Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran (SIPPA)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Eselon II dan Satker Pusat
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
Direktur Pengembangan PLP
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2019 Sanur , 22 Juni 2017.
RPIJM DAN KPJM Bidang Cipta Karya
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
REVIEW PELAKSANAAN KEGIATAN
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KEBIJAKAN TEKNIS PERSIAPAN UPDATING DATA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
RPIJM DAN KPJM Bidang Cipta Karya
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Sosialisasi Penguatan Data Pendidikan Madrasah (EMIS) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Padalarang, 11 Oktober 2016 KEBIJAKAN.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
Kebijakan Penyelenggaraan
Sistem Informasi Perencanaan dan
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN
Transcript presentasi:

Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran (SIPPA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU & Pera Satker Randal Pip Sumut Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran (SIPPA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Disampaikan pada : WORKSHOP SINGKRONISASI PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA UTARA Medan, 26 -27 Mei 2015

History Pemanfaatan SIP dan SIPPA 1 History Pemanfaatan SIP dan SIPPA Integrasi proses perencanaan, anggaran, e-mon, dan evaluasi kinerja Integrasi SIP dan SIPPA Bantek RPI2JM KSN Implementasi keterpaduan Kesesuaian kegiatan TA 2012 terhadap RPIJM 71% Penyusunan aplikasi SIP Bantek RPIJM I*) Pemutakhiran Pedoman RPIJM Status RPIJM 99% kodefisikasi database excel RPIJM dan MP Format laporan “berubah2” Kesesuaian kegiatan TA 2013 terhadap RPIJM 77% Bantek RPIJM II*) Pemutakhiran Pedoman RPIJM(Keterpaduan Program) Implementasi Aplikasi SIP di daerah Penyusunan RPIJM Kab/Kota : 2008 79% 2009  88% 2010  98% SE Dirjen CK dan Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota 2005-2007 2008 - 2010 2011 2012 2013 2014 Ke depan Keterangan: Bantek RPIJM I (Kab. Bengkalis, Kab. Semarang, Kab. Sabu Raijua, Kota Gorontalo, Kab. Merauke Bantek RPIJM II (Kota Padang, Kab. Cirebon, Kota Banjarmasin, Kota Kendari, Kab. Raja Ampat

Kondisi Eksisting Database (nasional) 2 Kondisi Eksisting Database (nasional) APLIKASI SIP BELUM OPTIMAL Akuntabilitas data RPI2JM seringkali dipertanyakan dikarenakan controlling terhadap pemenuhan readiness criteria rendah Tidak ada verifikasi usulan kegiatan RPI2JM di aplikasi SIP, berakibat seringkali ada usulan yang sudah terdanai di usulkan kembali Masih banyak usulan yang muncul tidak berdasarkan dari RPI2JM Kab/Kota Business process perencanaan dan penganggaran tahunan belum melembaga satu kesatuan Aplikasi SIP “berhenti” sampai RPI2JM, belum mengakomodir seluruh tahapan proses perencanaan tahunan Data-data sumber pendanaan non-APBN belum optimal dimanfaatkan untuk “ditagih komitmennya” Informasi pemenuhan/realisasi thd usulan RPIJM tidak tersedia KERANGKA SUMBER PENDANAAN NON APBN Tidak ada “kesepakatan” terkait usulan pendanaan non APBN yang dapat “dikejar” pemenuhannya. (Program 100-0-100 heavy pendanaan tidak pada APBN) PENERAPAN KPJM KPJM (termasuk informasi untuk seluruh rencana sumber pendanaan) belum diterapkan secara optimal

