DANA dan AKUNTANSI DANA

Sistem Akuntansi Pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana. Akuntansi pemerintahan = Akuntansi dana. Dana (fund)  kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satuan perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban- kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, ketentuan dan pembatasan yang ada.

Kesatuan dana  Persamaan tersendiri (kesatuan akuntansi) dan mempunyai jumlah sumber ekonomik tersendiri (kesatuan fiskal). Konsep entity dunia usaha ≠ konsep entity akuntansi pemerintahan. Konsep entity dunia usaha memandang perusahaan sebagai satu kesatuan (entity), segala aspek yang berkaitan dengan dunia usaha dipandang sebagai satu kesatuan, termasuk dalam hal pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan dunia usaha  single entity.

Konsep entity akuntansi pemerintahan multiple entities, konsep kesatuan yang memandang bahwa dalam akuntansi dana dianggap terdiri dari banyak kesatuan, sehingga bentuk pelaporan keuangannya bersifat banyak laporan. Bentuk Kesatuan Akuntansi Dana; Tipe kesatuan (entity) dalam akuntansi dana yang digunakan untuk sebagian besar unit organisasi pemerintahan dan NFPO (Not For Profit Organization) ada 2 jenis:

Single Accounting Entity digunakan oleh profit seeking enterprises (perusahaan berorientasi laba). Dana yang digunakan dalam entity jenis ini adalah Nonexpendable fund, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok “business-type” (misalnya: cafetaria, sistem jasa transportasi) dan beberapa jenis dana perwalian.

Multiple Accounting Entities  digunakan oleh organisasi pemerintah /organisasi yang bukan berorientasi laba). Dana yang digunakan dalam entity ini adalah Expandable funds, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar, hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto, dan saldo yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan “non business-type” (misalnya pemadam kebakaran dan perlindungan polisi).

Dana dari segi kesatuan, dikelompokkan menjadi : Dana belanja (expendable fund). Dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan anggaran. Dana usaha (nonexpendable fund). Dana yang dipisahkan/dikelola oleh perusahaan negara dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara. Kelompok rekening bukan dana. Dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam 2 kelompok dana di atas.

Berdasarkan penggunaannya, dana dikelompokkan; Dana Pemerintahan. Termasuk dana belanja (expendable fund), digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan pemerintah berkaitan dengan fungsi pemerintahan umum melaui satu atau lebih jenis dana. Kelompok rekening bukan dana. Digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan hutang jangka panjang pemerintah.

Dana pemilikan Termasuk kategori nonexpendable funds, digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha (business) pemerintah yang berorientasi mencari laba dan kegiatan usaha yang sama dengan perusahaan perorangan. Dana Fidusiari Untuk mempertanggungjawabkan aktiva yang dimiliki oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai wali / agen.

Anggaran Anggaran perusahaan ≠ Anggaran pemerintahan. Anggaran perusahaan  bersifat perencanaan. Anggaran Pemerintahan  bersifat perencanaan, dan pengawasan, sehingga anggaran merupakan bagian dari pembukuan karena sejak ditetapkan hingga pertanggungjawaban tetap dicatat dalam pembukuan. Budgeting  proses alokasi sumber daya langka untuk keperluan (permintaan) yang tidak terbatas. Budget /Anggaran  jumlah rupiah dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasi selama periode tertentu (1 tahun).

Tidak ada alat ukur prestasi yang jelas (misal laba) dalam Akuntansi Pemerintah. Alat ukur prestasi  anggaran  pengendalian yang layak. Sistem anggaran terpadu, buku yang diintegrasikan buku besar pendapatan dan belanja. Sistem anggaran terpadu  suatu sistem penyusunan anggaran yang sekaligus dimaksudkan untuk tujuan pengendalian karena anggaran yang disusun merupakan suatu cara untuk mempertemukan revenue dengan expenditure. Akuntansi anggaran menggunakan cash basis.

Akuntansi perusahaan, pengukuran laba dengan mempertemukan revenue dengan expenses. Akuntansi perusahaan menggunakan acrual basis. Anggaran Belanja; Expenditures (Belanja). Pengeluaran untuk suatu kjegiatan yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah harus dicatat dalam General Fund sebagai expenditure. Apropiations, digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan penganggaran Belanja.

Encumbrances, digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan pengaitan (kontrak). Expenses. Digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan biaya. Konsep-konsep Akuntansi Dana; Konsep akuntansi dana = konsep akuntansi komersial. Namun ada beberapa perbedaan: Business entity concept (konsep kesatuan usaha) Organisasi non profit  multiple entities Organisasi berorientasi laba  single entity

Periodicity Concept (konsep periodisasi) Organisasi non profit  berhubungan dengan tahun anggaran (budget). Organisasi berorientasi laba  tahun kalender. Matching Concept (konsep penandingan pendapatan dan biaya) Organisasi non profit  membandingkan penerimaan dengan pengeluaran menurut anggaran, selisihnya saldo dana (fund balance)  Fund Flow Concept (konsep aliran dana), yang dibandingkan jumlah aliran dana masuk dengan aliran dana keluar.

Organisasi berorientasi laba  jumlah penghasilan – jumlah biaya = laba  Capital maintenance Concept (konsep pemupukan modal) Going Concern Concept (konsep kelangsungan usaha) Jangka waktu operasional organisasi berorientasi laba dapat diketahui melalui anggaran dasar yang dibuat. Organisasi ini dapat dilikuidasi sewaktu waktu jika tidak dapat memperoleh keuntungan dan terus menderita kerugian. Organisasi non profit pembubaran ditentukan oleh kehendak para anggota atau akibat adanya peraturan perundangan yang berlaku.