Universitas Gadjah Mada Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidak adilan sosial di sektor kesehatan?   Studi awal dalam monitoring JKN di 12 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni 2014. Rp Rp Peneliti: Trisnantoro L, Susilowati T, Meliala A, Faozi Kurniawan, Damarsasi W, Hendrartini Y. Universitas Gadjah Mada

Kontributor  Asmaripa Ainy. Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan Denas Symond, Syafrawati, Ade Suzana Eka Putri. Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat Dominirsep Ovidius Dodo, Dolu Y, Illu, D.I.S. Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur Dwidjo Susilo, Susilahati, Helfi Gustia. Universitas Muhammadiyah Jakarta, DKI Jakarta Elsa Pudji Setiawati, Insi Desy Arya, Nita Arisanti. Universitas Padjajaran, Jawa Barat Endang Sutisna, Rani, Roni, Rusdiana, Septiana, Rizal, Pandit, Andyka, Indah. Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jawa Tengah Krispinus Duma dan Rahmad Bakhtiar. Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur Rini Anggraeni. Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan Suharnanik. Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur Yandrizal. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu

Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

JKN mempunyai tujuan untuk keadilan Sosial UU SJSN 20014 Pasal 2 mempunyai tujuan untuk: Meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia Apakah dapat tercapai?

Ada kemungkinan: Daerah yang buruk dan baik tidak dapat bertemu di tahun 2019. Daerah yang baik akan semakin baik Daerah yang buruk tidak dapat mengejar ketertinggalan

Skenario 1: Optimistis. Sesuai dengan peta jalan. Membutuhkan berbagai kebijakan dan perubahan di lapangan agar asumsi-asumsi yang ada di Peta Jalan terpenuhi. Asumsi-asumsi ini terkait dengan prinsip dasar dalam pembiayaan kesehatan dan asuransi: Revenue Collection Pooling the Risk Purchasing

Pencapaian Universal Coverage Skenario Optimis 3 dimensi UC menurut WHO tercapai Daerah yang baik Daerah yang buruk Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Skenario 2: Pesimistis. Kegagalan penambahan SDM di daerah sulit + kegagalan penambahan fasilitas kesehatan + dana investasi pemerintah yang kurang + adanya fraud + Komposisi Non-PBI yang besar dalam penggunaan pelayanan kesehatan + masalah-masalah pelaksanaan BPJS. Dana BPJS akan diserap oleh daerah-daerah yang memang banyak fasilitas kesehatan + fraud.  

Specialists Distribution

Pencapaian Universal Coverage Skenario Pesimis 2 DIY NTT Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Hasil: Daerah mana yang termasuk? Skenario 1: Optimis Skenario 2: Pesimistis. Penduduk yang tercakup Pelayanan kesehatan yang dicakup, Proporsi biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung.  

Skenario Optimis Pencapaian Universal Coverage di tahun 2019 diproyeksikan ada di: DKI, DIY, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagian kabupaten/kota di Jawa Tengah dan sebagian di Sulawesi Selatan.

Skenario Pesimis Skenario pesimis ringan dan berat untuk tercapainya UHC melalui JKN pada tahun 2019 ada di: NTT, Kalimantan Timur, sebagian Kab/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

Pencapaian Universal Coverage Catatan: Ada kemungkinan terjadi kesenjangan yang membesar DIY NTT Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Kesimpulan Berdasarkan analisis skenario: Universal Coverage di tahun 2019 ada kemungkinan besar tidak tercapai tanpa ada perubahan kebijakan yang terpadu. Keterangan:

Saran untuk perbaikan kebijakan Dalam konteks monitoring dan evaluasi Kebijakan JKN

Ada indikasi: Kesalahan Konsep dalam Perumusan Kebijakan (UU, PP dll) Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

Perlu ada perbaikan kebijakan di berbagai titik konsepsual Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pengumpulan dana Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Menambah anggaran kesehatan Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan dalam Pooling Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Harus dapat mengatasi Problem Adverse Selection di Non-PBI Mandiri Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Harus dapat mengatasi Problem Adverse Selection di Non-PBI Mandiri Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan dalam Purchasing dan Payment Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Harus ada kebijakan Investasi di daerah sulit. Termasuk penggunaan Dana Kompensasi Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Catatan penting: Diusulkan ada kompartemen-kompartemen di dalam BPJS agar tidak terjadi salah sasaran

Kompartemen-kompartemen di BPJS Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini perlu didukung oleh pemerintah Catatan: Perlu Monitoring dan Evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data empirik Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini perlu didukung oleh pemerintah Kegiatan di 12 propinsi perlu diperluas ke seluruh propinsi di Indonesia Perlu ada pihak independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan JKN

Silahkan klik di www. kebijakankesehatanindonesia Silahkan klik di www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk laporan lengkapnya terimakasih