Kondisi Eksisting Database (nasional) 3 Kondisi Eksisting Database (nasional) 52% Usulan konreg RC Tidak SIAP AKUNTABILITAS USULAN KEGIATAN Verifikasi usulan kegiatan di tiap-tiap tingkatan oleh masing-masing stakeholder TIDAK BERJALAN OPTIMAL 30% Usulan konreg Non RPI2JM USULAN TIDAK BERBASIS RPI2JM Transparansi usulan kegiatan 1/3 Nilai Usulan t+1 PENERAPAN KPJM belum menjadi hal utama Usulan yang diprioritaskan hanya TAHUN PERENCANAAN BELUM DAPAT MERENCAKAN DGN AKURAT kebutuhan program t +1 s/d t + 3 Rencana pencapaian 100-0-100 per Daerah seharusnya dapat tercermin pada penerapan KPJM Sumber Data Konreg Tahun 2013 untuk perencanaan TA 2014

Kondisi Eksisting Database Perencanan /RPIJM (Prov. Smut) 4 Kondisi Eksisting Database Perencanan /RPIJM (Prov. Smut) KONDISI SATGAS RPIJM KAB/KOTA : Tidak semua Satgas RPIJM kab/kota menyediakan Petugas SIP Masih rendahnya pepatuhan dan komitmen Satgas RPIJM kab/kota dalam memulai/ menyelesaikan pelaksanaan database melalui aplikasi SIP. Kurangnya keseriusan/kepedulian satgas RPIJM (unsur SKPD) dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penerapan aplikasi SIP. KONDISI PETUGAS SIP KAB/KOTA : Sangat sedikit Petugas SIP yang berinisiatif untuk menanggapi pelaksanaan inputing database melalui aplikasi SIP. Pendampingan via telepon oleh KI Database Prov. kepada Petugas SIP tidak lancar (telepon tidak aktif/tidak tersambung). Masih kurangnya penguasaan materi terhadap database perencanaan (RPIJM) melalui aplikasi SIP. KONDISI PENYEDIAAN DATA : Format matrik RPIJM masih berbeda-beda. Data-data yang di input sebagian besar adalah data lama (hanya 9 kab/kota yang telah review RPIJM 2014-2018). Detail lokasi belum lengkap/detail secara administratif hingga ke tingkat desa. (belum mengacu data BPS terakhir). Tidak ada mengupload data/dokumen pendukung (readines criteria) thd usulam MP usulan kegiatan RPIJM masih belum sesuai arahan nomenklatur DJCK sehingga harus dianaliasa kembali kevalidannya.

5 Kondisi Eksisting Pengelolaan Database Perencanan /RPIJM kab/kota melalui aplikasi SIP (1) 100 % 30,69 % 51,3% Kodefikasi Kegiatan 67,1 % Inputing Profil Kab/kota 65,1 % Upload Dok. RPIJM 49,8 % Inputing Usulan/ Matrik 17,1 % Inputing Usulan MP 7,2 % Inputing Tema Kegiatan 10.5 % Pelaporan/koordinasi

6 Kondisi Eksisting Pengelolaan Database Perencanan /RPIJM kab/kota melalui aplikasi SIP (1) Penyelesaian inputing data pada SIP thn 2014 rata-rata : 30,69 %

Kondisi Eksisting Petugas Database Perencanaan (SIP) 7 Kondisi Eksisting Petugas Database Perencanaan (SIP)

Kondisi Eksisting Petugas Database Perencanaan (SIP) 8 Kondisi Eksisting Petugas Database Perencanaan (SIP)

9 Konsep Aplikasi SIPPA Menjadi “perantara” untuk melembagakan proses perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditetapkan; Mengkonsolidasikan usulan kegiatan Bidang Cipta Karya mulai dari RPI2JM Kab/Kota  Memorandum Program Propinsi  Kesepakatan Konreg  s/d Kesepakatan Musrenbangnas/prop secara sistematis dan dalam satu siklus perencanaan yang berkesinambungan; Meningkatkan akuntabilitas usulan kegiatan berbasis RPI2JM dengan menerapkan adanya “verifikasi usulan kegiatan secara bertahap “bersifat memaksa” pada setiap tahapan proses perencanaan; Mengintegrasikan data dasar (baseline) dan data usulan perencanaanadalam satu aplikasi yang sama, Menjadi TOOLS dalam rangka pencapaian target Program 100-0-100 (pemilihan prioritas usulan kegiatan, memantau progres pencapaian program di tk Kab/Kota, Prop ataupun Nasional) Didesain berbasis web dan dapat diakses/ digunakan online atau offline.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran 10 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Melaui aplikasi SIPPa semua pihak yang terkait dalam siklus proses penyusunan dan penganggaran (termasuk kab/kota) dapat memantau "perjalanan" proses usulan kegiatan (Memorandum Program /MP) secara online-realtime disetiap jenjang forum penyusunan penganggaaran, mulai dari tahap penyusunan program dari tingkat provinsi (sinkronisasi program, konreg) sampai penyusunan anggaran di tingkat pusat (penyusunan RKAKL).

