DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
Advertisements

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PROGRAM KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Undang-Undang bidang puPR
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENAJAMAN RENCANA KERJA TA 2016 UNTUK OPTIMALISASI PENCAPAIAN RENSTRA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN.
TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
Sistem Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
Undang-Undang bidang puPR
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN DUKUNGAN DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMITERAAN STRATEGIS BIDANG JASA KONSTRUKSI OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN Jakarta, 19 November 2015

KEBIJAKAN BIDANG JASA KONSTRUKSI TAHUN 2015-2019 TARGET OUTPUT - OUTCOME BIDANG JASA KONSTRUKSI 2015-2019 MENGAPA PERLU KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN? Dit. Kerja Sama: Sebagai pendukung tercapainya Program Strategis DJBK 40% Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi 30% Penggunaan beton pracetak 200 Kerja Sama Strategis dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat 125 BUJK Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar B2 Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri SINERGI DJBK-MITRA KERJA 750.000 Orang Bersertifikat 10.000 Orang Tenaga Ahli/Manajer Proyek Terlatih 40.000 Orang Supervisor/Foreman Terlatih 10.000 orang Instruktur pelatihan/ asesor konstruksi 50.000 Orang insinyur konstruksi bersertifikat 200.000 Orang Teknisi bersertifikat 500.000 Orang Tenaga terampil bersertifikat 2

KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

DUKUNGAN STRATEGIS KERJASAMA DJBK

PROSES BISNIS BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT ` K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal TPJKP/D LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat PROYEK KONSTRUKSI Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KOMPETENSI PEMBERDAYAAN Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat PENGATURAN KUANTITAS PENGAWASAN KUALITAS ` BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI • KNOWLEDGE MANAGEMENT • ASSET MANAGEMENT • HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Output Outcome

BALAI-BALAI MITRA KERJA DELIVERY SYSTEM NSPK KEPADA MITRA KERJA DAN PENJAMINAN MUTU DELIVERY SOP UNTUK MELAKSANAKAN NSPK SIAP FEED BACK HASIL PENJAMINAN MUTU DIT 1 DIT 2 DIT 3 DIT 4 DIT 5 DELIVERY NSPK SIAP BALAI-BALAI DELIVERY NSPK SIAP PENJAMINAN MUTU MITRA KERJA

BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI 1 8 2 6 7 3 5 4 1 Balai Pelatihan Konstruksi Banda Aceh (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kep.Riau, Jambi) 2 Satuan Kerja Pelaksana Pelatihan Konstruksi Wilayah Palembang (Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung) 3 Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi di Jakarta (seluruh Indonesia) 4 Balai Pelatihan Konstruksi Surabaya (Jatim, Bali, NTB, dan NTT) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta (pelatihan peralatan seluruh Indonesia, untuk pelatihan konstruksi meliputi :, DKI, Banten, Jabar dan Jateng) 5 7 Balai Pelatihan Konstruksi Banjarmasin (seluruh Kalimantan) 6 Balai Pelatihan Konstruksi Makassar (seluruh Sulawesi) 8 7 Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)

SAPTA AGENDA PEMBERDAYAAN PERCEPATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI Penciptaan Instruktur, Asesor, Mandor Jakons yang Kompeten 1 Penyusunan dan Pemberlakukan Skema Sertifikasi Mitra Kerja Dunia Pendidikan (Link and Match) 2 3 Harmonisasi dan Standardisasi USTK LPJK – LSP BNSP Perluasan & Percepatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil On Site Project 4 5 Program Pelatihan Mandiri/Plasma Perluasan Penggunaan Persyaratan SKTK di Proyek Strategis Nasional 6 7 Perluasan Program BINJAKONDA

CONTOH SHARING KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA No ITEM DJ BK-PUPR MITRA KERJA 1 Instruktur Pelatihan Melatih Instruktur (TOT) V 2 Assessor Melatih Assessor 3 Tempat Pelatihan - 4 Tempat Uji Sertifikasi 5 Rekruitment Peserta 6 Pendanaan Sertifikasi 7 Akomondasi Peserta 8 Akomondasi Instruktur Khusus Instruktur TOT/Asesor 9 Database Peserta Menerima data Share data ke PUPR 10 On Job Training Mencarikan info pasar OJT di proyek Kemen PUPR Menerima info pasar OJT di proyek Kemen PUPR 11 Etc, ...

MITRA KERJA PROPOSAL PROSES KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN MITRA KERJA DIT 1 DIT 2 DIT 3 DIT 4 DIT 5 SOSIALISASI PEMBERDAYAAN NSPK DIT 1-4 DAN KERJASAMA PEENYIAPAN PROPOSAL OLEH MITRA KERJA MITRA KERJA VERIFIKASI KELAYAKAN KERJASAMA OLEH DIT 5 LAYAK PEMBINAAN INSTITUSI TIDAK YA MoU KERJA SAMA LONG LIST PROGRAM BATASAN ANGGARAN BALAI SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN NSPK DJBK EKSEKUSI PROGRAM SHORT LIST PROGRAM

Memiliki akses/jejaring terhadap komunitas SDM jasa konstruksi; KRITERIA PROPOSAL KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN SDM JASA KONSTRUKSI YANG MENJADI PRIORITAS KRITERIA: Berkomitmen kuat untuk mendukung pemberdayaan SDM jasa konstruksi di lingkungannya; Memiliki konsep pengembangan SDM melalui pelatihan/ sertifikasi kompetensi yang jelas dan logis 3 tahun kedepan; Memiliki sarana/prasarana untuk pelatihan/uji sertifikasi (sesuai kemampuan); Memiliki kemauan dan kemampuan untuk sharing pendanaan untuk pelatihan/uji sertifikasi SDM jasa konstruksi; Memiliki akses/jejaring terhadap komunitas SDM jasa konstruksi; Membangun database (sederhana) SDM jasa konstruksi yang telah dilatih/disertifikasi; Mampu mengelola administrasi penyelenggaraan kegiatan dengan dukungan SDM yang memadai.

SKEMA SERTIFIKASI ... (1/2) Skema Sertifikasi adalah suatu pedoman yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi seorang asesi untuk mendapatkan pengakuan kompetensi yang ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Kompetensi. Skema Sertifikasi ini digunakan oleh: Asesi, untuk mengukur diri apakah secara administratif memiliki kelengkapan data untuk mengajukan Sertifikasi Kompetensi; LSP/USTK, untuk memverifikasi data Asesi dalam pengajuan Sertifikat Kompetensi; Auditor (Inspektorat , BPK), untuk melakukan verifikasi substansi dan audit keuangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembiayaan Sertifikasi Kompetensi.

SKEMA SERTIFIKASI ... (2/2) Isi Skema Sertifikasi antara lain: Judul Skema Pengesahan oleh Pihak yang Memberlakukan Skema Ruang Lingkup Skema Tujuan Skema Sertifikasi Acuan Normatif Kemasan /Paket Kompetensi Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi Hak Permohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat Biaya Sertifikasi Proses Sertifikasi Kompetensi Persyaratan Pendaftaran Proses Asesmen Proses Uji Kompetensi Keputusan Sertifikasi Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Pemeliharaan Sertifikat (survailen) Proses sertifikasi Ulang Penggunaan Sertifikat Banding

TERIMA KASIH Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga (B-1A) Lantai 1 Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. 021-27513841 ditksp.djbk@gmail.com