RAKERDA IAI KALBAR 2017 21 Mei 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

Rakernas IAI tgl Juni 2014 “rencana Kerja MEDAI” dalam Mendorong percepatan Praktek Profesi yang Baik dan Benar.
Saya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja sekarang dimulai dari bulan juli rincian pendapatan yang diperoleh oleh saya tiap bulannya: -Gaji.
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
BIAYA TENAGA KERJA
Pajak Penghasilan Pasal 21
BIAYA TENAGA KERJA (BTK)
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
PORTOFOLIO PEMBELAJARAN Disampaikan pada acara sosialisasi
PRODUK DAN PELAYANAN CUMI PELITA SEJAHERA
Pajak Penghasilan Pasal 21
SEKILAS TENTANG KOPERASI SERBA USAHA 1686 KSU 1686.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
MATERI 8 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yg Di pindahtugaskan dlm tahun berjalan.
Process Modeling (Latihan Kasus Penggajian) Pertemuan 21 – 22
Pert 06 Database Design Kasus Sistem Informasi Penggajian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Dr. La Ode Hasiara, Drs.,S.E.,M.M.,M.Pd.,Ph.D., Ak., CA.
Up Date Terbaru Peraturan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
Pajak Penghasilan Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Tax Planning PPH Pasal 21/26
CONTOH CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Gaji dan Upah.
ANALISIS BREAK EVEN POINT
MANAJEMEN Drs. HASYIM, MM PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN DOSEN MODUL
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pajak Penghasilan Pasal 21
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PENERIMA UPAH
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Matakuliah : D0584/Analisis Sistem Informasi
Manajemen Basis Data Pertemuan 13
PENGABDIAN MASYARAKAT (PM)
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh Orang Pribadi dengan
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap
AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN
KOMPENSASI MSDM.
PERTEMUAN VI KASUS PERUSAHAAN JASA.
Pleno-3 Sie. Dana PMK TES KOORDINATOR : Lola Yolanda Lumbanraja
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Matakuliah : TKI-315/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Tuliskan Nama, NIPP dan Kelas Anda. NASKAH SOAL UJIAN TENGAH PERIODE I (UTP - I) ANGKATAN XIX TAHUN PROGRAM 2014/2015 Tuliskan Nama, NIPP dan.
Matakuliah : T0194/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA – PENGUPAHAN PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
BERKARYA - BERBAKTI - PEDULI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI I
MASALAH PENGGAJIAN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Bab 4 Akuntansi Koperasi SimpanPinjam
SALAM APOTEKERR 1.
SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI MITRA ABADI PANGALENGAN
Kuis 4 Pajak Penghasilan.
BIAYA TENAGA KERJA (BTK)
BIAYA TENAGA KERJA (BTK)
KEUANGAN SERIKAT PEKERJA
Pajak Penghasilan Pasal 21
Gaji Dan Tunjangan Pegawai
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Transcript presentasi:

RAKERDA IAI KALBAR 2017 21 Mei 2017

Standar gaji apoteker di Kalimantan Barat Pokok Bahasan Iuran Keanggotaan IAI Standar gaji apoteker di Kalimantan Barat Rencana Kerjasama PC dan PD IAI Kalimantan Barat 2017-2018

Masuk ke kas pengurus cabang IAI 50% Penetapan biaya iuran anggota IAI Kalimantan Barat beserta mekanisme pengumpulannya Berdasarkan hasil RAKERNAS di Bukit Tinggi 2015 ditetapkan bahwa anggota membayar uang pangkal keanggotaan Rp. 50.000 (sekali bayar asaj saat daftar sebagai anggota) dan iuran anggota IAI adalag Rp 240.000 per tahun dan Rp 120.000 per tahun untuk apoteker yang baru menyelesaikan studi (berlaku hanya pada 1 tahun pertama setelah tamat studi profesi apoteker). Iuran anggota mulai dipelakukan terhitung tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut: Masuk ke kas pengurus cabang IAI 50% Masuk ke kas pengurus daerah IAI 40% Masuk ke kas pengurus pusat IAI 10% Batas waktu pengumpulan dana iuran anggota dari pengurus cabang ke pengurus daerah dan pengurus pusat IAI adalah bulan Oktober untuk setiap tahunnya.

Jasa Profesi Apoteker tetap sama dengan Hasil Rakerda 2015 Apoteker yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Apotek Apoteker yang bekerja sebagai Penanggung Jawab PBF Apoteker yang bekerja sebagai Apoteker Pendamping

Apoteker yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Apotek 2015 Bekerja 30 jam per minggu dimana jam kerja diatur sesuai kebutuhan sarana apotek Memperoleh Jasa Penanggung Jawab minimal 3 x UMR Provinsi KalBar Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) 1 kali setahun Minimal sebesar 1 x Jasa Penanggung Jawab per bulan Memperoleh Jasa lainnya sesuai tanggung jawab dan kesepakatan dengan pihak sarana seperti ( uang transport, jaminan kesehatan, dll ) 2017

Apoteker yang bekerja sebagai Penanggung Jawab PBF 2015 Bekerja 40 jam per minggu dimana jam kerja diatur sesuai kebutuhan sarana distribusi (PBF) Memperoleh Jasa Penanggung Jawab minimal 4 x UMR Provinsi KalBar Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) 1 kali setahun sebesar 1 x Jasa Penanggung Jawab per bulan Memperoleh Jasa lainnya sesuai tanggung jawab dan kesepakatan dengan pihak sarana seperti ( uang transport, jaminan kesehatan, dll ) 2017

Rencana Kerjasama PC dan PD IAI Kalimantan Barat 2017-2018 TOT verifikator resertifikasi untuk perwakilan setiap PC IAI Kalbar TOT Program DAGUSIBU Pembentukan Role Mode Apotek dipersilahkan kepada PC untuk segara menunjuk di sarana yang ada di daerahnya dan memberikan laporan ke PD