI By : Van Moekrie Tulang
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
ISU STRATEGIS TAPAK.
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
7. KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
PENGELOLAAN PASAR DESA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Teknik Pengairan Universitas Brawijaya
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) (Masukan untuk Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan SPAM) oleh:
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES DESA CIPAGALO PERIODE
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
dan Peraturan Pelaksanaannya
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
PERAN KORKOT.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
ROADMAP UNTUK MENYELAMATKAN ANAK BANGSA
IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH KELAS D
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Materi Peraturan Pemerintah No
DANA AMANAH MASYARAKAT
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Aspek Regulasi Dan Keberlanjutan AMPL-Berbasis Masyarakat Kupang, 20 November 2014 Disponsori oleh: Didukung oleh:
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI SOCIO-POLITICAL ENTREPRENEURSHIP
KONSEPSI BERBASIS MASYARAKAT
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL & BISNIS
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
LOGO Ady Sriyono Ketua DPD GMPK Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Telp/WA :
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
Masukan Awal Untuk RUU SDA Berdasarkan Draft Bulan Juli, 2017
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
HOME SEMINAR DAERAH 4 JUNI 2015 Oleh : Yana Amalia HOME About Contact
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
MERINTIS USAHA BARU Nama Kelompok: Abidatul Afiyah
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO. 6/2014) Oleh: Ir
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PEMBENTUKAN BUM Desa Oleh: Ir. H. Didiek Tranggono, M. Si 1)
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) TAHUN 2013.
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Menjadi BUMDesa dengan Good Governance di era Revolusi Industri 4.0 Oleh KURNIAWAN, S.E.,C.M.A., Ak., C.A., C.I.B.A., M. Akun.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)