Latar Belakang Kriteria Usaha Besar KUMKM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGANTAR PERKOPERASIAN
Advertisements

DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011.
KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK ALAT BANTU SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG): STUDI KASUS for further detail, please visit
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
Prospek Fakultas Teknik dalam Menghadapi Tantangan Dunia Kerja Maritim
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Membantu Pelaku Usaha Baru
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Struktur Ekonomi Jawa Timur, 2016
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
KUMKM SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
TRANSPORTASI INDONESIA 2045
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA
PEREKONOMIAN INDONESIA
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Ir. Didit Okta Pribadi, Msi.
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Latihan soal Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
“ADOPSI INTERNET PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI Yulia Febin Ririanda/ for further detail, please visit
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Pariwisata Bekelanjutan
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
Penduduk dan ketenaga kerjaan
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
1. Transaksi 2. Regulasi 3. Pelaku 4. Teknologi 5. SDM Final : belum ada CA Nasional.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Di dalam sistem perekonoinian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian.
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Latar Belakang Kriteria Usaha Besar KUMKM Transformasi ekonomi ekonomi tersebut kemudian dirangkum dan diturunkan menjadi 3 strategi utama yaitu Pengembangan 6 koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Kepulauan Maluku), pengembangan konektifitas intra dan antar koridor, penguatan kapasitas SDM dan IPTEK di koridor. Dalam prosesnya MP3EI melibatkan elemen bangsa baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan pelaku usaha (BUMN dan swasta) namun masih terbatas pada kalangan usaha besar Usaha besar vs KUMKM KUMKM, khususnya usaha mikro, berkontribusi besar dalam Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja. Kriteria Usaha Besar KUMKM Cakupan unit pelaku/badan usaha nasional <1% 99% > Serapan tenaga kerja nasional 3% 97% Kontribusi terhadap PDB 42% 58% Pembangunan inklusif

Jumlah Pelaku Usaha Nasional berdasarkan Skala Usaha

Penyerapan Tenaga Kerja UMKM . 4

Kurun waktu 2009-2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%. Jumlah koperasi periode 2005-2010 mengalami peningkatan sebanyak 42.519 unit atau 31,50 %. Kurun waktu 2009-2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%. 5

Gap atas Persepsi tentang Koperasi Secara Umum Terdapat Gap yang relatif besar antara kondisi saat ini dengan harapan di masa yang akan datang untuk setiap butir secara umum. k1 = Hak keistimewaan Koperasi k2 = Kelembagaan koperasi k2a = Kepatuhan dan konsistensi lembaga terhadap prinsip koperasi k2b = Efektifitas koperasi sebagai lembaga ekonomii k2c = Kapasitas (kemadirian) koperasi dalam menumbuhkembangkan usaha k2d = Besarnya peran Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi k2e = Besarnya dukungan sarana dan prasarana Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi k3 = Kegiatan usaha koperasi k4 = Dampak ekonomi koperasi k5 = Prgram percepatan pemberdayaan koperasi 6

Gap atas Persepsi tentang UMKM Secara Umum Terdapat Gap yang relatif besar antara kondisi saat ini dengan harapan di masa yang akan datang untuk setiap butir secara umum. u1 = Perlunya perlakukan khusus dari Pemerintah untuk UMKM u2 = Kelembagaan UMKM u2a = Ketaatan UMKM atas regulasi yang berlaku u2b = Besarnya peran Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha UMKM u2c = Tingkat profesional manajemen UMKM u2d = Tingkat kemampuan UMKM untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi u3 = Kegiatan usaha UMKM u4 = Dampak bisnis UMKM 7

ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Postur Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM diluar Biaya Tetap dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 663,12 miliar atau 42,8% 8