PELAYANAN PRIMA DiSAMPAIKAN PADA DIKLAT PRAJABATAN GOL III

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Konsepsi Manajemen Pelayanan Publik
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
GOOD GOVERNANCE.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area
Prodi Agribisnis FP-UNS
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Persyaratan Substantif, Teknis,
TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGERTIAN KOPERASI.
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
Alamat: JL Sidomulyo III/31
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
Pengukuran Kinerja Pelayanan
Service Excelence.
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Bila Anda Mencintai Hutan
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
ASPEK KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Transcript presentasi:

PELAYANAN PRIMA DiSAMPAIKAN PADA DIKLAT PRAJABATAN GOL III PEMERINTAH KOTA SALATIGA Oleh : AFIF ZUFRONINGDYAH,SH,MH

BIO DATA NAMA : AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH TEMPAT/TGL LAHIR : BOJONEGORO/ 27 SEPTEMBER 1959 ALAMAT : GG. SINGOSARI 1 NO. 26 RT.04 RW.02 SALATIGA NO TELP : RMH : (0298)327808, HP : 0817243496 E-MAIL : afif_zufroningdyah@yahoo.co.id JABATAN : KA. DISDUKCAPIL PANGKAT/GOL : IV C / PEMBINA UTAMA MUDA RIWAYAT PENDIDIKAN : - FH UII (LULUS 1984) - PASCA SARJANA UNISULA (LULUS 2007) RIWAYAT JABATAN : - KASUB BAG BANKUM (TH 1993) - KASUB BAG PERUNDANG- UNDANGAN (TH 1994) - KASI PENDAPATAN PASAR (TH 1997) - KASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (TH.1999) - SEKRETARIS BP RSUD (TH 2001) - KA BAG ORGANISASI (TH 2004) - STAF AHLI WALIKOTA (TH 2009) - KA DISDUKCAPIL (TH 2010)

PENGERTIAN PELAYANAN PRIMA Pel ayanan : Usaha melayani kebutuhan orang lain ( Kamus besar Bhs Indonesia 1995) Karakteristik Pelayanan (Norman,1991 : 14 ) - tidak dapat diraba - merupakan tindakan nyata - produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata Pelayanan Prima “Excellent Service” : pelayanan yang sangat baik/ pelayanan yang terbaik

PELAYANAN PUBLIK Pengertian : Kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan per-uu-an bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa, dan atau pelayanan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik

Pelaksana pelayanan publik adalah : - pejabat, - pegawai, - petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik

TUJUAN PELAYANAN PUBLIK : PELAYANAN PRIMA : - Batasan dan hubungan Memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan serta fokus pelayanan kepada pelanggan PELAYANAN PUBLIK : - Batasan dan hubungan yg jelas ttg hak tg jwb, kewajiban dan kewenangan para pihak - sistem penyelenggaraan yan publik yg layak seseuai asas umum pemerintahan Penyelenggaraan yan publik sesuai dengan per-uu-an Perlindungan dan kepastian hukum

A S A S PELAYANAN PRIMA : Kesederhanaan Reliabitas Tanggung jawab Kecakapan Pendekatan kpd pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dan petugas PELAYANAN PUBLIK Kepentingan Umum Kepastian hukum Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban Keprofesionalan partisipatif Persamaan perlakuan

Lanjutan: f. keramahan g. Keterbukaan h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan Kredibitas j. Kejelasan dan kepastian k. Keamanan l. mengerti apa yang diharapkan pelanggan m. kenyataan n. Efisien o. ekonomis h. Keterbukaan i. akuntabilitas j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi klp rentan k. ketepatan waktu l. kecepatan, kemudhan dan keterjangkauan

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK STANDAR PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN SARANA,PRASARANA/FASILITAS PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KHUSUS BIAYA/TARIF PENGAWASAN PENGELOLAAN PENGADUAN PENILAIAN KINERJA

HAK DAN KEWAJIBAN HAK MASYARAKAT LARANGAN BAGI PELAKSANA Mengetahui kebenaran SP Mengawasi pelaks SP Mendapat tanggapan thdp pengaduan yg diajukan Mendapat advokasi/perlindungan/pemenuhan pelayanan Memberitahukan kpd penyelenggara/pelaksana bahwa pelayanan tdk sesuai SP Mengadukan pelaksana/penyelenggara yg melakukan penyimpanganan Mendapat pelayanan sesuai asas dan tujuan Merangkap sbg komisaris/pengurus organisasi bagi lembaga pemerintah,bumn dan bumd Meninggalkan tugas tanpa alasan yg jelas Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara Membuat perjanjian tanpa persetujuan penyelenggara Melanggar asas peayanan publik

Kewajiban masyarakat Kewajiban Pelaksana Mematuhi dan memenuhi ketentuan SP Ikut menjaga terpeliharanya sarana,prasarana/ fasilitas pelayanan Berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan yan publik Melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan Memberikan pertanggungjawaban Memenuhi panggilan untuk hadir /melaksanakan tindakan hukum Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab

terima kasih