`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P. MATERI KULIAH `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` SEMESTER GASAL T. A. 2015/2016 (2 SKS) Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA Materi 3 BAHAN KULIAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA Disusun Oleh : DR. IR. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA MASA PRA-KOLONIAL Penguasaan lahan sangat timpang, petani umumnya sebagai pekerja yang menggan- tungkan hidupnya pada bangsawan lokal.

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA MASA KOLONIAL BELANDA Petani dipaksa mengikuti tanam paksa dan terjadi tragedi kelaparan pada tahun 1940-an.

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) MASA PASCA KOLONIAL Ketimpangan penguasaan tanah juga tetap mencolok, terbukti Sensus (1971) 41% rumah tangga kelas atas memiliki lahan rata-rata 1,16 ha dan sebaliknya rumah tangga lapisan bawah (59%) hanya memiliki rata-rata penguasaan tanah 0,25 ha

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) MASA REVOLUSI HIJAU (1970-1980) Produksi meningkat dan berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984, namun karena ketimpangan akses terhadap lahan dan kebijakan sentralistik serta usaha tani yang mengandalkan asupan input luar akhirnya Indonesia kembali menjadi importir beras.

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) SECARA UMUM, petani selalu berada pada posisi lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak nyata pada perbaikan kualitas hidupnya

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) Pembangunan pertanian lebih banyak dinikmati lapisan atas dan kurang dinikmati petani gurem yang merupakan bagian terbesar dari jumlah petani. Disamping itu nasib ekonomi petani Indonesia terpuruk krn kurang mendapat perlindungan pemerintah. Exs. : - Ketidak-fair-an dalam hal subsidi input dan subsidi ekspor - Rrendahnya tariff impor produk pertanian impor, dll.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA Dalam rangka menggalakan ekspor dari sektor pertanian, umumnya pemerintah negara berkembang akan menggalakkan pembangunan perkebunan besar. Perkebunan besar akan menguasai lahan pertanian yang sangat luas yang hanya ditanami satu jenis tanaman, se- hingga melemahkan ketahanan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Selain menutup kemungkinan bagi petani untuk diversifikasi usatani, juga lemahnya ketahanan hayati menyebab-kan pertanian di wilayah itu mudah terserang hama dan penyakit.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Liberalisasi pardagangan produk-produk pertanian tidak menjadikan pertanian menjadi bebas. SEBALIKNYA liberalisasi perdagangan justru memperkuat sentralisme pembangunan pertanian. Dalam era globalisasi perdagangan bebas, ketika negara tidak lagi mencampuri urusan pengembangan sektor pertanian, negara tidak mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani untuk mengatur usaha tani mereka, TETAPI justu memfasilitasi penyerahan penguasaan sumber alam, sistim produksi, serta sistim pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global atau multinational coporations.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Terkait dengan aspek perdagangan internasional, pemerintah justru banyak me-liberalisasi pasar produk pertanian padahal aturan WTO masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungipasar domestik. Lebih lanjut subsidi input produksi dikurangi oleh pemerintah padahal negara-negara maju masih memberikan subsidi sampai 300 milliar US$ tiap tahunnya kepada sektor pertanian (The New York Times, 2 Desember 2002).

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Koferensi Tingkat Menteri V WTO di Meksiko dan konferensi ke VI di Doha-Qatar gagal menghasil-kan konsensus apapun mengenai perdagangan produk-produk pertanian. Hal ini terjadi karena negara-negara maju, seperti AS, Uni Eropa dan Jepang MENOLAK untuk memangkas subsidi ekspor dan subsidi jenis lain yang selama ini diberikan kepada petani

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Realitas bahwa proteksi yang luar biasa pada sektor pertanian di negara-negara maju ditunjukkan dengan perlindungan produk dalam negeri melalui penerapan tariff impor yang tinggi. BAHKAN di sejumlah negara eksportir beras, gula, dan produk pertanian lainnya tariff impor-nya sangat tinggi. Terkait tarrif impor gula, Uni Eropa menerapkan 297 %, Jepang 361 %, sedangkan Indonesia hanya 30 % SUARA PEMBAHARUAN DAILY (2003)

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA REFORMASI Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek. Pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian/pedesaan. Peran Pemerintah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri)

BASIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA REFORMASI Optimasi pemanfaatan sumber daya domestik (lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi) Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis

BASIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN ERA REFORMASI (LANJUTAN) Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejah- teraan bagi petani dan masyarakat secara berimbang.

ARAHAN RENSTRA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015‐2019 Renstra 2015‐2019 mrpk kelanjutan dari Renstra 2010‐2014 SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau melalui swasembada pangan (padi, jagung, kedelai, gula dan daging), kelancaran distribusinya. Terjaganya keseimbangan supply dan demand agar tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan

FOKUS PENGEMBANGAN : 1. Komoditas Pangan Strategis 2. Peningkatan daya saing produk lokal di pasar dalam negeri dan luar negeri (AEC 2015) 3. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani

KEBIJAKAN FOKUS PENGEMBANGAN KOMODITAS Bahan makanan pokok nasional: beras, jagung, kedelai, gula, daging unggas, daging sapi‐kerbau Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung (NTT‐madura), umbi‐ umbian (ubi kayu, ubi jalar) Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah, bawang putih, CPO/minyak goreng Bahan baku industri (konvensional): CPO, karet, kakao, kopi, susu, ubi kayu

KEBIJAKAN FOKUS PENGEMBANGAN KOMODITAS (LANUTAN) Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat, minyak atsiri Produk industri pertanian (prospektif): aneka tepung dan jamu Produk energi pertanian (prospektif): biodiesel, bioetanol, biogas Produk pertanian berorientasi ekspor (prospektif): buah‐buahan (nanas, manggis, salak, mangga), kambing/domba, babi, florikultura)

KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Perkembangan sistem kawasan pertanian perlu terintegrasi dengan pengembangan sistem permukiman Pembanggunan pertanian tidak dapat didpisahkan dengan pembangunan perdesaan Ekonomi rumah tangga petani dan ekonomi perdesaan cenderung akan lebih majemuk (on farm, off farm dan non farm) Perlu didorong pengembangan industrialisasi di perdesaan berbasis pertanian Ke depan, perlu pendefinisian ulang terkait dengan konsep petani dan perdesaan

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Dari perspektif tata ruang, peningkatan produktivitas wilayah dapat dilakukan dengan mengembangkan pusat kegiatan baik dari perspektif supply side maupun perspektif demand side. Fokus pada pengembangan sektor/subsektor/komodi- tas unggulan. Mengembangkan keterkaitan (linkages) antar wilayah (generative linkages) & mengurangi parasitic linkages Membangun backward dan forward lingkages

STOP STOP STOP STOP Any Question??