UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl.1924 No. 291
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI.
ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN.
Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB
Bina Nusantara Pertemuan 11 Bina Nusantara Hak WPD Atas Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Peninjauan Kembali Penundaan Pembayaran.
Pertemuan 10 Ketetapan Pajak Matakuliah: J0622 / Pengantar Hukum Pajak Tahun: 2005 Versi: 1 / 1.
1 Pertemuan VIII Pajak Pertambahan NIlai Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 08/13.
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan 11 Penagihan Pajak
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
BPHTB dan PPHTB OLEH BAMBANG KESIT.
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
PENAGIHAN PAJAK.
Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2004
PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan 09 Bina Nusantara. Pertemuan 09 Bina Nusantara.
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
BPHTB dan PPHTB.
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PERTEMUAN #10 KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANAN BPHTB
BPHTB dan PPHTB.
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA.