SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
STANDAR 2.
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Database online keolahragaan dan kepemudaan provinsi jawa tengah
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengembangan E-government
Sistem Akuntansi Instansi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sosialisasi Open Data Wonosobo
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
BPS KABUPATEN BULELENG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Kebijakan Statistik Sektoral
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Jawa Tengah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah Latar Belakang Existing Perbedaan Lembaga Pengelola Data Lemahnya konsolidasi Data antara BPS (pembina data)-Kemendagri , BIG, LAPAN (partner)-Provinsi/Kab/Kota Belum Terintrgrasinya Sistem Data Pembangunan Nasional Kurangnya fasilitas pengelolaan data Belum efektifnya asosiasi lembaga pengelola data Belum semua SKPD melakukan pengelolaan data secara sistematis Kurangnya SDM Profesional Kurangnya pedoman pengelolaan data Harapan Data sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan; Data sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi; Data sebagai alat bukti sah; Melestarikan data sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI; Kemudahan akses data oleh publik untuk kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan bangsa. Tidak tersedianya data pembangunan yang akurat dan sistematis Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah 2 Sumber : Tubayanu, 2015

SINGLE DATA SYSTEM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2016 Data Akurat, Lengkap, Akuntabel, Up to date dan Mudah Diakses Pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif Integrasi Antar Instasi Terkait baik Eksternal maupun Internal

Mewujudkan single data system untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah TUJUAN Mewujudkan single data system untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah Networking Web base FORUM SATU DATA SDS 1. Basis Data Pembangunan Yang Akurat, Terpusat dan Terintegrasi 2. Menghasilkan Analisis Kebijakn Pemb. Yg Tepat 3. Perencanaan Pemb. Terukur dan Komprehensif 4. Mewujudkan Monev yang dapat dipertanggungjawabkan Informasi Pembangunan di Jateng yang akurat 5.

MANFAAT Single Data System Pemerintahan Masyarakat Dunia Usaha Kinerja Perencanaan Pembangunan Kemudahan Akses Data Sentralisasi data dan dokumentasi Single Data System Masyarakat Akses data pembangunan Informasi Faktual Dunia Usaha Kebijakan berbasis data Prediksi Investasi 5

AZAZ “SINGLE DATA SYSTEM” Kepastian Hukum Keterpaduan Keakuratan Kemanfaatan Kemutakhiran Aksesibilitas 6

PROSES PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH Infrastruktur Pengolahan Data Sistem Penerimaan dan Seleksi Data Sumber Data : OPD Prov. Jateng, BPS, BIG, LAPAN Kabupaten/Kota Jenis Data : Statistik Dasar,Sektoral, dan Khusus Data Spasial Sarana : Media Pelaporan danSurvey lapangan Tata Pelaksana: Pemutakhiran data secara Periodik Proses Pengguna dapat mengakses data melalui aplikasi : http://bappeda.jatengprov.go.id/satudata Forum Data 7

SINGLE DATA SYSTEM KEBIJAKAN INTEGRASI MEWUJUDKAN BIG 8 OPD Terkait Sumber Data DINAS KOMINFO KAB/KOTA BPS BIG LAPAN KEMEN. DALAM NEGERI OPD Terkait INSTANSI TERKAIT 8

STRATEGI SINGLE DATA SYSTEM Peningkatan SDM FORUM DATA Konsepsi Dasar Metode Pengelolaan SINGLE DATA SYSTEM Peningkatan SDM Penguatan Kelembagaan Pengelola Data FORUM DATA Pengembangan dan Intregrasi Sistem Database Tunggal Publikasi Hasil Pengolahan Data

MEKANISME KERJA SINGLE DATA SYSTEM (SDS) KAB/KOTA BPS SINGLE DATA SYSTEM PPID DIP USER SDS FORUM Pemerintah Masy Dunia Usaha Perg Tinggi BIG OPD Keterangan : PPID : Pejabat Pengelol Informasi dan Dokumentasi DIP : Daftar Informasi Publik

KEWAJIBAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Memberikan kontribusi data sektoral sesuai kewenangannya di Single Data Sistem secara periodik Melakukan pengelolaan data sektoral secara baik; Menunjuk personil sebagai wali data yang berkewajiban memberikan kontribusi data ke Single Data System; Secara rutin melakukan up date data sektoral yang menjadi kewenangannya dan mengirimkan ke Single Data System; Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan data dengan Single Data System

JENIS-JENIS DATA DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Jumlah Klub Olahraga Jumlah Lapangan Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah kegiatan olah Raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah gelanggang/balai remaja Jumlah Karang Taruna

TERIMA KASIH