Pengembangan Masyarakat Hutan yang Berdaya Tahan Tinggi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Langkah-Langkah dalam Pengembangan Masyarakat
Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Berbagi Pengetahuan pada Inisiatif Pemasaran Beras Organik
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
MEMAHAMI KERANGKA PROGRAM
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
AGROFOREST ATAU SISTEM AGROFORESTRI KOMPLEKS
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
ISU STRATEGIS TAPAK.
PEMETAAN SWADAYA.
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Asosiasi Masyarakat Kehutanan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Jaringan Pusat Telekomunikasi Beragam Kebutuhan Masyarakat.
Penilaian Kerentanan Iklim Partisipatif pada Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Sesi 2 │ LOGIKA KERANGKA LOGIS
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
sebelum dan sesudah terbakar
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN ( TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS )
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PENDAHULUAN Stok sumber daya ikan di Indonesia adalah multi species
Hutan Desa (HD).
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
RURAL COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTERPRISES
Bahan tayang 3-4 Mei.
“PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU BERBASIS MASYARAKAT “
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Nama Anggota : Indri Setiawati Rina Astuti C
PEMBERDAYAAN KELUARGA
Pedoman Permohonan Pembiayaan
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
1/19 Bagaimana Pemahaman Mengenai Hubungan Gender dan Norma-Norma serta Keterlibatan Sosial dapat Berkontribusi pada Analisis Rantai Nilai? Nozomi Kawarazuka.
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
PENINGKATAN KETERLIBATAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH KELOMPOK : 1.DEKA VANDRAYADI NPM EKA YULYANI NPM MUID NPM.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Keanekaragaman Hayati
Transcript presentasi:

Pengembangan Masyarakat Hutan yang Berdaya Tahan Tinggi Penguatan Kelembagaan bagi Kelompok Masyarakat dan Pembinaan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK Rotan Madu sialang Kopi Pengantar Dalam kajian ini, istilah ‘berdaya tahan tinggi’ mengacu pada masyarakat hutan yang menyadari ancaman akibat perubahan iklim dan mampu mengelola dan mengembangkan strategi untuk menanganinya. Berdasarkan penelitian saintifik, masyarakat setempat sudah lama memanfaatkan ekosistem hutan untuk menopang matapencahariannya (Shackleton dan Shackleton, 2014) sehingga ketergantungan terhadap sumber daya alam membuat masyarakat setempat rentan terhadap perubahan dan resiko yang tidak diinginkan yang timbul sebagai akibat dari perubahan iklim dan kondisi hutan yang memburuk. Pentingnya kajian dan penilaian terhadap kerentanan tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan pendasaran untuk mengetahui ancaman dan peluang yang ada dalam mengembangkan alternatif sumber ekonomi masyarakat. Selain itu, pengembangan kapasitas bagi masyarakat setempat juga dijadikan fokus guna mengurangi kerentanan sosial. Kajian ini menguji pentingnya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dan pembinaan usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) guna mendukung daya tahan masyarakat dalam hubungannya dengan hutan. Penguatan kelembagaan membantu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam pendayagunaan dan pelaksanaan organisasional, sedangkan pembinaan usaha HHBK melihat pada sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Lokasi Kajian Kajian ini dilakukan di wilayah kerja GIZ Bioclime yang mencakup 5 desa di 4 kabupaten prioritas di Sumatera Selatan. Kabupaten tersebut, yang mewakili 4 tipe ekosistem yang berbeda dengan kelompok komunitas hutan yang dinamis, adalah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Gambar 1. Lokasi kajian di Sumatera Selatan Pendekatan Penguatan kelembagaan merupakan pengembangan kapasitas bagi kelompok masyarakat. Pembelajaran yang berkelanjutan mencakup berbagai tingkatan individu, organisasi dan masyarakat (Gambar 2A). Hal