SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013.
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MAR 2014.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2012.
1 Sedang Distribusi Distribusi Mulai Juli Prop. Lampung.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
PROFIL WISUDAWAN JURUSAN MATEMATIKA PERIODE I TAHUN 2010.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
SINERGITAS PROGRAM PSDMPKP DI DAERAH (PROVINSI, KABUPATEN & KOTA) TA
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS IUD BAGI DOKTER DAN BIDAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
Kemiskinan di jawa tengah
PENEGASAN BATAS DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
SUNARYO ( ) Pencarian Jalur Terpendek Antar Kota di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan Algoritma Dijkstra via SMS Gateway.
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
2 RENCANA DETAIL KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SAUMLAKI-LARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PROVINSI MALUKU TAHAP PEKERJAAN LAPORANPENDAHULUAN LAPORAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Statistik Sektoral
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
BENJAMIN SIBARANI, ST, MM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

SISTEMATIKA Dasar Hukum Permasalahan Analisis Struktur Ruang dan Pola Ruang Penutup

UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

lanjutan UU No.26 Tahun 2007 .....

lanjutan UU No.26 Tahun 2007 .....

Permen PU 16/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Permen ATR No.8 Th 2017 tentang Pedoman Pemberian Persub Dalam Rangka Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi, Kabupaten & Kota Kelengkapan administrasi : Surat Permohonan Persub dari Bupati/ Walikota. BA Kesepakatan BKPRD Kab/Kota BA Kesepakatan Pemda dgn DPRD Kab/Kota Surat Rekom Gub Beserta Lampirannya Materi Teknis & Album Peta BA dengan Kab/Kota yang berbatasan BA Konsultasi Publik BA Konsultasi dengan BIG yang menyatakan Peta Dasar telah siap dilanjutkan untuk proses Persub Dokumen KLHS

Hirarki Penataan Ruang rtrwn rtrwp rtrw kab/kota rdtr Skala 1 : 1.000.000 Skala 1 : 250.000 rtbl Skala 1 : 50.000 s/d 25.000 Skala 1 : 5.000 Skala 1 : 1.000 DED Skala 1 : 200 s/d 1 : 20

STRUKTUR RUANG KAWASAN LINDUNG POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA Sistem Pusat Permukiman/ Sistem Pusat Pelayanan Sistem Prasarana Utama (jaringan jalan, kereta api, sungai, Sistem Prasarana Lainnya ( jaringan energi, listrik, telekomunikasi dll) STRUKTUR RUANG (Susunan sistem permukiman dan jaringan prasarana yg berfungsi mendukung keg masyarakat) Kawasan Hutan Lindung Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan dibawahnya Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Ruang Terbuja Hijau Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan Lindung Lainnya SUBSTANSI MATERI RENCANA TATA RUANG KAWASAN LINDUNG (Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian LH yg mencakup SDA & SD buatan) POLA RUANG (Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah) Kawasan Perumahan (Kepadatan Tinggi, Sedang & Rendah) Kawasan Perdagangan Jasa (Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko) Kawasan Perkantoran Kawasan Industri (Rumah Tangga dan Ringan) Kawasan Pariwisata Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Ruang Evakuasi Bencana Ruang bagi kegiatan sektor informal Kawasan Peruntukan lainnya (pendidikan, kesehatan, militer, peribadatab) serta peruntukan yang sesuai dengan fungsi masing – masing kota KAWASAN BUDIDAYA (Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM & SD Buatan)

