BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
APLIKASI e-CONTROLLING
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Update dan Status Program PRIM NTB
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Perbandingan IMPLEMENTASI SIMRAL BPPT vs GRMS PemKOT SBY
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
E-Kontrak non e-tendering
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Kesehatan
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
STRATEGI PENGAWASAN PEngADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 17 Juli 2018.
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
Tanganku Bersih, Hidupku Sehat.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEMENTERIAN KESEHATAN