Sistem Pemerintahan Indonesia Ahmad Nasher

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen- komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan.

Pembagian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Perlementer Sistem pemerintahan parlementer adlh sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dlm pemerintahan. Negara yang menerapkan sistem parlementer , yaitu : Perancis Inggris India

Ciri –ciri Sistem Parlementer Raja, ratu atau presiden adalah kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet kabinet yang berperan sebagai simbol dan kedaulatan negara. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Badan legislatif (parlemen) adlh satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pihak eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

Dalam negara menganut sistem dua partai, partai pemenang pemilu ditunjuk sebagai perdana menteri sekaligus pembentuk kabinet dan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen. Kepala negara dpt membubarkan parlemen jika kabinet dianggap didlm pihak yg benar.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer No Sistem Parlementer Kelebihan kekurangan 1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karna mudah terjadi penyesuaian pendapat antara Legislatif dan Eksekutif. Kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Terdapat kejaelasan garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Masa kuasa kabinet belum tentu berakhir sesuai masa jabatan karna sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Terdapat pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.

Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Contoh negara yang menerapkan sistem Presidensial Amerika Serikat Indonesia, dll

Ciri-ciri Sistem Presidensial Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu atau suatu dewan/majelis. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif yang dipilih oleh rakyat

Kelebihan & Kekurangan Sistem Presidensial No Sistem Presidensial kelebihan kekurangan 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat tercipta kekuasaan mutlak. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Sistem pertanggungjawabanya kurang jelas. 3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatanya. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat mengakibatkan keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama. 4. Legislatif dapat diisi oleh pihak diluar eksekutif termasuk anggota parlemen.

Sistem Pemerintahan Presidensial 29/11/2017 Pada system pemerintahan presidensial, ketiga cabang kekuasaan pemerintah terpisah dengan berimbang. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan undang-undang dan legislative juga mempunyai kekuasaan untuk menolaknya Lembaga legislative maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lain sehingga setiap undang-undang merupakan hasil kesepakatan kedua pihak

SUPRA STRUKTUR INFRA STRUKTUR Supra Struktur dan Infra Struktur Politik SUPRA STRUKTUR INFRA STRUKTUR Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Presiden Mahkamah Agung Badan Pemeriksa Keuangan Partai Politik Kelompok Kepentingan (Interest Group) Kelompok Penekan (Pressure Group) Alat Komunikasi Politik (Mass Media) Tokoh – tokoh Politik

INFRASTRUKTUR POLITIK Kelompok Kepentingan adalah Kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang Contoh : Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Wartawan Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia

Kelompok penekan adalah sekelompok orang yang bergabung yang aktivitasnya memberikan tekanan kepada pemerintah agar keinginannya dapat direlisasikan. Kelompok penekan sebenarnya hampir sama dengan kelompok kepentingan. Bedanya kelompok penekan menggunakan cara-cara yang dianggap efektif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, bankan dapat menjurus ke arah anarkis. Contoh kelompok penekan antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), WALHI, ICW, dan organisasi pembela hukum dan HAM.

Referensi Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Prof. Kacung Marijan, 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana, Jakarta Andy Ramses & La Bakry, 2009. Politik dan Pemerintahan Indonesia. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta Isran noor, 2012. Politik Otonomi Daerah, Seven Strategic Studies P. Anthonius Sitepu,2012, Teori-Teori Politik, Graha Ilmu. Yogyakarta Beddy Iriawan Maksudi, 2012, Sistem Politik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 29/11/2017

Thank You !