KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Sketsa Politik Pilkada Kalsel
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Kebijakan Publik Berbasis Hak Azasi Manusia (Penerapan Dalam Pembangunan Masyarakat Nelayan) Dr. Eko Harry Susanto Disampaikan.
Dinamika Pendidikan Komunikasi
Sketsa Politik Pilkada Kalsel
Pendidikan Integritas di Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN
Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Fungsi Komunikasi dalam Penanganan Bencana Dr
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Universitas Sumatera Utara Medan
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat
OTONOMI DAERAH (OTODA)
assalamu’alaikum wr.wb
Membangun Opini Publik Melalui Media Society
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik disampaikan dalam Diskusi Buku “Media dan Komunikasi Politik” di Universitas Mercu Buana –Jl. Menteng Raya.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Eksistensi Media Dalam Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
Komunikasi Tradisional Versus Keterbukaan Informasi
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KONSTITUSI (UUD).
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto
REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Upaya Partai Politik Membangun Pencitraan di Kawasan Bencana
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
MENUJU KEMERDEKAAN PERS
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
RUU KMIP dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Media Massa Untuk Menyelamatkan Lingkungan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014 Disampaikan di Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com www.ekoharrysusanto.wordpress.com Gedung Sasangga Banua Kantor Gubernur Kalimantan Selatan . Banjarmasin, 11 Juni 2013

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014

PENDAHULUAN : KEBEBASAN KOMUNIKASI Kebebasan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Kebebasan Mengkritisi Elite Politik Komunikasi dua arah dan interaktif Komunikasi dalam kesepadanan

Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001) Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg demokratis Pembuatan UU Sistem Peradilan yang Independen Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Peran Media yang bebas Peran Kelompok Kepentingan : LSM Hak masyarakat untuk Tahu Melindungi Hak – hak Minoritas Kontrol Sipil Atas Militer

Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28F, menyebutkan : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Komunikasi Politik Pembicaraan Politik dan penyampaian pesan politik Komunikasi Verbal Komunikasi Non Verbal Untuk mempengaruhi rakyat dan pemerintah

Jajak Pendapat Kompas :Pencitraan Lebih Diutamakan (Kompas, 28 Januari 2012)

ESENSI KOMUNIKASI POLITIK Komunikator Politik Pesan Politik Media Komunikasi Politik Khalayak Komunikasi Politik Dampak Komunikasi Politik

Media Komunikasi Politik Jajak Pendapat Kompas :Pencitraan Lebih Diutamakan (Kompas, 28 Januari 2012) Dari media apa Anda paling sering mengikuti pemberitaan Pemilu 2014 No Pilihan Media Prosentase 1 Televisi 75,3% 2 Cetak 16,3% 3 Online 6,0% 4 Radio 1,0% 5 Media Sosial 0,6% 6 Tidak tahu 0,8%

Kekuatan Media Sosial : PoliticaWave (Majalah Tempo, 8-14 Oktober 2012)

Kekuatan Media Sosial : PoliticaWave (Majalah Tempo, 8-14 Oktober 2012)

Kekuatan Media Sosial : PoliticaWave (Majalah Tempo, 8-14 Oktober 2012)

Jajak Pendapat Kompas :Pencitraan Lebih Diutamakan (Kompas, 28 Januari 2012)

Mempengaruhi Khalayak Meningkatnya Jumlah Khalayak Menyepakati isi pesan Memberikan suara dalam pemilu

Jumlah Golput Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah golput 49.212.158 (27,77 %). Jumlah ini lebih besar, dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat, sejumlah 21.703.137 suara. (Kompas, 10 Mei 2009).

Golput Pilpres Pilpres 2004 Putaran 1 (23,47 %,) Dari tahun 2004 - 2009 terjadi penurunan jumlah pemilih

Perilaku Partai Politik (Kompas, 10 September 2007) Perilaku Parpol Setuju T.Setuju Tdk tahu Mementingkan Kekuasaan daripada Kesejahteraan rakyat 79% 19,1% 1,9% Berpihak ke Pemerintah drpd Menjadi Oposisi 67,9% 28,2% 3,9% Tdk Konsisten Memperjuangkan Ideologinya 72,0% 23,7% 4,3% Rentan thd Perpecahan 73,1% 24,6% 2,3% 17

Faktor yang Menentukan Pilihan Caleg 2009 Hasil survei Kompas (2 Februari 2009) Karakteristik Mmpengaruhi Tdk Memp Sama Jenis Kel 15,7% 84,3% Sama Agama 38,9% 61,1% Sama Daerah 12,8% 87,2% Sama Etnis 17,3% 82,7% Artis/Seleb 5,9% 94,1%

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media (Kompas,22 Agts 2012) Demokrat 51 Miliar Golkar 48 Miliar Gerindra 45 Miliar Biaya Iklan Kampanye Periode Januari - Maret Tahun 2009

MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF BERKUALITAS Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Pemerintah mendapat kekuasaan dari mereka yg diperintah

Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan Penguasaan di Provinsi Kompas, 24 Juli 2009 SBY-Budiono 73.874.562 (60,8%) (28) (DKI Jkt, Jabar, jateng, Jatim, DIY, Aceh,Sumut, Kalsel, Papua, NTB, NTT dll Megawati- Prabowo 32.548.105 (26,79%) (1).Bali JK- Wiranto 15.081.814 (12,41%) (3)Sulsel, Sultra, Gorontalo, Malut

Citra DPR (Kompas, 27 Agustus 2007) Tahun Baik Buruk Tdk Tahu 2004 25 % 68 % 7 % 2005 29 % 60 % 11 % 2006 28 % 65 % 2007 27 % 66 % 22

Citra DPR (Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011)

Kualitas Wakil Rakyat Buruk (Kompas, 25/3/13,h Kualitas Wakil Rakyat Buruk (Kompas, 25/3/13,h.4) Efektif atau tidak efektif cara ini menjaring caleg yg aspiratif

Kualitas Wakil Rakyat Buruk (Kompas, 25 Maret 2013,h.4)

Kualitas Wakil Rakyat Buruk (Kompas, 25 Maret 2013,h.4)

Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011

Faktor yang Menentukan Pilihan Caleg 2009 Hasil survei Kompas (2 Februari 2009) Karakteristik Mmpengaruhi Tdk Memp Sama Jenis Kel 15,7% 84,3% Sama Agama 38,9% 61,1% Sama Daerah 12,8% 87,2% Sama Etnis 17,3% 82,7% Artis/Seleb 5,9% 94,1%

Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi dalam Komunikasi Politik. Pesan Penerima Pengirim Kekurangan : Penerima dapat kecewa Ketelitian rendah Kurang kepercayaan thd informasi Kelebihan : Tampak tertib krn pengirim tidak ditanya Pengirim lebih berprestise & berwenang Cepat dan Murah

Cybernetics : Konsep Umpan Balik dalam Komunikasi Politik Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya sistem komunikasi dalam politik negosiasi. Pesan Penerima Pengirim Kekurangannya : Memakan waktu, Menekan pd pengirim, Menurunkan prestise pengirim Kelebihan: Lebih Akurat, Meningkatkan rasa percaya, Mengurangi kecewa penerima, Moral tinggi Umpan Balik

REFERENSI Bower, John W and James J. Bradac .1982., Issues in Communication Theory : A Metatheoritical Analysis, Communication Yearbook 5, Sage Publication. Johnson, John W. 2003. “ Peran Media Bebas” dalam Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

REFERENSI Stepphenson Jr, D Grier, 2001. “ Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Penerbit Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, USIS : Jakarta Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com www.ekoharrysusanto.wordpress.com