PARTISIPASI PERAN SERTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (Sdki) 2012
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Pelaksanaan Pembangunan Badan PP-PA Provinsi Sumatera Selatan
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
PERKENALAN N A M A : ANDANG TERUNA, SH N I P :
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
P A D C KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL (KPTF) Dan PERMASALAHANNYA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Sekretariat Jenderal (Setjen)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Kesehatan Pranikah.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KEPADA REMAJA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
Dasar Kesehatan Reproduksi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BPMPKB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Antoni Hidayat, S.Farm,M.Kes,Apt
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
UPTD KEPALA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

PARTISIPASI PERAN SERTA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT P2TP2A