tersebut termasuk pembangunan jaringan kerja dengan instansi pemerintah (Kementerian Pertanian), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pusat pelayanan LSM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang bersangkutan. Jaringan yang dibangun mendukung akses terhadap informasi terbarukan (ekosistem hutan, matapencaharian, dsb.) Pembinaan usaha HHBK didasarkan pada rekomendasi dari berbagai kajian mengenai peningkatan penghasilan. Beberapa alat bantu diperkenalkan dalam pemetaan prioritas HHBK, yakni: (a) CLAPS – Community Livelihoods Appraisal and Product Scanning (Penilaian Matapencaharian Masyarakat dan Pemindaian Produk) dan (b) MA&D - Market Analysis and Development (Analisis dan Pengembangan Pasar) (Gambar 2B). Kajian lanjutan mengenai rantai nilai dan analisis pasar dilakukan guna mengetahui rantai pelaku pasar. Manfaat Tantangan Memperluas jaringan kerja Keterbatasan waktu (proses, dinamika) Kesempatan untuk mengakses dana / pinjaman dari pemerintah dan donor lain Perlu keterlibatan multipihak (pihak desa, pemerintah daerah, LSM, dsb.) Status hukum (terdaftar secara administratif Monitoring secara intensif (bulanan) Dikembangkan menjadi satuan usaha Banyak HHBK merupakan produk musiman Kegiatan ekstraktif dalam pengambilan HHBK Pengidentifikasian sumber daya: hutan, bukan hutan ---------------- Seleksi berbasis kriteria --------------- Peluang pasar Prioritas HHBK (B) (A) Gambar 2. (A) : Pendekatan kupu-kupu terhadap pengembangan kapasitas (GIZ capacity works, 2014), (B) analisis CLAPS dan MA&D Hasil dan Diskusi Penjelasan: Penilaian Kerentanan Sosioekonomi Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Organisasi (penatausahaan, keuangan) - Kode etik (AD/ART) - Pengelolaan pembukuan, skema keuangan mikro - Pembuatan jaringan kerja dengan: (a) KPH, (b) LSM pusat pelayanan, (c) instansi pemerintah, (d) perusahaan, (e) universitas dan pusat penelitian 1 3 4 5 6 2 (A) (B) (C) Gambar 4. (A) : Produksi Nata de Coco di Muara Sungsang, Banyuasin, (B): Produksi Minyak Nilam dan Atsiri (Patchouli Oil) di Napalicin, Musi Rawas Utara, (C): Label Kemasan Kopi Organik. Kopi diproduksi oleh kelompok masyarakat di Karang Panggung, Musi Rawas 4. Pemetaan prioritas HHBK menggunakan CLAPS dan MA&D 5. Pelatihan tentang produksi HHBK 6. Analisis Rantai Nilai dan Pasar (kajian mendalam terhadap pelaku dan pasar) Gambar 3. Strategi lingkaran penguatan kelembagaan dan pembinaan usaha HHBK Kesimpulan Masyarakat hutan yang berdaya tahan tinggi dibekali dengan pengetahuan mengenai cara pengelolaan kelompok/organisasi masyarakat, dan cara pengembangan HHBK sebagai alternatif sumber penghasilan. Penguatan kelembagaan mempersiapkan kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pasar dan skema jaringan kerja yang lebih luas. Pembangunan jaringan kerja mendukung kelompok masyarakat untuk mengakses informasi terbaru berkaitan dengan hutan dan HHBK. Pembinaan usaha HHBK secara efektif membahas produk-produk yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa, Kabupaten, Tipe ekosistem Kelompok masyarakat dan Keanggotaan Komoditas usaha HHBK Napalicin Musi Rawas Utara (Hutan dataran tinggi) Citra Lestari (21 laki-laki, 5 perempuan) Bambu, air Minyak Nilam/Atsiri (patcholi), karet Karang Panggung Musi Rawas Tunas Harapan (25 laki-laki, 4 perempuan) Pakis, jengkol Kopi Organik dan Kopi Luwak, durian Pangkalan Bulian MUBA (Hutan dataran rendah) Bulian Alam Mulia (31 laki-laki, 6 perempuan) Rotan, madu sialang Durian, karet Kepayang (Hutan rawa gambut) Kepayang Lestari (19 laki-laki, 8 perempuan) Kemenyan dan nanas (2015) Jahe merah dan Ubi Racun (2016) Muara Sungsang Banyuasin (Hutan bakau) Muara Sungsang Mandiri (20 laki-laki, 6 perempuan) Ikan (bandeng), udang Nata de Coco, jagung Berthold Haasler HP: +62 811 847 6728 Email: berthold.haasler@giz.de Mohammad Sidiq Mobile: +62 811 7129654 Email: mohammad.sidiq@giz.de BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE PROJECT (BIOCLIME) Jl. Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 2837 PO BOX 1229, Palembang, Sumatera Selatan Website: www.bioclime.org Telpon/Facsimile: +62 711 353 176 Kontak: Nyimas Wardah HP: +62 811 711 3453 Email: nyimas.wardah@giz.de