Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.
Reza Indragiri Amriel. 1. Mengkhawatirkan?
RUMAH PERAN BERSAMA SI-PAI SEBAGAI ALTERNATIF MODEL
PERLINDUNGAN ANAK UU RI NO. 23 TH 2002
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Hak Asasi Anak dan Perempuan
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDIDIKAN LAYANAN INKLUSIF PUJI.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan.
Sekilas UU No. 23 Th Tentang Perlindungan Anak
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
Perlindungan Khusus pada Anak
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Selasa, 8 September 2015 Perlindungan Anak.
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN MASALAH SOSIAL YANG KRONIS
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Restrukturisasi program
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PERLINDUNGAN ANAK
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Kekerasan pada anak Minggu 10.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
HAK-HAK ANAK.
Partisipasi Anak Berarti:
ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT
ALUR DAN SOP PENANGANAN
Kedudukan Anak Beserta Hak-hak Anak.
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DARI KEKERASAN DI SEKOLAH
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
Kertas Kebijakan ruu pks
PERLINDUNGAN ANAK Deasy Natalia Paruntu
Orientasi Psikologis Pembelajaran Di Sekolah dan prasekolah
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA Di sampaikan pada: Kegiatan Pelatihan Teknis Kapasitas Kelembagaan bagi Perangkat.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
MAKALAH SELEKSI TERBUKA POSISI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG : INISIASI 3’ENDS DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK.
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual HASAN ASY’ARI Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah

DATA KASUS KEKERASAN TAHUN 2015

DATA USIA KORBAN KASUS KEKERASAN

Prosentase korban anak-anak dibandingkan orang dewasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Pada tahun 2014 triwulan pertama prosentase korban anak-anak 49%, Pada tahun 2012 korban anak-anak mencapai 47 %, Pada tahun 2013 mencapai 47,4 %, kemudian mengalami peningkatan Pada tahun 2014 sebanyak 61% Pada Tahun 2015 sebanyak 65% (data KPK2BGA, 2014)

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlakuan salah lainnya Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi kekerasan ketidakadilan penelantaran diskriminasi Perlakuan salah lainnya Pasal 13 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PERMASALAHAN KEBIJAKAN Belum tersedianya data terhimpun yang dapat menjadi acuan utama Sistem perlindungan korban kekerasan seksual anak belum dirumuskan secara komprehensif dan terstruktur Belum tersedianya SDM yang standar kualifikasi dan rasa empati

Jawa Tengah mengalami darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2014

REKOMENDASI KEBIJAKAN LANGKAH RIIL PEMERINTAH PUSAT UU/ PERPPU/ PP/PERMEN PEMERINTAH PROVINSI PERDA/ PERGUB/ MoU PERINTAH KAB/KOTA PERBUB/ MoU Efektifitas Pelayanan Terpadu KOMITMEN PEMERINTAH & LEGISLATIF MENAMBAH QUOTA ANGGARAN REGULASI REKOMENDASI KEBIJAKAN

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PROTEKTIF BAGI ANAK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI :

SEKIAN dan TERIMAKASIH Gedung berlian Semarang Jawa Tengah