PROMOSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA : ERA OTONOMI DAERAH VS ERA GLOBAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan Pembaharuannya
Advertisements

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
PERENCANAAN SDM GLOBAL
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Desain Induk Kependudukan
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Pembahasan : Tinjauan Kritis Arah Revitalisasi KB : 15 Tahun Implementasi ICPD Kairo, 1994 Oleh : Dra. Hj. Ratnasari Azahari, MPA., Ph.D.
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
Tinjauan Kritis Arah Revialisasi Program KB Nasional ICPD Kairo Muhadjir Darwin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
MASALAH PELAYANAN KEBIDANAN di TINGKAT PELKES PRIMER
I. PENDAHULUAN Rumusan 'ecotourism' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMECAHANNYA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
Dasar Kesehatan Reproduksi
Chapter 6 Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi : Penyebab, Konsekuensi dan Kontroversi oleh : Arif Rahman H Armand Walay Asril.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)
POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
Pembangunan Ekonomi.
Pusat Kesehatan Reproduksi
Pengarusutamaan Gender
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Kom III SUHARI MM.
Paradigma Pembangunan Gender.
Nama Kelompok : Moh Khairul Anwar ( ) Abdul Aziz ( )
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
FAKTOR DAN PROSES KEWIRAUSAHAAN
Masalah kesehatan pada reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi yang ditetapkan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (International.
Evaluasi dan Rencana Kerja
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA PGO 6230
MAHASISWA PEDULI KEPENDUDUKAN
Sustainable Development Goals (SDGs)
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Visi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA:
RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM KKBPK MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI.
URGENSI SSK (sekolah siaga kependudukan)
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PROMOSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA : ERA OTONOMI DAERAH VS ERA GLOBAL Soetji Lestari PROMOSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA : ERA OTONOMI DAERAH VS ERA GLOBAL Materi Workshop Perumusan Model Promosi Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Puslit Kependudukan LPPM Unsoed bekerjasama dengan Bapermas PKB Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 Desember 2016 di Gedung LPPM Unsoed Kampus Unsoed Karangwangkal Purwokerto

PENDAHULUAN Berbagai tulisan mengenai Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah umumnya memperlihatkan kesimpulan yang relatif sama yakni rendahnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program Keluarga Berencana. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai isu seperti: rendahnya alokasi anggaran Program KB, hilangnya arah Program KB, program yang dianaktirikan, bukan program strategis (“basah”), program yang melanggar hak asasi manusia, program mati suri, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia kembali meningkat dari program yang ditargetkan.

Lanjutan….PENDAHULUAN “Kegagalan” Program di Era Otda karena membandingkan dengan “Kejayaan” Program KB di era sebelumnya (Era ORBA); Mengembalikan “Kejayaan” Program KB spt masa ORBA, MUNGKINKAH? So?

PENTINGNYA DIMENSI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN Pentingnya dimensi kependudukan sudah diungkap sejak 19800-an oleh Malthus Tjiptoherijanto (2002), dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu: (1) bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional  Pembangunan berwawasan kependudukan (2) pembangunan kependudukan itu sendiri membanguna penduduk yang dapat menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang andal.

Lanjutan…..PENTINGNYA DIMENSI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ISU YG STRATEGIS Penduduk menjadi pusat kebijakan dan kebijakan pembangunan Kondisi/Keadaan penduduk akan mempengaruhi dinamika pembangunan  menekan LPP  bisa saving  pengembangan program lain Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang tersebut, seringkali peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan

MENGENANG KEJAYAAN PROGRAM KB DI MASA LALU Gerakan kependudukan (KB) di Indonesia di mulai tahun 1970-an, tidak lama setelah ICP 1968 di Teheran – bersamaan awal pemerintahan Orba Gerakan kependudukan (KB dan Transmigrasi) masa Orba menuai sukses, sistem kerja yang all out – anggaran yang cukup, komitmen yang tinggi – SDM yang militan, bahkan cenderung repesif Gerakan KB mendapat sorotan dalam ICPD di Kairo Tahun 1994  Muncul pendekatan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang lebih sensitif gender  Belum terlalu siap dengan indikator  Tidak lama kemudian Pemerintahan Orba berakhir  PKB ???

PROMOSI PROGRAM KB DI ERA OTDA DAN ERA GLOBAL Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD) diselenggarakan di New York pada tanggal 11-15 April 2016. Tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda. Misi atau tugas utamanya dari konferensi adalah menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo - 1994

PROMOSI PROGRAM KB DI ERA OTDA DAN ERA GLOBAL Misi utama promosi Program KB menjalankan amanah ICPD 1994 dan 2016 Program Generasi Berencana (GenRe) Goes to Campus (School) sebenarnya sudah pas dengan amanah ICPD (Pendekatan Kespro), tinggal bagaimana penguatan dan keberlanjutannya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan masing- masing daerah (sesuai prinsip Otda  efisiensi) Pendekatan Kespro di Era global telah mengajarkan kebebasan dan hak-hak individu serta mengedepankan HAM. Namun mereka (generasi muda) juga perlu memahami adanya permasalahan bersama yang harus dihadapi bersama, yakni dampak dari ledakan penduduk terhadap masa depan generasi muda

PROMOSI PROGRAM KB DI ERA OTDA DAN ERA GLOBAL

PROMOSI: PESANTREN GOES TO PESANTREN