WORKSHOP PENGELOLAAN DANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
SRI WINARNO TRIHONOKEPMENKES RI NO. 128/MENKES/SK/II/2004 P1 Perencanaan P2 PenggerakanPelaksanaan Pengendalian P3 Pengawasan PengendalianPertanggungjawaban.
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015.
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
STIE DEWANTARA - CIBINONG
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
HASIL STUDI SIKLUS I Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer di Kab. Jayawijaya Wamena – 9 Maret 2017.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
JAMPERSAL Kelompok 2.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Kasubdit Bina Gizi Makro
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

WORKSHOP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

BIODATA NAMA : A. HAMID YAMIN NIP : 19670501 199011 1 001 JABATAN : AUDITOR MADYA ALAMAT : Jl. PARAMESWARA NO.16 PALEMBANG RIWAYAT PEKERJAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI 1990 – 2005 BPKP PUSAT (DEPUTI POLSOSKAM) JAKARTA 2005 – 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN 2012 – SAMPAI SAAT INI NOMOR HANDPHONE : 081384921769 DAN 082175106789 ALAMAT EMAIL : agungowam@yahoo.com atau hamid yamin@bpkp.go.id

PERMENKES RI NO.11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN Untuk memastikan pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang alokasi BOK setiap Puskesmas, secara proporsional dengan kriteria/parameter antara lain besaran biaya transportasi dari Puskesmas ke desa, Proporsi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Puskesmas; Pemanfaatan dana BOK harus di sinergikan dan tidak boleh duplikasi dengan dana kapitasi JKN, dana APBD dan sumber dana lainnya.

Upaya kesehatan prioritas. Upaya kesehatan lainnya. Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOK meliputi: 1. Kegiatan BOK di Puskesmas. yaitu : Upaya kesehatan prioritas. Upaya kesehatan lainnya. Manajemen Puskesmas 2. Kegiatan BOK di dinas kesehatan kabupaten/kota, terdiri dari : Pembentukan satuan kerja; Pembinaan puskesmas yaitu : Teknis administrasi Teknis program Konsultasi pelaksanaan BOK

DANA BOK DI PUSKESMAS TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN UNTUK: Upaya kuratif dan rehabilitatif; Gaji, uang lembur, insentif; Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan berat); Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat); Biaya listrik, telepon, dan air; Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat kesehatan; Biaya transportasi rujukan pasien.

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN DANA BOK Aspek Ketepatan Sasaran. Aspek Ketepatan Jumlah Aspek Ketepatan Waktu Aspek Ketepatan Guna

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 LINGKUNGAN PENGENDALIAN. PENILAIAN RESIKO AKTIVITAS PENGENDALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANABOK PENGELOLAAN DANA BOK DI PUSKESMAS, yaitu : 1. Persiapan (Pembukaan rek, Susun RPK/POA dan RPD). 2. Pelaksanaan : - Permintaan dana (SPU). - Pencairan dana (daerah kondisi geografis sulit, akses perlu biaya tinggi dapat untuk kegiatan periode beberapa bulan) 3. Pemanfaatan dana Transport lokal, Perjadin, Pembelian/belanja barang. 4. Pertanggungjawaban. 5. Pencatatan/pembukuan.

PENGELOLAAN DANA BOK DI DINKES KAB./KOTA 1. Persiapan : (Penetapan pejabat pengelola keuangan satker, penelahan DIPA; Pembukaan rekening, PKS dll) 2. Pelaksanaan : (Permintaan dana; Pencairan dana dari KPPN; 3. Pemanfaatan dana (Honorarium, Transport lokal, Perjadin dalam batas/luar kab./kota) 4. Pertanggungjawaban, 5. Verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban, 6. Pelaporan SAI.

TERIMA KASIH