Model Hubungan Pusat Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Tujuan Dan Sasaran Usaha Pertemuan 4 2x45 Menit Kompetensi.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Otonomi Daerah.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
FUNDAMENTAL EKONOMI LOKAL
MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PERTEMUAN 14 Pengendalian
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
Universitas Indo Global Mandiri
PERTEMUAN 14 Pengendalian
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PERTEMUAN 14 Pengendalian
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Semester VII/Kelas A, B, C
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Pengawasan Birokratik
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN PERTEMUAN 5.
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1. Pengetahuan dasar tentang evaluasi pendidikan Pengertian Evaluasi Pendidikan Urgensi Evaluasi dalam Pendidikan Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pendidikan.
Merancang proses bisnis untuk kebutuhan aplikasi
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Model Hubungan Pusat Daerah Shinta Happy Yustiari, S.AP , MPA

6 URUSAN ( PERTAHANAN , KEAMANAN, MONETER, YUSTISI, LUAR NEGRI, AGAMA) URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAH ABSOLUT 6 URUSAN ( PERTAHANAN , KEAMANAN, MONETER, YUSTISI, LUAR NEGRI, AGAMA) CONCURENT OPTIONAL / PILIHAN OBLIGATOR / WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN DIBAGI BERDASARKAN KRITERIA : EKSTERNALITAS AKUNTABILITAS EFISIENSI JIKA CAKUPAN SEMAKIN LUAS, PEMPUS MASUK EX : NKRI ; SHARING , SUBSIDI SILANG ADA

WRIGHT , 1988 MODEL HUBUNGAN PUSAT – DAERAH : MODEL KOORDINAT OTORITAS (Coordinate Authority Model) MODEL INKLUSIF (Inclusive Model ) MODEL TUMPANG TINDIH ( Overlapping)

MODEL KOORDINAT OTORITAS PN PR PL

MODEL KOORDINAT OTORITAS PN = KEWENANGAN MUTLAK PR = KEWENANGAN MUTLAK PL = MENGIKUTI PR ( TERGANTUNG PROPINSI) KONFLIK MENYELESAIKAN DI PERADILAN

MODEL INKLUSIF PN PR PL

MODEL INKLUSIF KEWENANGAN ANTARA PN - PR - PL BERGANTUNG 1 DENGAN YANG LAINNYA SIFATNYA HIRARKIS STRUKTUR KEWENANGANNYA BERJENJANG, KEWENANGAN PR DAN PL BISA DIPERSEMPIT ATAU DIPERLUAS TERGANTUNG PN EX : MILITER SULIT DITURUNKAN EX : CONCURENT PENDIDIKAN (SD-SMP = PL) (SMA = PR) (PERGURUAN TINGGI = PN) HIRARKI PASTI BERGANTUNG , UU 5/1974 RUANG GERAK DAERAH SEMPIT JIKA ADA MASALAH DI PR PL TDK ADA MASALAH, KARNA IKUT PN

MODEL TUMPANG TINDIH PN PR PL

MODEL TUMPANG TINDIH PN – PR – PL DAPAT MELAKSANAKAN KEWENANGAN APA SAJA TERDAPAT BEBERAPA (6URUSAN) MUTLAK DILAKSANAKAN PUSAT SAJA ADA YANG PN – PR – PL (BISA PILIHAN/OBLIGATOR TERGANTUNG PROYEK) EX ; PROYEK BIKIN JALAN LINGKAR 2 PROV ANTAR PROV ; BIAYA DARI PUSAT ; PEMBEBASAN LAHAN DARI PL ; MENGERJAKAN PR-PL

CONTOH KASUS 1 KESEHATAN TERDAPAT BEBERAPA DAERAH YANG BISA MENYELESAIKAN MASALAH SENDIRI DENGAN APBD (MANDIRI) TAPI TERDAPAT BEBERAPA DAERAH YANG TIDAK BISA MELAKSANAKAN BERKAITAN DENGAN DANA, PUSAT AKAN MENGGANDENG, OLEH KARENA ITU UANG PAJAK MASUK PUSAT.

CONTOH KASUS 2 TERJADI GEMPA DAERAH BISA MENANGANI OTOMATIS DISELESAIKAN DAERAH APABILA DAERAH TERISOLIR AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PUSAT

CONTOH KASUS 3 PENDIDIKAN TK-SMP = LOKAL SMA = PROVINSI PERGURUAN TINGGI = PUSAT KARENA MENYANGKUT BANYAK ORANG , ADA BERBAGAI ORANG DARI BERBAGAI DAERAH ATAUPUN LUAR NEGRI NAMUN MELIHAT 3 INDIKATOR ( EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS , EFEKTIVITAS)

CONTOH KASUS 4 LAPINDO AWALNYA SWASTA TIDAK TERMASUK 31 URUSAN, MURNI PERUSAHAAN, NAMUN TERCIUM MEDIA MASSA KARENA TERBENGKALAI OLEH SWASTA, MESKI PUSAT MENANGANI TAPI LEBIH BANYAK PERUSAHAAN TERSEBUT.

FUNGSI PENGAWASAN MELIBATKAN PALING TIDAK DUA PIHAK 1. PIHAK YANG MENGAWASI 2. PIHAK YANG DIAWASI PERLU MENGETAHUI DALAM KEDUDUKAN APA PENGAWAS MELAKUKAN TUGAS PENGAWASAN ITU DAN APA PULA OBYEK PENGAWASANNYA.

Ngadisah Dalail menyatakan pengawasan sebagai proses untuk : Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dgn rencana Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang signifikan

Pengawasan dilakukan berkelanjutan, tidak sekedar “musiman” dan dengan melalui tahapan-tahapan yang relatif baku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan karena kegiatan juga dilakukan berkelanjutan, secara sistematis, tidak secar acak, dan diutamakan sebagai pencegahan, sebelum terjadi pengawasan.

Pengawasan diawali dengan adanya rencana yang dilengkapi dengan standar yg telah ditentukan untuk menentukan berhasil, gagal, atau penyimpangan pencapaian rencana dimaksud. Pengawasan tidak sekedar observatif melainkan korektif.

2 unsur penting fungsi pengawasan Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang dipengaruhi Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak laindilakukan dengan maksud untuk mengarahkan pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi.

3 tahapan proses pengawasan : Penentuan standar kinerja Pengukuran kinerja nyata dan membandingkannya dengan standar kinerja Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan

TUGAS : BUAT MAKALAH : 1 KELOMPOK 5 ORANG , MAJU 2 KELOMPOK PRESENTASI TEMUKAN KASUS DI ANALISA, BGMN PRAKTEK DI LAPANGAN BISA KEWENANGAN PEMPUS DENGAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI