SKKH untuk Lalu Lintas Hewan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Mekanisme Pengajuan NPSN dan NISN Lembaga di Kementerian Agama
Advertisements

STUDI KASUS PROSES BISNIS OPERASI
PENDATAAN SERTIFIKASI 2014
PENGUMPULAN DATA RUTIN (STATISTIK PETERNAKAN)
MANUAL UP DATE NUPTK/VERVAL ULANG NUPTK 2013
Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional terpadu
iSIKHNAS SISTEM INFORMASI KESEHATAN HEWAN NASIONAL TERPADU
Tampilan e-Catalogue & e-Purchasing Buku Kurikulum 2013
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
TUGAS: Dasar komputer FADHIL MAYARIS NIM :
STATISTIK PETERNAKAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Pengenalan Modul 1.
Petunjuk Penggunaan ( Lembaga )
PENGENALAN iSIKHNAS KEMENTERIAN PERTANIAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Output iSIKHNAS Pengenalan Web : Output Sesi 14.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Modul 13: Rumah Potong Hewan.
Diskusi Kelompok I II III IV.
APLIKASI telepon genggam iSIKHNAS
Pengenalan Web : Administrasi Sesi 13
Identifikasi Pemilik dan Hewan
Investigasi dan Respons Penyakit Penting
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Mengenai iSIKHNAS Sesi 15
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Investigasi dan Respons Penyakit Penting MODULE 3 PART 2 - Respons.
SESI 5 Pengenalan Modul 1 Pelaporan Penyakit Rutin dan Manajemen Kasus

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Laporan Vaksinasi VAK.
SESI 5 Pengenalan Modul 1 KEMENTERIAN PERTANIAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 9 GAMBARAN UMUM MODUL PELAPORAN Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 11. Gambaran Umum Modul Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
PENGENALAN iSIKHNAS Sesi 3 KEMENTERIAN PERTANIAN
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 5 – Penyebab Penyakit.
PJ.091/KUP/S/014/
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Modul 10 Manajemen Produksi Ternak.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES PENGENALAN iSIKHNAS Sesi 1 KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES SESI 4 PENUTUP KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 10 – Memahami makna informasi yang Anda kumpulkan.
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
E-katalog dan e-purchasing Buku Kurikulum I. Menu Cara Pembelian Menu cara penggunaan aplikasi.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Modul 4: SKKH.
Nama: Sri Rahayu Kelas: XI – AP2 LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SISTEM PELAYANAN PENGIRIMAN WESEL DI KANTOR POS CABANG CIMAHI MELONG ASIH.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
>>> Pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) BAN-PT, 2017 >>>untuk perguruan tinggi.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
sosialisasi APLIKASI SIPOL
MANAJEMEN KEARSIPAN Emma Sherlyana A. ( )
MODUL 7 VAKSINASI (VAK).
Modul 6: Populasi POP.
Manajemen Usaha PERUNGGASAN.
MODUL 6 POPULASI (POP).
Modul 5: Surveilans SLAB dan SLAP.
Modul 9 Identifikasi Pemilik dan Hewan
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
Nomor pendidik kemenag
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
Tampilan e-Catalogue & e-Purchasing Buku Kurikulum 2013
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Manajemen Absensi Elektronik SAE
DAFTAR KESALAHAN HARIAN Sesi 6
APLIKASI telepon genggam iSIKHNAS
Manajemen Dapodikdasmen 2018
Transcript presentasi:

SKKH untuk Lalu Lintas Hewan Modul 4: SKKH SKKH untuk Lalu Lintas Hewan

SKKH untuk Lalu Lintas Hewan SKKH diperlukan untuk semua pergerakan spesies berikut di antara kabupaten: Sapi potong, kerbau, domba, kambing, babi, unggas SKKH untuk Lalu Lintas Hewan SKKH diperlukan untuk semua pergerakan spesies berikut di antara kabupaten: Sapi potong, kerbau, domba, kambing, babi, unggas SKKH dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Untuk mengeluarkan SKKH: hewan-hewan yang akan keluar harus diperiksa oleh anggota staf dinas, atau petugas yang mengeluarkan SKHH harus familier dengan status kesehatan terbaru dari hewan-hewan tersebut SKKH menyatakan bahwa hewan-hewan itu pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit menular dan dapat dipindahkan Di kabupaten yang menggunakan iSIKHNAS, SKKH harus memiliki nomor izin pergerakan iSIKHNAS. SKKH iSIKHNAS dikeluarkan dengan mengirimkan SMS(kode SK) dengan detail yang diperlukan. Sistem iSIKHNAS mengembalikan nomor izin tersebut dan mengirimkan surel salinan dari SKKH tersebut pada kantor dinas. Salinan yang dikirimkan melalui surel tersebut dapat dicetak, dicap, ditandatangani, dan diberikan pada pemilik, atau Salinan yang ditulis secara manual dapat disiapkan, dan nomor izinnya ditulis dalam SKKH tersebut (jika tidak bisa mengakses surel).

SKKH dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Untuk mengeluarkan SKKH: hewan-hewan yang akan keluar harus diperiksa oleh anggota staf dinas, atau petugas yang mengeluarkan SKHH harus familier dengan status kesehatan terbaru dari hewan-hewan tersebut

SKKH menyatakan bahwa hewan-hewan itu pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit menular dan dapat dipindahkan

Di kabupaten yang menggunakan iSIKHNAS, SKKH harus memiliki nomor izin pergerakan iSIKHNAS. SKKH iSIKHNAS dikeluarkan dengan mengirimkan SMS(kode SK) dengan detail yang diperlukan. Sistem iSIKHNAS mengembalikan nomor izin tersebut dan mengirimkan surel salinan dari SKKH tersebut pada kantor dinas. Salinan yang dikirimkan melalui surel tersebut dapat dicetak, dicap, ditandatangani, dan diberikan pada pemilik, atau Salinan yang ditulis secara manual dapat disiapkan, dan nomor izinnya ditulis dalam SKKH tersebut (jika tidak bisa mengakses surel).

Format Pesan SK [ID pemilik] [asal] [tujuan] ([spesies/bangsa] [jumlah hewan]...) {telepon pemilik}

Format Pesan SK [ID pemilik] [asal] [tujuan] ([spesies/bangsa] [jumlah hewan]...) {telepon pemilik} SK Laporan lalu lintas hewan selalu dimulai dengan SK. ID pemilik = Nomor KTP (16 digit)

Format Pesan SK [ID pemilik] [asal] [tujuan] ([spesies/bangsa] [jumlah hewan]...) {telepon pemilik} Kode Lokasi Asal hewan: Kode Desa (8 digit) Kode Lokasi Tujuan hewan: Mengisinya setepat mungkin Gunakan format CKL [nama lokasi].

Format Pesan SK [ID pemilik] [asal] [tujuan] ([spesies/bangsa] [jumlah hewan]...) {telepon pemilik} Kode Spesies / Bangsa: Gunakan format KODE SP atau DKB [kode spesies]

Format Pesan SK [ID pemilik] [asal] [tujuan] ([spesies/bangsa] [jumlah hewan]...) {telepon pemilik} Opsional: Nomor Telepon Handpon di pemilik, jika ada.

Validasi SKKH VSK [ID SKKH] VSK Validasi SKKH selalu dimulai dengan VSK. ID SKKH Nomor SKKH dihasilkan dari sistem iSIKHNAS.