Perda RTRW 35 Kab/ Kota di Provinsi Jawa Tengah NO KABUPATEN/KOTA NO PERDA RTRW 24 Kab. Cilacap Perda 9/2011, 1 Des ‘11 25 Kab. Klaten Perda 11/2011, 29 Des ‘11 26 Kab. Purworejo Perda 27/2011, 30 Des ‘11 27 Kota Pekalongan Perda 30/2011, 30 Des ‘11 28 Kab. Temanggung Perda 1/2012, 19 Jan ‘12 29 Kota Tegal Perda 4/2012, 30 Jan ‘12 30 Kota Magelang Perda 4/2012, 9 Pebr ‘12 31 Kab. Banjarnegara Perda 11/2011, 14 Pebr ‘12 32 Kota Surakarta Perda 1/2012, 28 Maret ‘12 33 Kab. Kebumen Perda 23/2012, 27 Juli ‘12 34 Kab. Kudus Perda 16/2012,12 Desmb‘12 35 Kab. Karanganyar Perda 1/2013,12 jan‘13 Total 35 Perda dan sedang dilakukan revisi mulai 2016 - 2018 NO KABUPATEN/KOTA NO PERDA RTRW 11 Kab. Demak Perda 6/2011, 19 Juli ‘11 12 Kab. Wonosobo Perda 2/2011, 6 Agust ‘11 13 Kota Salatiga Perda 4/2011, 8 Agst ‘11 14 Kab. Blora Perda 18/2011, 24 Agst ‘11 15 Kab. Pekalongan Perda 2/2011, 24 Agust ‘11 16 Kab. Rembang Perda 14/2011, 25 Agust ‘11 17 Kab. Batang Perda 7/2011, 26 Agust ‘11 18 Kab. Boyolali Perda 9/2011, 9 Sept ‘11 19 Kab. Wonogiri Perda 9/2011, 12 Sept ‘11 20 Kab. Sragen Perda 11/2011, 22 Sept ‘11 21 Kab. Purbalingga Perda 5/2011, 29 Sept ‘11 22 Kab. Banyumas Perda 10/2011, 10 Okt ‘11 23 Kab. Sukoharjo Perda 14/2011, 15 Okt ‘11 NO KABUPATEN/KOTA NO PERDA RTRW   1 Kab. Brebes Perda 2/2011, 23 Pebr ‘11 2 Kab.Pati Perda 5/2011, 9 Mar ‘11 3 Kab. Grobogan Perda 7/2012, 1 Mei ‘12 4 Kab. Semarang Perda 6/2011, 16 Juni ‘11 5 Kab. Kendal Perda 20/2011, 21 Juni ‘11 6 Kab. Jepara Perda 2/2011, 23 Juni ‘11 7 Kab. Pemalang Perda 3/2011, 28 Juni ‘11 8 Kota Semarang Perda 14/2011, 30 Juni ‘11 9 Kab. Tegal Perda 10/2012, 6 Juli ’12 10 Kab. Magelang Perda 5/2011, 17 Juli ‘11

ANALISIS TERHADAP BATAS ADIMINISTRASI (a) Batas Utara: Berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, masih terdapat bagian yang tumpang tindih tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta sudah tidak ada bagian yang tumpang tindih. Sedangkan batas dengan Kota Karanganyar belum terdefinisikan. Batas Selatan: Berbatasan dengan kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat bagian yang tumpang tindih tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Barat: Masih terdapat bagian batas administrasi yang tumpang tindih dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

ANALISIS TERHADAP BATAS ADIMINISTRASI (b) Batas Utara: Berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak masih bagian yang tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang dengan Kabupaten Grobogan dan Boyolali yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang dengan masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Temanggung, Kendal, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot). Batas Dalam: Berbatasan dengan Kota Salatiga terdapat bagian yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot)

TITIK KOORDINAT PILAR BATAS TITIK KOORDINAT PILAR BATAS KOTA SEMARANG DENGAN KAB. KENDAL TITIK KOORDINAT PILAR BATAS KOTA SEMARANG DENGAN KAB. DEMAK

HASIL OVERLAY BATAS RTRW DENGAN KESEPAKATAN PILAR BATAS

ANALISIS TERHADAP JALAN (a)

ANALISIS TERHADAP JALAN (b)

ANALISIS TERHADAP POLA RUANG (a)

ANALISIS TERHADAP POLA RUANG (b)

4. ANALISIS TERHADAP POLA RUANG (c)

DIAGRAM PROSES TUR-BIN-LAK-WAS Penataan Ruang Deviasi Data Tinggi Pemutakhiran Data Single Base Map DIAGRAM PROSES TUR-BIN-LAK-WAS Perencanaan , Pemanfaatan dan Pengendalian Kurang Terintegrasi Perbedaan Pengistilahan Sinkronisasi dan Integrasi Penyamaan Penamaan Atribut Data Acuan Perencanaan Yang Terintegrasi

secara kualitas harus bisa digunakan untuk membangun One Map Policy masing-masing pihak berpartisipasi sesuai dengan kapasitas bersifat “peta tumbuh” (dinamis/update) . Bisa diduplikasi secara masif. Bisa digunakan sebagai media perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan

terima kasih