Analisa Pemerintahan Indonesia MATERI 1 kONFIGURASI pOLITIK iNDONESIA: pERSPEKTIF eLIT DAN mASSA tEORI eLIT pERSPEKTIF eLIT mASSA
Konfigurasi Politik Indonesia: Perspektif Elit dan Massa Terdapat dua perspektif untuk menganalisis fenomena politik/pemerintahan, yaitu: Perspektif Sistem : Level Makro Contoh : teori-teori sistem, Marxisme, Liberalisme, dll Perspektif Aktor : Level Mikro Contoh : teori-teori perilaku, rational choice, dll Salah satu teori dalam ranah perspektif aktor adalah teori elit. Teori Elit Versi Gaetano Mosca Masyarakat terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas yang berkuasa (the rulling class) dan kelas yang dikuasai (the rulled class) Kelas yang berkuasa selalu: (a) lebih sedikit jumlahnya; (b) melaksanakan semua fungsi-fungsi politik; © memonopoli kekuasaan; dan (d) menikmati semua dampak dari kekuasaan yang dimiliki Kelas yang dikuasai selalu: (a) lebih banyak jumlahnya; (b) diarahkan dan dikontrol oleh kelas yang pertama; Kesimpulan: Elit adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan lebih untuk mengatur sekelompok orang lainnya yang jumlahnya lebih banyak
Perspektif elit-massa Teori hukum besi oligarkhi (Robert Michels) dalam sstruktur organisasi pasti terdapat sekelompok kecil orang yang berperan sebagai penentu keputusan Teori patrimonial/patron-klien (James Scoot, Richard Robinson) hubungan elit-massa seperti patron-klien, dimana terjadi pertukaran sumberdaya. Elit sebagai patron memberikan perlindungan, kesejahteraan bagi klien (mass). Sebaliknya massa memberikan kepatuhan dan loyalitas kepada elit atau patronnya. Perspektif elit-massa Posisi sebagai elit dapat diperoleh melalui: Keturunan Faktor ekonomi Prestasi Koneksi Teori elit mengatakan bahwa konfigurasi politik terdiri dari orang-orang yang memiliki akses dan menguasai sumber-sumberdaya (politik, ekonomi, sosial-budaya). Elit cenderung mempertahankan posisinya agar tetap berkuasa Teori massa/pluralisme memandang bahwa konfigirasi politik terdiri dari sekelompok orang yang kompeten dan saling berkompetisi. Kompetisi inilah yang meminimalkan monopoli kekuasaan oleh elit. Individu dan kelompok-kelompok massa dapat mempengaruhi kebijakan publik.