PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis perpajakan 7. Dapat menjelaskan konsep pengeluaran publik 8. Dapat menjelaskan konsep pembiayaan pembangunan 9. Dapat menjelaskan anggaran negara 3 Dapat menjelaskan pajak sebagai sumber penerimaan publik 2. Dapat menjelaskan konsep penerimaan publik 1. Dapat menjelaskan tugas-tugas Negara, pengertian dan ruang lingkup keuangan publik, dan keuangan publik di Negara berkembang 10. Dapat menjelaskan kebijakan pemerintah di bidang keuangan 11. Dapat menjelaskan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah 12. Dapat menjelaskan pengawasan keuangan negara Matakuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi pemerimaan maupun pengeluaran baik secara teoritis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.

PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA Tujuan PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Tujuan Setelah mengikuti Tutorial 8 mahasiswa diharapkan mampu: Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan keuangan publik dan jenis-jenis pengawasan keuangan publik Menjelaskan lembaga-lembaga pengawasan keuangan publik

Sub Pokok Bahasan 1. Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Publik 2. Lembaga-lembaga pengawasan keuangan publik

SPB 1: Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Publik

Pengertian Pengawasan Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan berupaya untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (Handayaningrat, 1980). Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1981).

Pengertian Pengawasan Keuangan Publik Objek pengawasan keuangan publik adalah anggaran negara (budget) sebagai penjabaran dari rencana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dibuat pemerintah  Pengawasan keuangan publik dapat disamakan dengan pengawasan anggaran  menggunakan anggaran sebagai tolok ukur dalam melaksanakan pengawasan  pengawasan terhadap pelaksanaan budget atau anggaran apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan keuangan publik dilakukan terhadap seluruh unit atau perangkat organisasi pemerintah dari level tertinggi hingga level terencah, dari pusat hingga daerah, termasuk badan usaha milik negara dan daerah.

Fungsi Pengawasan Keuangan Publik Pertama, pengawasan membantu meningkatkan kinerja organisasi publik. Kedua, pengawasan memberikan opini atas kinerja organisasi publik. Ketiga, hasil pengawasan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah, penyimpangan-penyimpangan maupun hambatan-hambatan yang terjadi terhadap upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (LAN, 2003).

Fungsi Pengawasan Keuangan Publik Sebagai watchdog bagi organisasi. Sebagai advisor bagi organisasi  auditor sebagai expert.

Tujuan Pengawasan Keuangan Publik Untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi dan misinya. Dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk: 1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan; mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan tersebut; dan 3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang sudah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Tujuan Pengawasan Keuangan Publik Pengawasan akan lebih bermakna dan dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah dapat mencapai tujuan pengawasan, yaitu: 1) pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif; 2) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas; 3) menimbulkan suasana saling percaya di dalam dan di luar organisasi; 4) meningkatkan akuntabilitas organisasi; 5) meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan 6) mendorong terwujudnya good governance dan good coorporate governance.

Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Publik pengawasan preventif, pengawasan proses, dan pengawasan represif (Siagian, 1977) pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif, serta pengawasan teknis (Handayaningrat, 1988)

Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Publik pengawasan melekat, pengawasan fungsional: internal dan eksternal, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif.

SPB 2: Lembaga-lembaga pengawasan keuangan publik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aparat pengawasan eksternal pemerintah, Di lingkungan internal pemerintah dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor dan koordinator pengawasan di instansi pemerintah. Pada setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdapat Inspektorat Jenderal, Pada setiap Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) dibentuk Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

TERIMA KASIH