Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif / KKMKI Alat Penilaian untuk Kota Inklusif in Indonesia Di Indonesia Alexander Hauschild Le Meridien.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ADVOKASI IMPLEMENTASI CRPD Oleh: Drs
Advertisements

Pendidikan Inklusif (Konsep dan isu)
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
GOOD GOVERNANCE.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Hak atas Kebebasan Pribadi
ASPEK LEGAL ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Mata Kuliah TPB (Mata Kuliah Wajib)
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Workshop on Disability
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Pendidikan kewarganegaraan
Kesetaraan Gender dalam PRIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
Kota yang berkelanjutan
INSTRUMEN HAM INDONESIA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Standar-standar minimum untuk pendidikan: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan MPBI, 16 Mei 2011 Edisi versi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Masyarakat.
STANDAR NASIONAL INDONESIA
POLICY FOCUS AREAS.
Penuhi Hak Atas Pendidikan dan Rebut Kebebasan Akademis
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS KHUSUS DALAM TRANSPORTASI MASSAL UNTUK DISABILITAS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
KETENAGAKERJAAN Penduduk dan Kesempatan Kerja
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
PENTINGNYA SINERGITAS DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI SDGS
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
Persoalan-Persoalan Dasar Dlm Proses Pembangunan
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
PARADIGMA SEHAT OLEH : KAMERIAH GANI, SkM, M.Kes.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
STRATIFIKASI POLTRANAS
Community Development
HAM serta Hak dan Kewajiban Warga Negara
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEBIJAKAN ECO CAMPUS KOTA SURABAYA
Kebijakan Ketenagakerjaan
Kebijakan dan Program Penyediaan Air Minum Terkait dengan Hak Atas Air di Indonesia Oswar Mungkasa Bappenas/Pokja AMPL.
Sustainable Development Goals (SDGs)
Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dan Potensi Kecurangan Pemilu
BANK’S POLICY ASSESSMENT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Transcript presentasi:

Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif / KKMKI Alat Penilaian untuk Kota Inklusif in Indonesia Di Indonesia Alexander Hauschild Le Meridien Hotel Jakarta, 30th August 2017 Contact: alex@alexanderhauschild.com

Apa itu inklusi? Pengecualian melanggar hak asasi manusia dan martabat. Ini menahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Inilah pentingnya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan - untuk memberdayakan setiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan, untuk melindungi planet ini, penyertaan berada di jantung Agenda. Irina Bokova Directur Jenderal UNESCO 29 October 2015 Sofia University, Bulgaria

3 dekade dari Pengembangan Inklusif 1993 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1994 The Salamanca Statement on Inclusive Education 1995 The Copenhagen Declaration on Social Development 2006 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2015 The Sustainable Development Goals (SDG) and the 2030 Agenda for Sustainable Development

6 dari 17 SDG fokus pada inklusi sosial: SDGs 6 dari 17 SDG fokus pada inklusi sosial:

SDG 4 Pendidikan Berkualitas Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.

SDG 8: Perkerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus- menerus, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.

SDG 9 Inovasi dan Infrastuktur Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

SDG 10 Berkurangnya Ketidaksetaraan Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara- negara.

SDG 11 Kota dan Masyarakat Berkelanjutan Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh.

SDG 16 Perdamaian dan Keadilan Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua strata.

Penghapusan hambatan “… disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan Iingkungan yang menghambat parsipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya …” Preambul UNCRPD

Perubahan Paradigma Model-Model Disabilitas melihat penyandang disabilitas sebagai objek amal, perawatan medis dan perlindungan sosial amal & medik subjek dengan hak, siapa yang bisa mengklaim hak-hak ini dan mengambil keputusan sosial

Model Sosial Disabilitas Disabilitas adalah hasil interaksi seseorang dengan masyarakat. Disabilitas tidak terletak pada individu. Masyarakat menciptakan hambatan dan karenanya melumpuhkan partisipasi individu. Berdasarkan model sosial, masyarakat harus berubah sehingga hambatan bagi individu dihapus.

Dasar Hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif Undang-Undang 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019 Deklarasi Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2015-2019 Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabiltas

Arti ‘Akses’ Ketersediaan Aksesibiiltas Akomodasi Keterjangkauan Penerimaan

Sektor Penilaian Data; Olahraga, seni & rekreasi; Pengembangan masyarakat/partisipasi politik; Tenaga kerja Akses terhadap keadilan dan perlindungan Perumahan; Kesehatan; Pengurangan risiko bencana Perlindungan & pelayanan sosial; Transportasi umum Pendidikan;

Penyandang Disabilitas Tim Penlai Pemkot Penyandang Disabilitas LSM

Penilaian 5 Sangat baik 4 3 2 1 Tidak baik