INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
Nilai dan rekomendasi sakip
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Direktorat Kompensasi ASN
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pembiayaan Pembangunan
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
EVALUASI implementasi SAKIP
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN

LATAR BELAKANG Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu Rekomendasi untuk penilaian RB BKN Kewajiban Kantor Regional VI untuk membuat Laporan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK). Lkj Kantor Regional VI BKN berasal dari laporan/ data/ informasi dari capaian kinerja unit yang berada dilingkugan Kanreg VI BKN. Kurang tertibnya pendokumentasian pelaksanaan Supervisi dan Pengembangan Kepegawaian, sehingga menjadi temuan dalam audit ISO maupun Inspektorat.

Kondisi saat ini : Belum adanya penguatan sistem pengawasan Kanreg VI BKN dalam mendukung pelaksanaan RB Laporan kinerja yang diberikan dari unit sering terlambat dan dilakukan secara manual Pengawasan kinerja masih dilakukan secara manual Pendokumentasian laporan pelaksanaan Supervisi dan Pengembangan Kepegawaian masih dilakukan secara manual

Kondisi yang diharapkan Tersedianya sistem penguatan pengawasan Kanreg VI BKN yang mendukung pelaksanaan RB Laporan kinerja dapat tepat waktu Adanya sarana pengawasan pimpinan terhadap capaian kinerja berbasis elektronik. Pendokumentasian laporan pelaksanaan Supervisi dan Pengembangan Kepegawaian berbasis elektronik

INOVASI/ PERUBAHAN YANG AKAN DILAKUKAN : KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 1. Pembangunan Whistle Blower System di Lingkungan Kanreg VI BKN Jan s/d Maret 2017 2. Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja di lingkungan Kanreg VI BKN secara elektronik 3. Pembangunan Sistem Pelaporan Supervisi dan Pengembangan Kepegawaian Kanreg VI BKN secara elektronik

MANFAAT PERUBAHAN Tersedianya sistem bagi penegakkan hukum yang baik dalam mendukung RB BKN Menciptakan situasi kerja yg baik dan bertanggungjawab Dapat menyampaikan pelanggaran yang terjadi Peningkatan kualitas penyusunan Lkj Peningkatan Kualitas AKIP Kanreg VI BKN Sarana pengawasan dan evaluasi pimpinan Memudahkan dalam penyajian dokumen laporan pelaksanaan Supervisi dan Pengembangan Kepegawaian secara cepat dan akurat saat diperlukan/dibutuhkan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH