ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEPEGAWAIAN.
Advertisements

PERENCANAAN SDM PERENCANAAN adalah proses penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang. PERENCANAAN SDM adalah langkah-langkah yang.
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DASAR-DASAR ANALISIS JABATAN
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KUALITAS KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
ANALISIS PEKERJAAN AMALUDIN, S.IP, MM MANAJEMEN SDM.
JOB ANALYSIS (ANALISIS JABATAN)
ANALISIS JABATAN.
ANALISIS PEKERJAAN PERTEMUAN KE 2 MANAJEMEN SDM BUDIARSA DHARMATANNA.
SELEKSI_Psi.Personalia PSIKOLOGI PERSONALIA
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
ANALISIS PEKERJAAN PERTEMUAN KE 2 MANAJEMEN SDM RETNO BUDI LESTARI.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENGUJIAN SARANA KENDALI
Biro Organisasi dan Tata Laksana
ANALISA JABATAN. A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi.
Analisis dan Desain Jabatan
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
ANALISIS BEBAN KERJA.
PERSONALIA PERUSAHAAN
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PERSONALIA PERUSAHAAN
ANALISIS & EVALUASI JABATAN
PENYUSUNAN PETA JABATAN
MANFAAT ANALISIS JABATAN
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
ANALISIS PEKERJAAN Pertemuan 2 Dr. Yulizar Kasih, SE, M.SI
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
XIII. TATA CARA PENYUSUNAN KARYA ILMIAH
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
ANALISIS JABATAN Reny Yuniasanti, M.Psi.
Analisis Jabatan Rizqo Aidzin Ernawati
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
TRAINING OF TRAINER (ToT) “ANALISIS JABATAN” FISIP-UB
ANALISIS PEKERJAAN PERTEMUAN KE 2 MANAJEMEN SDM BUDIARSA DHARMATANNA.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
ANALISIS PEKERJAAN PERTEMUAN KE 2 MANAJEMEN SDM.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KONSEP PEKERJAAN Anggota Kelompok 2 : Moh. Ulil Albab Yoga Ari Hadi
Peran analisis jabatan dalam perusahaan
KONSEP PEKERJAAN Ainul Yakin
JOB ANALYSIS (ANALISIS JABATAN)
ANALISIS JABATAN.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
Job Analysis Job Description Job Spesification
Analisis dan Rancang Pekerjaan
Analisis dan Desain Jabatan Manajemen Sumber Daya Manusia.
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KONSEP PEKERJAAN ENDAH SETYOWATI FIA UB 2012.
ANALISA JABATAN Untuk dapat menjadi proaktif, departemen personalia memerlukan sistem informasi sumber daya manusia yang mencakup informasi mengenai :
1 ANALISIS PEKERJAAN MANAJEMEN SDM 2 ANALISA JABATAN Analisis jabatan merupakan alat dari manajemen untuk melaksanakan pengadaan karyawan. Pengadaan.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Analisis Pekerjaan (Job Analysis)
PERSONALIA PERUSAHAAN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Transcript presentasi:

ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS) Endah Setyowati 2014

Penataan Pegawai dilakukan karena 1 PENATAAN ORGANISASI BANYAK YG TIDAK DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN/MISI ORGANISASI 2 KOMPETENSI JABATAN BELUM DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENEMPATAN PEGAWAI 3 PENERAPAN ATURAN KEPEGAWAIAN BANYAK YANG TIDAK KONSISTEN

Analisis Kebutuhan Pegawai Proses perhitungan logis dan teratur dari segala faktor/dasar yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya.

KEDUDUKAN, PEKERJAAN, DAN JABATAN kedudukan (posisi) ialah sekumpulan tugas yang diberikan kepada seorang pegawai atau pekerja, seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pegawai atau pekerja. jumlah kedudukan di dalam suatu perusahaan atau instansi adalah sama dengan jumlah pegawai atau pekerjanya. pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. jabatan (job) ialah sekumpulan pekerjaan (job) yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan: Jenis pekerjaan Sifat pekerjaan Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu Prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan Peralatan yang tersedia

KEGIATAN PENATAAN SDM APARATUR ANALISIS JABATAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA EVALUASI JABATAN

Analisis jabatan atau Job analysis merupakan pondasi dasar dari sebuah sistem sumber daya manusia dalam organisasi. Restrukturisasi, inisiatif perbaikan kualitas, perencanaan SDM, desain jabatan,pelatihan, pengembangan karier, sistem penilaian kerja, itu semua selalu didasarkan diri pada hasil dari analisis jabatan

Analisis Jabatan (Job Analysis) Kep.Menpan No KEP/61/M.PAN/6/2004 “analisis jabatan”: proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana

ANALISIS JABATAN ADALAH suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan- keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing JABATAN secara sistematis dan teratur

PERLUNYA ANALISIS JABATAN UNTUK MENGURAIKAN PEKERJAAN- PEKERJAAN UNTUK PEMBENTUKAN SUATU PEKERJAAN BARU. KARYAWAN TIDAK PAHAM TERHADAP PEKERJAANNYA. ADANYA TUMPANG TINDIH PEKERJAAN DAN KONFLIK. ARUS KERJA TIDAK LANCAR.  SISTEM PENGGAJIAN TIDAK KONSISTEN. PERLUNYA ANALISIS JABATAN

KEGUNAAN ANALISIS JABATAN Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan, sebagai hasil dari Analisa Jabatan mempunyai banyak manfaat , Antara lain : Sebagai dasar untuk melakukan Evaluasi Jabatan Sebagai dasar untuk menentukan standard hasil kerja seseorang Sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai baru Sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi Untuk rnerencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja Sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja

HASIL ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN/ JOB DISCRIPTION SUATU CATATAN YANG SISTEMATIS TENTANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SUATU JABATAN TERTENTU, YANG DITULIS BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG ADA. TUJUAN: untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. SPESIFIKASI JABATAN/ JOB SPESIFICATION PERSYARATAN MINIMAL YANG HARUS DIPENUHI OLEH ORANG YANG MENDUDUKI SUATU JABATAN, AGAR IA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIBEBANKAN KEPADANYA DENGAN BAIK. SPESIFIKASI JABATAN INI DAPAT DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN URAIAN JABATAN, TETAPI DAPAT JUGA DI SUSUN SECARA TERPISAH.

Hasil Analisis Jabatan Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannnya dalam unit kerja.

Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris - Penganalisa -Penganalisa -Penganalisa Kesehatan Dasar Kesehatan Khusus Kesehatan Keluarga - Penganalisa Data - Penganalisa Data -Pengevaluasi Data Kesehatan Penunjang Kesehatan Rujukan Kesehatan Keluarga - Pengevaluasi - Pengevaluasi Kesehatan Kesehatan Dasar Rujukan & Khusus - Pengevaluasi Kesehatan - Pengolah Data Penunjang Sarana Kesehatan Kabid Pelayanan Kesehatan Kabid Pengendalian Penyakit & Mas.Kes Kabid Pengembangan Sumber Daya Kes Kabid Pengembangan & Pemberd. Kes Mas Kasi Kesehatan Dasar & Penunjang Kasi Kesehatan Rujukan & Khusus Kasi Kesehatan Keluarga

Pelaksanaan Analisis Jabatan - Tahap persiapan dan perencanaan @ Pembentukan Tim Analis * Pegawai yang telah mengikuti Bintek Anjab; * Ditetapkan dengan Surat Keputusan; * Pemberitahuan kepada unit yang dianalisis - Tahap Pengumpulan Data * Penyebaran daftar isian jabatan/kuesioner * Pengambilan daftar isian * Wawancara * Observasi

TEKNIK PENGUMPULAN DATA a.      daftar pertanyaan; b.     wawancara; c.      pengamatan langsung; d.     referensi; dan e.      gabungan beberapa cara.

Pelaksanaan Analisis Jabatan @ Tahap Pengolahan Data * Rumusan nomenklatur; * Uraian Jabatan; * Peta Jabatan; * Laporan yang memuat temuan lapangan, saran-saran penyempurnaan kelembagaan persyaratan pegawai dsb

PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN LANGKAH PENYELENGGARAAN ANALISIS JABATAN II. PERSIAPAN PENYE- LENGGARAAN ANALISIS JABATAN 2 PENENTU INFORMASI JABATAN 3 II. PENGUMPULAN DATA JABATAN 4 1 III. PENGOLAHAN DATA JABATAN PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI JABATAN 5 IV. VERIFIKASI 8 6 8 INFORMASI JABATAN V. PEMBETULAN

OUTLINE DAN ISI INFORMASI LAPORAN ANALISIS JABATAN SAMPUL DEPAN PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM SKPD B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANJAB C. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN ANJAB D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD E. VISI, MISI DAN PROGRAM SKPD F. METODE PENGUMPULAN DATA G. SISTEMATIKA PENULISAN PERMASALAHAN III. PEMBAHASAN

OUTLINE DAN ISI INFORMASI LAPORAN ANALISIS JABATAN IV. PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN LAMPIRAN A. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TTG URAIAN JABATAN PADA SKPD B. URAIAN JABATAN SKPD C. HASIL ANALISIS JABATAN

REKOMENDASI adalah paparan masalah atau temuan-temuan yg diperoleh dilapangan yg berkaitan dgn kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana. Rekomendasi dimaksudkan sebagai pemberian informasi/ laporan tentang adanya hal-hal yg menyimpang dan me- merlukan pembenahan dengan adanya analisis jabatan atau memerlukan kebijakan utk pemecahan masalah, seperti : Ditemukan duplikai tugas pokok dan fungsi unit kerja; Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan yg didudukinya. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.

Hasil pokok Anjab : Informasi jabatan ANALISIS JABATAN Kesimpulan : Adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan (*) program pembinaan/ penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksana an dan perencanaan DIKLAT. . . Mengumpul kan Data Jabatan Mengolahnya menjadi Injab Menyajikan “INJAB” bagi (*) Hasil pokok Anjab : Informasi jabatan

INFORMASI JABATAN BERISI a.l.: 1. Kode Jabatan : 2. Nama Jabatan : 3. Unit Kerja : 4. Ringkasan Tugas : 5. Rincian Tugas : 6. Bahan Kerja : 7. Perangkat Kerja : 8. Hasil Kerja : 9. Keadaan Tempat Kerja : 10. Upaya Fisik : 11. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tanggung Jawab : Wewenang : Hubungan Kerja :

INFORMASI JABATAN BERISI a.l.: 15. Syarat Jabatan a. Pangkat/Golongan : b. Pendidikan Umum : c. Diklat : - Pimpinan : - Teknis/Fungsional : d. Pengetahuan : e. Keterampilan : f. Kondisi Fisik : g. Bakat : h. Minat : i. Temperamen :

Format Uraian Jabatan d. Pengetahuan : e. Ketrampilan : f. Pengalaman Kerja : g. Kondisi Fisik : h. Bakat : i. Minat : j. Temperamen :