KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Advertisements

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tindak lanjut penyelesaian rka-k/l t.a kemenko kesra
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
PENILAIAN DAK SUB BIDANG KESEHATAN TA 2016
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ABK
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
Kartu Indonesia Pintar
SELAMAT DATANG PESERTA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERSIAPAN PENYUSUNAN BAHAN PERTEMUAN RAKER ANTARA MENKO PMK BERSAMA MENTERI TEKNIS LINGKUP KOORDINASI PMK DENGAN BANGGAR DPR RI TENTANG KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Jakarta, 3 SEPTEMBER 2015

MATERI PEMBAHASAN LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN AGENDA STRATEGIS YANG DI KOORDINASIKAN KEMENKO PMK 2

1. LATAR BELAKANG TELAH DIKELUARKANNYA SURAT AMANAT PRESIDEN (AMPRES) NO R-50/PRES/08/2015 YANG INTINYA PEMERINTAH SIAP MEMBAHAS USULAN RAPBN 2016 BERSAMA DPR; BADAN ANGGARAN DPR RI BERENCANA MENGUNDANG PEMERINTAH (MENKEU, BAPPENAS, MENKUMHAM SERTA PARA MENKO & MENTERI–MENTERI DI LINGKUP KOORDINASINYA) PADA RAKER PEMBAHASAN PROGRAM STRATEGIS UNTUK RAPBN TAHUN 2016 YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA 7-10 SEPTEMBER 2015; JADWAL PEMBAHASAN PROGRAM STRATEGIS LINGKUP KOORDINASI PMK YAITU PADA HARI SELASA, 8 SEPTEMBER 2015, WAKTU DAN TEMPAT MASIH TENTATIVE, AKAN DIINFORMASIKAN SECEPATNYA; PADA RAKER DIMAKSUD, MENKO PMK AKAN MENYAMPAIKAN POKOK–POKOK PROGRAM STRATEGIS T.A. 2016 LINGKUP KOORDINASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (PMK).

2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN MATERI POKOK-POKOK PROGRAM STRATEGIS LINGKUP KEMENKO PMK YANG AKAN DISAMPAIKAN PADA RAKER DENGAN BANGGAR DPR RI; KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DI BAWAH KOORDINASI KEMENKO PMK AGAR MENYAMPAIKAN POKOK- POKOK PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 DAN 2016 SEBAGAIMANA FORMAT TERLAMPIR; SETIAP K/L MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP PROGRAM STRATEGIS YANG PRIORITAS NAMUN BELUM MASUK DI DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016.

DIKOORDINASIKAN KEMENKO PMK 3. AGENDA STRATEGIS YANG DIKOORDINASIKAN KEMENKO PMK NO BIDANG KOORDINASI AGENDA STRATEGIS I Bencana Alam Dan Kerawanan Sosial Koordinasi Rehab/Rekon Penanganan Bencana 2 Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Pelaksanaan Program KKS, termasuk Program PKH 3 Kesehatan Pelaksanaan Program KIS 4 Pendidikan dan Agama Pelaksanaan Program KIP Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 5 Kebudayaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental 6 Pemberdayaan perempuan dan anak Penanganan Trafficking Penanganan WNIB (WNIO/TKIB/PMBS) 7 Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Gerakan Desa Koordinasi Gema Berbudaya (Gerakan Masyarakat Berbasis Pengembangan Budaya)

Eksisting (Pagu Anggaran) LAMPIRAN : TABEL PROGRAM STRATEGIS 2015 DAN 2016 TABEL CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS T.A. 2015 S/D SEPTEMBER 2015 No Program Strategis STATUS alokasi Target Capaian 2. TABEL ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2015-2016 Kementerian/Lembaga : No PROGRAM PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN Keterangan (*) 2015 (definitif) 2016 (sementara) 3. TABEL PROGRAM STRATEGIS & USULAN TAMBAHAN T.A. 2016 No Program Strategis Eksisting (Pagu Anggaran) Usulan Tambahan Keterangan (*) Target Capaian Alokasi anggaran *) diisi apabila diperlukan keterangan tambahan

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA USULAN TAMBAHAN ANGGARAN K/L DIBAWAH KOORDINASI KEMENKO PMK Miliar rupiah KEMENTERIAN DAN LEMBAGA USULAN TAMBAHAN TA 2016 KETERANGAN Kemendikbud Rp.12.828,9 Pembangunan sekolah dan ruang kelas SMP, SMA, dan SMK, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK, peningkatan akses Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB/SMLB, penyediaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pengembangan Guru dan Tenaga kependidikan, pengembangan Bahasa, sastra dan pelestarian budaya, serta penelitian di bidang pendidikan Kemenkes Rp.843,6 Pengendalian Penyakit Tidak Menular, penyedian fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui pembangunan RS Pratama, RS Daerah, pengadaan alat kesehatan serta Pembangunan RS Rujukan Regional Kemenag Rp.9.525,1 Peningkatan mutu pendidikan Agama Islam dan bimbingan Islam, Kristen, Hindu dan Budha, peningkatan penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kemenristek dan Dikti Rp.3.695,3 Revitalisasi Prasarana Litbang, Prasarana Perguruan Tinggi, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), dan Akreditasi Prodi Bidang Ilmu Teknik Kemensos Rp.1.529,3 Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Verifikasi dan Validasi PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), Penyaluran bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dan rentan, Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial Kemeneg PPA Rp.77,7 Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi KP3A dan usulan antisipasi terhadap perubahan struktur organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp.13.850,7 Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, Pemberdayaan masyarakat desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perbatasan dan Pulau Terluar serta Daerah Tertinggal, Penyiapan Kawasan Transmigrasi (Penyediaan Tanah untuk permukiman) dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Total 42.350 Sumber : Perpres 60 tahun 2015 tentang RKP tahun 2016