Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah

MEKANISME PENYELENGGARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN

MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah.

Pelayanan Standard Minimun

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tentang Keuangan Negara

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,

ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.

TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)

Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.

Kantor Regional XII Pekanbaru

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM

Universitas Indo Global Mandiri

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY

Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN

Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

Perkembangan Otonomi Daerah

Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

SINERGITAS PERENCANAAN

DR.Suharto,SH.,M.Hum.

ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

DINAMIKA REGULASI TENTANG DESENTRALISASI. LANDASAN FILOSOFIS Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah bukan hanya karena amandemen Tetapi Konsekuensi.

SINERGITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Transcript presentasi:

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi Pertemuan 9 Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi Dalam masa transisi (tahun 1999) perlu dilakukan penataan kewenangan dan kelembagaan baik di pusat maupun di daerah. Diawali dari Surat Edaran Mendagri dan Otda No. 118/1500/PUMDA tanggal 22 Desember 2000, menyatakan bahwa: Penataan kewenangan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan oleh pemda bersama DPRD. Rujukan kegiatan penataan mengacu UU no. 22/1999

Prinsip-prinsip penataan kewenangan Sesuai dengan penetapan dan kemampuan daerah Departemen-departemen wajib menyiapkan pedoman SPM dan provinsi juga wajib menentukan SPM. Bidang-bidang dari berbagai bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan oleh kab/kota tidak dilakukan penyerahan secara aktif oleh pemerintah pusat, tetapi melalui pengakuan olehpemerintah.

Syarat-syarat: Kesiapan SDM aparatur Sumber dana yang jelas dan pasti Tersedianya fasilitas pendukung Otonomi daerah yang dilakukan adalah otda dalamkerangka NKRI

Penataan Kelembagaan Misi organisasi lebih diperjelas dan dipertajam Overlaping tugas dihindari Tugas dan fungsi terrumuskan secara jelas.

Organisasi perangkat desa Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah Kemampuan keuangan daerah Ketersediaan aparatur Pengembangan pola kerja sama antardaerah atau dengan pihak ketiga

Penataan Personil Pendekatan dalam penataan personil harus mengacu pada kebutuhan organisasi. Memberdayakan potensi pegawai yang ada di semua hierarki pemerintahan. Mengedepankan persyaratan kompetensi jabatan. Pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan atas penilaian prestasi kerja yang obyektif, kompetisi, diklat yang pernah diikuti.

Pembinaan dan Pengawasan Daerah provinsi mempunyai hubungan koordinasi,kerjasama, dan atau kemitraan dengan daerah kabupaten dan kota dalam kedudukannya masing-masing sebagai daerah otonom. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dan daerah kota.