STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
STANDAR 6.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
Pedoman Pengerjaan PKM-K
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Pengelolaan Proposal Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemristekdikti.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
KEBIJAKAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI
(Rencana Induk Riset Nasional) Riset dan Pengembangan
Prosedur Teknis Pengisian Aplikasi Pengukuran TKT Offline
HIBAH PENELITIAN PASCA SARJANA (PPS)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Prosedur Teknis Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)
Pengisian Aplikasi Pengukuran TKT
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Prosedur Teknis Pengisian Aplikasi Pengukuran TKT Offline
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Amdal Komisi Penilai Amdal
Direktorat Pembinaan SMA
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Kebijakan Riset Dalam Mendorong Daya Saing Nasional
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Workshop Peningkatan Akreditasi Institusi Bagi PTS LLDIKTI Wilayah I
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Workshop dan Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Kebijakan Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat
Transcript presentasi:

STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN Dr. Ir. Mustangimah, M.Si Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

SISTEMATIKA 1 2 3 Implementasi PMK 106/PMK.02/2016 Standar Biaya Keluaran – Suboutput Penelitian 2 Pedoman Pembentukan Komite Penilai / Reviewer Permenristekdikti Nomor 69/2016 3 Pengertian 1

PENGERTIAN Standar Biaya Keluaran (SBK): besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output). SBK SBK yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu a. Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016

BESARAN SBK 2017 - SUB OUTPUT PENELITIAN TABEL BIAYA DASAR PENELITIAN Merupakan biaya penelitian maksimal berdasarkan jenis dan bidang fokus penelitian Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

BESARAN SBK 2017 - SUB OUTPUT PENELITIAN BIAYA TAMBAHAN Merupakan biaya tambahan maksimal yang dapat diberikan untuk mencapai targert ouput seperti tersebut pada tabel

BESARAN ANGGARAN BATAS TERTINGGI ANGGARAN TAMBAHAN OUTPUT PERHITUNGAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS SBK BESARAN ANGGARAN BATAS TERTINGGI CONTOH PERHITUNGAN: Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK (Bea dasar Rp 93,9 Jt), dengan target Publikasi Internasional terindeks (Anggaran tambahan Rp 50 Jt) di berikan anggaran Penelitian Maksimal sebesar: Rp. 93.900.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 143.900.000. ANGGARAN TAMBAHAN OUTPUT

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS SBK

PENELITIAN DENGAN BIAYA DIATAS SBK

3 Permenristekdikti no. 69/2016: Pedoman Pembentukan Komite Penilai / Reviewer

Permenristekdikti No. 69/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017 Beberapa poin penting: PASAL 1  Definisi SBK dan Penyelenggara PASAL 2 Penetapan besaran biaya oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer PASAL 3 Jenis dan Penetapan Komite Penilai/ reviewer dan anggotanya PASAL 4  Persyaratan Komite Penilai PASAL 5  Persyaratan Reviewer PASAL 6  Tugas Komite Penilai/ Reviewer PASAL 7  Pembiayaan tim komite Penilaian PASAL 8  Tahapan Pelaksanaan penelitian

PENYELENGGARA PENELITIAN Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada kementerian/lembaga/SKPD/perguruan tinggi. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian; menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan rencana induk riset nasional dan/atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta akuntabel untuk pelaksanaan kegiatan; monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang baik; menyusun format penilaian; dan memastikan adanya Penjaminan Mutu pada setiap tahapan penelitian.

KOMITE PENILAIAN / REVIEWER Komite Penilaian/Reviewer --> Komite Penilaian/Reviewer Proposal dan Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian (Pasal 1) Komite Penilaian/Reviewer dibentuk oleh Penyelenggara Penelitian (Pasal 3)

Berita Acara Penilaian TUGAS KOMITE PENILAIAN / REVIEWER KOMITE PENILAI DAN/REVIEWER PROPOSAL bertugas pada satu tahun sebelum biaya penelitian diberikan untuk menilai usulan penelitian yang kompetitif dan penugasan/non kompetitif menilai subtansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional; menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan keluaran/output yang akan dicapai termasuk biaya tambahan keluaran/output; menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi tingkat kesiapan teknologi (TKT) online; dan memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian. KOMITE PENILAI DAN/ REVIEWER KELUARAN PENELITIAN menilai hasil/proses akhir penelitian melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian; mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan; menilai kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan; menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai; menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai; dan memberikan rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian. Hasil kelayakan secara substansi; Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;; Biaya penelitian dan biaya output tambahan; Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan; Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian; Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; REKOMENDASI Berita Acara Penilaian

TATA CARA PENILAIAN PROSES PENJAMINAN MUTU Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian menandatangani kontrak kerja penelitian berbasis keluaran/output yang berupa kontrak penelitian. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau reviewer, Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. PENYELENGGARA PENELITI KOMITE PENILAI DAN/ REVIEWER PROPOSAL DAN/ REVIEWER KELUARAN PENELITIAN Pengajuan Proposal Berbasis SBK Output Proposal Pedoman Teknis Pengajuan Biaya Penelitian Penilaian Kelayakan Proposal Penetapan Penilaian Proposal Biaya Penelitian Hasil Penelitian Penetapan Penilaian Penelitian Proses Pencairan Proses Penelitian Proses Penilaian Kelayakan Penelitian PROSES PENJAMINAN MUTU

PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN Pedoman Pengelolaan Penelitian merupakan undangan untuk para peneliti/kelompok peneliti untuk seleksi berisikan gambaran program, jadwal / mekanisme, dll Pelaksana Penelitian bisa dari individu/kelompok individu; K/L/SKPD; perguruan tinggi; organisasi kemasyarakatan; dan badan usaha sesuai dengan Jenis Program Penelitian Proses 1 – 6 dilakukan pada tahun N-1, mulai dari penerbitan petunjuk teknis hingga penetapan Proses 7-11 pada tahun N

TERIMA KASIH mustang@ristekdikti.go.id