Pemanfaatan Aplikasi SIPPa (siklus tahunan) 11 Pemanfaatan Aplikasi SIPPa (siklus tahunan) Review RPI2JM KAB/KOTA (sekaligus usulan Draft MP), termasuk Update Data Baseline, Realisasi T-1 & Kondisi Infras. terbangun Verifikasi oleh Satker Propinsi pd saat Workshop Sinkronisasi (menjadi Dok. MP Propinsi (*), sekaligus Usulan Draft Konreg) Verifikasi oleh Pusat pada saat Konreg (menjadi Dok. Kesepakatan Konreg) Data Renja KL  Data Musrenbangnas/ prop Data RKAKL / DIPA Data E-Mon T-2 Mei – Agustus (diharapkan dilakukan secara mandiri, dapat juga di fasilitasi dalam W. Keterpaduan) 1 T-2 Sept – Okt 5 2 T-1 July - Nov Tersedia tools bagi Randal dalam memilih prioritas usulan kegiatan, al: 1). RC, 2). Realisasi Pendanaan Non APBN (DDUB), 3). Usulan keterpaduan program, & 4). Hasil evaluasi EK 3 4 T-1 April - Mei T-1 Maret (*) Data MP Propinsi akan menjadi dasar bagi Dit BP dan Dit Sektor menentukan alokasi pagu propinsi untuk KONREG (Disampaikan dalam W. Evaluasi Akhir Tahun)

Alur Penggunaan SIPPA 12 START Down load SIPPA OFFLINE SIPPA ONLINE

Pengembangan Aplikasi SIPPA 13 Pengembangan Aplikasi SIPPA Monitoring Proses Perencanaan Sarana transaksi database/ADK setiap tahapan prosesperencanaan Menampilkan “hasil jadi” setiap tahapan perencanaan Menampilkan referensi seperti, 1). Narasi RPI2JM, 2). Update aplikasi terbaru, 3) Juknis perencanaan sektoral dll Transaksi data dasar (kodefikasi kegiatan, wilayah dll) Forum komunikasi antar user Aplikasi Online Aplikasi Offline Aplikasi “kerja”/ pengolahan data perencanaan Alat memproses dokumen-dokumen yang perlu dihasilkan pada setiap tahapan perencanaan

Halaman Muka Aplikasi SIPPA 14 11 Halaman Muka Aplikasi SIPPA Aplikasi Offline Menu Login Aplikasi Online

Pembagian Peran Penggunan (users) 15 Pembagian Peran Penggunan (users) SIPPa Prop. (Randal & Sektor) Quality assurance (verifikasi usulan kab/Kota) Menilai dan menyaring usulan Kab/Kota menjadi MP Prop Menyaring MP Prop menjadi Usulan Konreg Pusat (BP dan Sektor) Quality assurance (verifikasi usulan propinsi) Menilai dan menyaring usulan Konreg Menyusun Dok Renja, Musrenbangnas, dan RKAKL Admin Updating data dasar sistem Memperlancar aliran data Membantu user dalam instalasi dan menyelesaikan trouble Penyusun kebijakan dan tindak turun tangan terhadap isian data di SIP Pusat (Randal) Mengawal dan Memantau business proses perencanaan di propinsi Kab/Kota Review Data RPI2JM sekaligus Usulan kegiatan MP Prop Update Data Baseline Perencanaan Kelengkapan RC

