Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEKANISME PENYELENGGARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
Advertisements

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
BIRO TATA PEMERINTAHAN
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan TAHUN 2017 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN DIKLAT DIY Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan Yogyakarta, 22 Maret 2015

Potensi Bandiklat tahun 2017 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Diklat sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya aparatur di Pemda DIY Hubungan kerja yang baik dengan Pusat, Daerah dan pihak lain dalam pengelolaan program kediklatan Terakreditasi oleh lembaga pembina kediklatan (Lembaga Administrasi Negara RI) dan tersertifikasi ISO 9001:2008

Permasalahan Bandiklat tahun 2017 Diklat aparatur belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi sebagian PNS Belum maksimalnya pemanfaatan alumni Diklat Teknis dan Diklat Fungsional oleh instansi pengirim. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat belum memenuhi persyaratan akreditasi A : Belum tersedianya Aula dan auditorium Fasilitas teknologi Multimedia belum lengkap Belum terpenuhinya sarana penunjang PIM II Jumlah Widyaiswara belum sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (WI) sebanyak 13 orang belum terpenuhi. Kurikulum dan silabi perlu pengembangan dan penyesuaian sebagaimana amanah UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

ISU STRATEGIS Mengatasi gap kompetensi SDM aparatur Pemda DIY

Sasaran Bandiklat, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program di Bandiklat untuk Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target 2017 Program Kegiatan Indikator Program Target Kinerja 2017 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Nilai Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C) klasifikasi 1 Program Pendidikan Kedinasan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat % 70 Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti 100 Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun orang 520

Konsep & Strategi Perencanaan Bandiklat untuk Tahun 2017 Akreditasi A Di Tahun 2017 Penguatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Penguatan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Penyiapan sarana dan prasarana pendukung kediklatan yang memenuhi persyaratan akreditasi A Penguatan kapasitas SDM penyelenggara kediklatan maupun widyaiswara

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 (Program Utama : 3 Program dan 12 kegiatan) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan Anggaran 1 Pelaksanaan Penelitian Kediklatan 115.700.000,00 2 Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat 48.500.000,00 3 Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat 284.600.000,00 4 Pengembangan Pustaka dan Penerbitan Buletin 285.285.200,00 Program Pendidikan Kedinasan   5 Diklat Teknis (6 jenis) 1.735.347.000,00 6 Diklat Fungsional (2 jenis) 457.201.000,00 7 Diklat Kepemimpinan (PIM III dan PIM IV 13 angkatan) 7.314.280.000,00 8 Pengelolaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan 230.000.000,00 9 Perencanaan dan Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan Rp 200.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah   10 Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan 64.721.000,00 11 Promosi dan Rekruitment Kemitraan 261.210.000,00 12 Koordinasi Kediklatan 59.600.000,00 JUMLAH 11.056.444.200

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 (Kegiatan Rutin : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.774.259.600   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.880.124.800 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 328.087.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 146.206.725 JUMLAH 5.128.678.125

Kontribusi Bandiklat pada Tema Strategis Program atau kegiatan Bandiklat terkait dengan permasalahan pengembangan profesionalisme PNS yang belum Optimal dalam Rencana Program Penataan Manajemen SDM Aparatur Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemda DIY 2013 – 2017 : Penye-lenggaraan Diklat Strategis Kajian Pengem-bangan Diklat Strategis -Pengembangan Profesionalisme PNS -ASN adalah profesi bagi PNS

Kegiatan Bandiklat yang mendukung Tema Strategis Program Pendidikan Kedinasan Diklat Akuntansi Berbasis Akrual Diklat Pelayanan Prima Diklat Pengadaan Barang/Jasa Diklat Pengelolaan Aset Diklat Pengembangan Aparatur Berbasis Budaya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Diklat Komputer Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan Penelitian dan Pengembangan Kediklatan Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat

Jenis Diklat Teknis yang Dipersyaratkan untuk Eselon III dan IV Pengembangan Karakter PNS Melalui Budaya Satriya Transformasi Birokrasi Eselon IV Pengadaan Barang dan Jasa Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Manajemen Kepegawaian

TERIMA KASIH SEKIAN