BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MDGs Suatu kesepakatan global dalam KTT- PBB di New York untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan alam; Dideklarasikan oleh pimpinan 189 negara;
Advertisements

PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KUESIONER RUMAH TANGGA Blok V
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
KONSEP POSYANDU OLEH : Ns. Wijanarko Heru Pramono, S.Kep.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
 Wujud pemberdayaan masyarakat  UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)  Promotif, Preventif  Mulai dicanangkan 1986.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Transcript presentasi:

SINERGITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tanjungpinang, Februari 2013 RAKERDA BKKBN 1

BIDANG-BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN PELATIHAN, KELEMBAGAAN & SOSBUD MASYARAKAT USAHA EKONOMI MASYARAKAT SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

ESENSI UTAMA MDGs Berfokus pada penanganan aspek kemanusiaan dalam rangka memerangi kemiskinan, dan Peningkatan kualitas dan daya SDM serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (sustainablity development).

8 TUJUAN MDGs TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)‏ TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL 4 4

MDGS MENDUKUNG KUALITAS SDM DAN DAYA SAING BANGSA PENINGKATAN KUALITAS SDM PERBAIKAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN RAKYAT DAYA SAING BANGSA

INTEGRASI MDGS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INPRES 1 & 3 MDGS telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA)

KEGIATAN PERTEMUAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Adanya bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal. Adanya hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu provinsi/kabupaten/kota/kecamatan dengan Pokjanal Posyandu lain yang bersifat koordinatif dan kemitraan. 8

Perkembangan Fungsi Posyandu This is sample text, please replace it with your original facts and figures. Thanks Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana Imunisasi Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Diare Bina keluarga balita KIA Penemuan dini & pengamatan penyakit potensial KLB P A U D Program diversifikasi tanaman pangan dan pemanfaatan pekarnagan Desa Siaga Pos malaria desa Kegiatan ekonomis produktif dll 2007 2008 2010 2011 DULU SEKARANG

Peluang Posyandu dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs Kegiatan di Posyandu Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana Imunisasi Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Diare GOAL 1: MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana Imunisasi Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Diare GOAL 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK GOAL 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

PNPM MANDIRI PERDESAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENYEBAB KEMISKINAN DI KEPULAUAN RIAU

PROGRAM – PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEMAMPUKAN DAN MEMANDIRIKAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGAN

PNPM MANDIRI ADALAH SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENDORONG AKSELERASI PENURUNAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

TUJUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KESEMPATAN KERJA MASYARAKAT MISKIN DI PERDESAAN DENGAN MENDORONG KEMANDIRIAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

KEGIATAN – KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN, AIR BERSIH, MCK, IRIGASI, PASAR, TAMBATAN PERAHU DLL. EKONOMI SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) PENDIDIKAN & KESEHATAN REHAB GEDUNG SEKOLAH, POS KESEHATAN DLL PENINGKATAN KAPASITAS (PELATIHAN DAN KURSUS)

JUMLAH DANA BLM PNPM MANDIRI PERDESAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 No Kabupaten Jumlah BLM (Rp.000.000) Jumlah Dana (Rp.000.000) KETERANGAN APBN APBD II APBD I 1 2 3 4 5 6 7 1. Bintan 8.450 7.182,5 1.267,5 - 9 kec 2. Lingga 6.050 5.142,5 907,5 5 kec 3. Natuna 50,100 11,257,5 38.852,5 12 kec Integ APBN 5 M Integ APBD 33,5 M 4. Karimun 10,550 9.085 1.465 5 Kec 5. Kep. Anambas 6.000 3.272,5 2.727,5 7 kec 81,150 35,930 45,220

Jumlah Penduduk Miskin JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 DAN 2011 Tahun Sangat Makin Miskin Hampir Miskin Jumlah RTM Jumlah Penduduk Miskin Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 7 2008 14.145 20.809 39.647 74.601 268.283 18,51 2011 11.443 11.604 34.586 57.663 219.005 12,99

TARGET PENURUNAN JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 10%

PROGRAM LAINNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN POKJA HIV/AIDS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PEMANTAUAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SEKIAN DAN TERIMA KASIH