LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Advertisements

PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan dan Siklus Akuntansi
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Public Sector Accounting) Recording
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
BAB 6 NERACA SALDO.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Latihan soal akuntansi 2015
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PERSEDIAAN.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAB 3 AKUN (REKENING) dan PENGGUNAANNYA
BAB 4 PENCATATAN TRANSAKSI BISNIS
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
REVIEW ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Menganalisis dan Mencatat Transaksi Bisnis
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pendapatan dan Belanja
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Analisis Transaksi.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
BAB 4 PENCATATAN TRANSAKSI BISNIS
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB 3 AKUN (REKENING) dan PENGGUNAANNYA
NERACA LAJUR.
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
LAPORAN KEUANGAN MEMPROSES LAPORAN KEUANGAN.
Transcript presentasi:

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DISUSUN OLEH : KHAIRUNNISA NUR AZMI (361971) ANNISA SULISTYOWATI (367720) NURLAELA WIDIASTUTI (367758) KAMALIA LUTHFIANI (367762)

Lingkungan AKUNTANSI pemda PENDAHULUAN Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – Pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda PENGGUNA EKSTERNAL BPK ANALISIS EKONOMI PEMERINTAHAN PUSAT RAKYAT Akuntansi Keuangan Daerah DPRD PEMDA LAIN INVESTOR KREDIT DONATUR Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SISTEM PENCATATAN Yang dimaksud dengan Pengidentifikasian adalah Pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya , transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses : 1. Pengukuran transaksi ekonomi 2. Pencatatan transaksi ekonomi Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SISTEM PENCATATAN Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. LAPORAN KEUANGAN DI PEMDA a.      Laporan Realisasi Anggaran b.      Laporan Neraca c.       Laporan Arus Kas d.      Catatan atas Laporan Keuangan Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda SISTEM PENCATATAN 1. SINGLE ENTRY Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan di catat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda SISTEM PENCATATAN 2. DOUBLE ENTRY Disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi Debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi Kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar Akuntansi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda SISTEM PENCATATAN 3. TRIPLE ENTRY Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan akan berefek pada sisa anggaran. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Setelah memahami sistem pencatatan masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan ( recognition ). Menurut SAP, pengakuan adalah “proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.” Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Kas Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Kas Modifikasian Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : (12) Basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi (13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi Dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan, contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Contoh single entry Melalui sistem pencatatan ini , transaksi ekonomi berupa diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah sebesar Rp1.350.000,00 sebagai contoh oleh bendahara penerimaan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dicatat pada sisi penerimaan sebesar jumlah tersebut. Hal ini tampak pada pencatatan tanggal 1 Oktober 2006. Pada transaksi kedua, bendahara pengeluaran membayar kuitansi untuk suatu Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) berupa belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp1.050.000,00. Transaksi ini dicatat dengan mencatat pada sisi pengeluaran sebesar jumlah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pencatatan pada tanggal 17 Oktober 2006. dari kedua transaksi tersebut didapat jumlah saldo bulan Oktober 2006 sebesar Rp300.000,00 berasal dari penerimaan Rp1.350.000,00 – dikurangi pengeluaran Rp1.050.000,00.

BUKU-BUKU PENGELUARAN PER PASAL Tahun Anggaran : 2006 Pasal : 1016 Uraian Pasal : Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Jumlah Kredit APBD : Rp3.000.000,00 No Urut Tanggal/Bulan No. Buku Kas Uraian Penerimaan Rp Pengeluaran Rp 1 01/10/2006 3 Diterima SKPD   Tanggal 20/9/06 No. 10235/S 1.350.000 Jumlah Jumlah pindahan 2 17/10/2006 28 Dibayar Kuitansi 1.050.000 Jumlah bulan Oktober 2006 Jumlah s/d bulan September 2006 - Jumlah s/d bulan Oktober 2006 Sisa 31 Oktober 2006 300.000

Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Kesimpulan kasus Jadi, dalam sistem diatas kita hanya melalukan satu kali pencatatan. Pencatatan semacam ini disebut dengan pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari kegiatan akuntansi. Sistem Pencatatan Single Entry memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang begitu bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda Kesimpulan umum Keuangan pemerintah dikelola sesuai dengan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan. Tujuan keuangan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber – sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber – sumber tersebut diperoleh. Agar masyarakat mengetahui pendapatan daerah itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Lingkungan AKUNTANSI pemda Daftar pustaka   Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

pertanyaan YASINTA : Laporan pemda menggunakan standar akuntansi apa? Psak dan lainnya. HARAKI : Pengguna external daerah lain, keuangan daerah di kabupaten menggunakan keuangan di provinsi tidak? Jawab : Yang digunakan menggunakan double entry, setiap transaksi ekonomi dengan cara menjurnal, dan sisi harus seimbang atau balance. Menggunakan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan dalam PP No 24 Tahun 2005 yang mana aturan tersebut diikuti oleh standart akuntansi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang lain: Kabupaten kota dan provinsi Kabupaten mempunyai acara denggan menggunakan uang atau keuangan daerah, dengan mengatur keuangan. Seperti daerah pasti menggunakan keuangan di provinsi, karena dipusatnya akan membagi ke bagian yang lainnya.