Membumikan Politik Luar Negeri Bagi Kepentingan Rakyat Dr. Bambang Susanto Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Kerjasama BPPK- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kamis, 6 Oktober 2016

Arah KLN Presiden Joko Widodo NAWACITA TRISAKTI Berdaulat dalam Politik Berdikari dalam Ekonomi Berkepribadian budaya 9 Agenda Prioritas atau arah haluan negara berdasarkan Trisakti. Politik Negara aktif di tingkat internasional; Pemerintah aktif, bersih, terpercaya; Pembagunan Nasional Merata; Reformasi Hukum dan Birokrasi. Ekonomi Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat; Meningkatkan daya saing global; Mendorong ekonomi domestik. Budaya Revolusi Karakter Bangsa; Persatuan dan Restorasi Sosial.

Hakekat Diplomasi Membumi Latar Belakang : Pemerintah Jokowi – JK telah menetapkan serangkaian program pembangunan ekonomi domestik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perubahan paradigma ekonomi global, ditandai dengan semakin pesatnya arus globalisasi dalam perekonomian dunia; bahkan telah mempengaruhi upaya Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi domestik di atas. Arahan Presiden Jokowi “Diplomasi Ekonomi harus memberi manfaat nyata bagi Rakyat dan mengacu kepada kepentingan rakyat secara riil “ Dubes & Diplomat RI diamanatkan Presiden RI untuk menjadi Sales dan Marketer ujung tombak/garda terdepan dalam melakukan penetrasi pasar, mengundang turis asing dan promosi investasi. Sektor pariwisata erat hubungannya dengan memperdayakan ekonomi kerakyatan.

PILAR POLITIK LUAR NEGERI Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI Meningkatkan Diplomasi Ekonomi Menguatkan Perlindungan WNI/ BHI Meningkatkan Peran Indonesia di Forum Internasional

SASARAN STRATEGIS DIPLOMASI Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat Diplomasi Ekonomi yang Kuat Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI dan Diaspora yang Prima. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di Fora Internasional yang Meningkat

Isu-Isu Polugri yang dihadapi saat ini : Kedaulatan NKRI Hadirnya Upaya Separatisme di beberapa kawasan; Infiltrasi dan Inkuisisi lahan oleh pihak asing di kawasan Indonesia; Persepsi asing terhadap Indonesia. Keamanan Internasional Diculiknya Warga Negara Indonesia (e.g. recent Abu Sayyaf); Pengamanan WNI pada kasus terorisme di Luar Negeri; Menjaga keamanan wilayah, sosial, budaya dan lingkungan. Persaingan Internasional Stabilitas daya saing Indonesia di ranah global; Hadirnya berbagai forum dan kerjasama Ekonomi Internasional; Mengenalkan dan menjaga Budaya Indonesia di Luar Negeri.

Harapan Diplomasi Kerakyatan Hakekatnya diplomasi kerakyatan terletak pada strategi dalam melakukan kerjasama LN dengan berbagai pihak yang hasilnya konkrit bisa dirasakan rakyat. Diplomasi kerakyatan adalah diplomasi yang melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi dan ketahanan ekonomi dalam nasional. Kemampuan rakyat kecil perlu dibantu sehingga mampu memiliki alat produksinya sendiri dan tidak tergantung oleh pihak manapun untuk mencapai kemandirian ekonomi. Perubahan paradigma ekonomi global, perlu diikuti dengan penyesuaian diplomasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang Sektor pariwisata juga perlu menyesuaikan kondisi ekonomi global dengan target wisatawan dan bentuk pariwisata yang ditawarkan. Seluruh stakeholders pariwisata melakukan strategi promosi pariwisata sesuai dengan porsi masing-masing

Tantangan Kemlu dalam Diplomasi Diplomasi yang dilakukan Kemlu harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat, pro rakyat “diplomacy for the people”. Diplomat RI juga perlu mempromosikan peluang investasi serta pariwisata Indonesia di negara akreditasi. Duta Besar tidak hanya diplomasi politik yang diperbanyak tetapi sekarang ini Duta Besar 80% sampai 90% masuk ke diplomasi ekonomi, perdagangan dan tahu mengenai produk yang ada di negara kita.

Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations & Optional Protocols : a. Representing; b. Protecting; c. Negotiating; d. Ascertaining & Reporting; e. Promoting Diplomat RI Nara Masista Rakhmatia membalas pidato para Kepala Pemerintahan Negara-negara Kepulauan Pasifik, di Majelis Umum PBB.

Terima Kasih Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Telp : (021)- 3848320. http://www.kemlu.go.id/bppk/id sekretariatbppktu@gmail.com (nformal)