PELAYANAN HEMODIALISIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
Advertisements

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
PROFIL DIRI PT.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
Peran dan Tanggung Jawab Perawat CAPD
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PELAKSANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
LAMPUNG SANG BUMI RUWA JURAI
Indonesian Renal Registry
PENGERTIAN PELAYANAN HEMODIALISIS
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
APLIKASI SIK DI DINAS KESEHATAN KOTA/KABUPATEN
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
PENCATATAN & PELAPORAN PELAYANAN KB
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Up Date Terbaru Peraturan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
VISI MENJADI RUMAH SAKIT KEBANGGAAN
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROGRAM INSTALASI PELATIHAN TAHUN 2016
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROGRAM INSTALASI PELATIHAN TAHUN 2017
PUSKESMAS Materi 3 MK MIK RMIK.
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROGRAM INSTALASI PELATIHAN TAHUN 2016
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
ANNUAL REPORT OF INDONESIAN RENAL REGRISTRY 2011
PERMENTAN NOMOR : 02/Permentan/OT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SELAMAT DATANG FINALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 JAKARTA, 10 JULI 2015.
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2018
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PENCATATAN & PELAPORAN PELAYANAN KB BY : DEWI RINI ASTUTI ZEGA, SST.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

PELAYANAN HEMODIALISIS DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DATA UMUM KOTA SURABAYA LUAS WILAYAH : KEPENDUDUKAN : Wilayah Surabaya memiliki luas kurang lebih 326,37 km² yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 154 kelurahan. KEPENDUDUKAN : Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2015 sekitar 3 juta jiwa.

VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

V I S I :  TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SURABAYA YANG SEHAT, CERDAS DAN MANDIRI M I S I : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat; Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau segala lapisan masyarakat; Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan; Meningkatkan pembiayaan kesehatan Meningkatkan pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah RS : 61 RS Jumlah Klinik Pratama : 196 KP Jumlah Klinik Utama : 84 KU

RS dengan Pelayanan Hemodialisis No Rumah Sakit 1 RSUD Dr.SOETOMO 2 RSUD Dr.SOEWANDHIE 3 RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA 4 RS. HAJI 5 RUMKITAL Dr.RAMELAN 6 RS BHAYANGKARA SAMSOERI MERTOYOSO 7 RS DARMO 8 RS WILLIAM BOOTH 9 RS St VINCENTIUS A PAULO (RKZ) 10 RS SILOAM 11 RS ADI HUSADA UNDAAN 12 RS PREMIER 13 RSI SURABAYA 14 RSI JEMURSARI 15 RS HUSADA UTAMA 16 RS AL IRSYAD 17 RS MITRA KELUARGA KENJERAN 18 RS MITRA KELUARGA SATELIT 19 RS Primasatya Husada Citra (PHC) 20 RS ROYAL 21 Klinik Utama 3D Kinik House of Renal 22 Klinik Utama Panti Werda Usia (PWU) RS Kerjasama dengan BPJS No Rumah Sakit 1 RSUD Dr.SOETOMO 2 RSUD Dr.SOEWANDHIE 3 Rumah Sakit Haji 4 RUMKITAL Dr.RAMELAN 5 RS BHAYANGKARA SAMSOERI MERTOYOSO 6 RS WILLIAM BOOTH 7 RSI SURABAYA 8 RSI JEMURSARI 9 RS AL IRSYAD 10 RS Primasatya Husada Citra (PHC) 11 RS ROYAL

Rumah Sakit : 4 RS Klinik Utama : 2 KU RSUD. Dr. Soewandhie Pelayanan HD yang sudah berijin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan HD yang sudah berijin di Kota Surabaya Rumah Sakit : 4 RS RSUD. Dr. Soewandhie RSI. Surabaya RSI. Royal RS. Mitra Keluarga Kenjeran Klinik Utama : 2 KU Klinik Utama 3D Klinik Utama PWU Care