16 Target Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan melalui Aplikasi SIPPa di tahun 2015 (1) Lang kah Aktivitas User Produk Time Frame 1 (Isian Realisasi APBN, APBD prop, dll) Mengisi & menguload data Realisasi Pendanaan APBN, berbasis Emon dan prognosis 2016 berdasarkan hasil Konreg (Renja) serta Realisasi APBD Prop dan sumber lainnya (CSR dll) ke Database RPIJM Memvalidasi isian data KSK RTRW oleh Kab/Kota (untuk Kab/Kota yang telah memiliki dokumen RTRW) Propinsi Data Realisasi Pendanaan APBN, APBD Prop, dll, April - Mei 2015 2 (review RPIJM / data Dasar) Mengisi data Realisasi Pendanaan APBD Prop dan sumber lainnya Mengisi data Proyeksi Capaian, Data Status Dokumen Perencanaan, Data Rawan Air, Rawan Sanitasi, Kumuh dan KSK Mereview Data RPIJM (sekaligus usulan Draft MP Prop Tahun 2017) Mengupload Review RPIJM/Draft MP ke SIPPa Online Kab/Kota Data Realisasi Pendanaan APBD Kab/Kota, dll Update Data Dasar Data Review RPIJM/Draft MP Data KPJM Data Rencana Kterpaduan Mei - Agustus 2015

17 Target Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan melalui Aplikasi SIPPa di tahun 2015 (2) Lang kah Aktivitas User Produk Time Frame 3 (MP Propinsi & Draft Konreg) Memverifikasi/penilaian data Review RPIJM/Draft MP yang telah diupload Kab/Kota Mengupload data MP Propinsi / Draft Konreg ke SIPPa Online Propinsi Data Realisasi Pendanaan Data KPJM Data MP Data Draft Konreg Data Rencana Kterpaduan MP Prop : Sept-Nov 2015 Draft Konreg : Nov’15-Jan’16 4 (Konreg) Verifikasi data Usulan Konreg yang telah diupload Povinsi Upload data Kesepakatan Konreg ke SIPPa Online Pusat Data KPJM Data Konreg Maret 2016 5 (Renja/ Musren bangnas) Verifikasi Data Konreg yang telah diupload Povinsi sortir menjadi Data Renja/Musrenbangnas Upload data Renja/Musren ke SIPPa Online Data Renja/Musren Data Rencana Keterpaduan Maret’16 -April’16

Next After Sosialisasi SIPPA 2015 18 Next After Sosialisasi SIPPA 2015 PEMAHAMAN APLIKASI SIPPA 2015 : Proses Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan dengan bantuan Aplikasi SIPPA, melalui user kab/kota dan provinsi. Peran masing-masing Stageholder dalam proses Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan melalui aplikasi SIIPA Identifikasi dan pendatan kembali Petugas SIPPA kab/kota tahun 2015 sebagi user di kab/kota. OPERASIONALISASI APLIKASI SIPPA OLEH KAB/KOTA : Identifikasi dan pendatan kembali Petugas SIPPA kab/kota sebagai user di kab/kota. Pelatihan Petugas SIPPA di Provinsi Pemasukan Data Dasar : Proyeksi capaian 100-0-100 (2015-2020), termasuk proyeksi penduduk (data BPS) Data Realisasi Pendanaan tahun 2014-2015 (APBD kab/kota, DAK dan sumber dana lain/CSR dll) Verivikasi Data kumuh/Rawan Air/Rawan Sanitasi/Data KSK Penyesuaian Struktur Program Baru Menginput Data Realisasi Pendanaan 2014-2015 (APBD kab/kota, DAK dan sumber pendanaan lain/CSR dll) Data Rencana Keterpaduan Review RPI2JM 2016-2017 dan draf MP 2017

19 1 Terima Kasih