Pembinaan dan pengawasan : Peranan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan Hemodialisa setelah ada rekomendasi dari PERNEFRI dan Dinas Kesehatan Propinsi Jatim. Pembinaan dan pengawasan : Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi (PERNEFRI) dan Dinas Kesehatan Propinsi Jatim sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. c. Pencatatan dan pelaporan : 1. Setiap penanggung ja wab klinik dialisis wajib melaporkan pelayanan dialisis sesuai format pelaporan kepada Dinas Kesehatan / Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 meliputi jumlah pasien, jenis penyakit dan pelayanan dialisis yang diberikan serta jumlah rujukan yang dilakukan. 3. Setiap ada perubahan pelayanan dialisis wajib melapor ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan melampirkan rekomendasi PERNEFRI dan rekomendasi Dinkes Propinsi Jawa Timur

FORM RU - 01, DATA RENAL UNIT   Form. RU-01 Tahun : Isi formulir ini dengan lengkap dan jelas, menggunakan huruf balok. Bila ada kotak □ beri tanda cek □ satu / lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Segera kirimkan kembali formulir ini ke Pusat Registrasi bila ada perubahan. Kode : I. PROFIL UNIT 1. Nama Unit : Bentuk : □ Instalasi RS □ Klinik Didirikan : ─ (tgl-bln-thn) Pemerintah □ Swasta □ Hankam 2. Alamat : Kode Pos : Kota : Propinsi : 3. Telepon : / Fax : Email : 4. Dana : □ BPJS Gakin □ Umum Kontraktor Lain-lain 5. Sumber Daya Manusia : Supervisor (Nephrolog) Dokter Penanggung Jawab : Dokter Pelaksana Harian 1 4 2 5 3 6 Kepala Perawat : Jumlah Perawat : orang Perawat Bersertifikat Dialisis Orang II. FASILITAS UNIT Jenis Pelayanan : □ HD □ CAPD □ Transplantasi CRRT HD 1. Mesin HD : Merek Total : Jumlah 2. Jumlah Waktu Layanan HD : 1 / 2 / 3 Shift (lingkari yang sesuai) 3. Jenis Dialisis : □ Asetat Bikarbonat 4. Jenis Dialiser : Celulose Acetat Polisulfon Lain-lain : Sebutkan Tipe 5. Dialiser Reuse : Manual Tidak Melakukan Reuse Mesin Merek : 6. Layanan HD HBs Ag : □ Ada / □ Tidak Ada Ruang Isolasi HBs Ag : □ Ada / Tidak Ada 7. Layanan HD Anti HCV : Ada / Tidak Ada Ruang Isolasi Anti HCV : Ada / Tidak Ada 8. Layanan HD HIV (+) : Ruang Isolasi Anti HIV : Ada / Tidak Ada 9. Layanan Dialisis untuk GGA : □ CRRT □ Hibrid Dialisis Tidak Ada PD 1. Sistem PD : □ APD PD Akut 2. Produk Sistem : □ Baxter Fresenius 3. Program Insersi Kateter Tanckoff : □ Ada / □ Tidak Ada 4. Program Training Pasien CAPD : Ada / Tidak Ada TRANSPLANTASI 1. Program Transplantasi : Ada / Tidak Ada 2. Kontrol Paska - Transplantasi :

FORMAT LAPORAN SARANA UPAYA PELAYANAN HEMODIALISIS NAMA SARANA : …………………………………………………… ALAMAT : …………………………………………………… TELP / FAX : …………………………………………………… PERIODE BULAN : ………………………….. TAHUN ………… 1. JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN Jumlah Jumlah Tindakan HD Per Bulan Cara Pembayaran Keterangan Pasien L P Perorangan BPJS Lain-lain   2. JUMLAH PASIEN BARU Jenis Kelamin Tempat HD Sebelumnya RS Sarana 3. RUJUKAN / PINDAH TEMPAT HD Jumlah Pasien Tempat HD Baru Surabaya, ……………………………………… Pimpinan …………………………………………………………………..

TERIMA KASIH