KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEPEGAWAIAN.
Advertisements

Manajemen Sumber Daya Manusia Koperasi
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MODEL EVALUASI KEPANGKATAN BERBASIS KINERJA
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
Pengembangan SDM Mikro ( Tenaga Kesehatan )
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Administrasi Kepegawaian Kota Serang
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Managing Careers Materi ajar MSDM Developing Human Resource Capability Sarmag Akuntansi Gunadarma.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
Manajemen Sumber Daya Manusia Dra. Yasnimar Ilyas, M.Si
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
JOB TENDER Sebagai Sistem Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Struktural
MANFAAT ANALISIS JABATAN
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI (ASPEK KEPEGAWAIAN)
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
ANATOMI DAN ELEMEN POKOK BIROKRASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
Kompensasi/Remunerasi PNS
PERAN KORPRI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA
Perencanaan Sumber Daya Manusia (PNS)
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MANAJEMEN SDM.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
BIROKRASI Pertemuan ke-2
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
Audit Sumber Daya Manusia
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Indonesia
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
MELAKUKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN KEPEGAWAIAN. PENGERTIAN Perencanaan pegawai merupakan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN IRFAN RIDWAN MAKSUM

Pendahuluan Administrasi pembangunan mengehndaki peranan elite administratif yang bersifat menunjang bagi pembangunan. Demikian pula seluruh birokrasi pemerintahan dan terutama segi kepegawaian-nya karena elemen ini pada akhirnya yang menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintahan. Apalagi tugas pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya hendak ditujukan untuk mendukung usaha berencana di bidang ekonomi dan sosial.

Henry Reining, Jr., Most of the success of economic and social development in any given country will depend on the quality and effectiveness of its public personnel.

Peta masalah Orientasi dan kondisi warisan penjajahan yang masih kuat kerangka ‘law and order’ Pengganti kekuasaan feodal, paternalis, dan otokrasi cerminan masyarakatnya yang masih melekat budaya tradisionalnya. Sikap kepegawaian yang legal approach katimbang inovatif.

lanjutan Pengaruh kepentingan politik dalam administrasi kepegawaian. Gaji yang rendah. Kelangkaan pegawai handal yang juga dipicu oleh kompetisi rekrutmen antara swasta dan pemerintah. Orientasi pendidikan kepegawaian yang masih lemah

Harapan administrasi pembangunan Harus ditumbuhkan orientasi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas baru pemerintahan. Harus terdapat penyempurnaan administrasi kepegawaian. Diperlukan pembinaan sistem karir yang didasarkan atas prestasi dan kemampuan kerja. Perlu diperluas sumber-sumber kepegawaian dalam rangka tugas-tugas pemerintahan yang baru khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi yakni tenaga yang terlatih dan kompeten. Perlu analisa dan evaluasi jabatan

Hal-hal penting Pemerintah harus berorientasi pula pada entrepreneur pembangunan. Sifat entrepreneur kepegawaian: inovatif, visioner, kompeten, merit, pemecahan masalah, equal pay for equal work. Orientasi kepada pelayanan sebagai cerminan dorongan terhadap pembanguann ekonomi dan sosial. Dukungan masyarakat

Golongan-golongan dalam administrasi kepegawaian Menurut Fokus Pekerjaan Kelompok jabatan administratif tingkat tinggi yang mempunyai tugas pengambilan keputusan dan pimpinan Kelompok kepegawaian yang memerlukan skill serta latihan khusus yang tinggi karena jabatan yang terkait science. Jabatan diplomatik dalam rangka hubungan luar negeri

lanjutan Kelompok kegawaian instansi otonom Kelompok kepegawaian pelayanan administartif. Pekerja harian honorer dan pekerja lepas di luar PNS. B. Menurut Lokus: Pegawai Pemeirntah Pusat Pegawai Pemerintah Negara Bagian (di negara federal) dan Pegawai pemerintah daerah.

Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian Formasi dan pengadaan kepegawaian Pembinaan, promosi, dan penilaian kerja Pendidikan dan latihan Gaji dan pensiun

formasi Penentuan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan oleh sesuatu unit organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan beban kerja yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar organisasi mampu melaksanakan tugasnya dengan berdayaguna dan berhasil guna dan berkelanjutan. Formasi harus ditetapkan dalam satuan jangka waktu tertentu.

Organisasi administrasi kepegawaian Suatu organisasi administrasi kepegawaian perlu dibentuk sebagai alat yang penting dalam pembinaan sistem karir kepegawaian. Badan ini sebaiknya bertanggungjawab langsung pada pimpinan pemerintahan, dan merupakan salah satu organisasi staf tingkat pusat. Diharapkan dapat memberikan standard-standard dan prosedur-prosedur kepegawaian yang bersifat menyeluruh.

Lanjutan Badan administrasi kepegawaian di negara baru berkembang dimaksudkan untuk memberikan dan mengusahakan pembaharuan dan penyempurnaan di bidang administrasi kepegawaian: pembinaan sistem karir berdasarkan prestasi dan kompetensi, klasifikasi kepegawaian, analisa dan evaluasi pekerjaan, sistem agji, stabilitas administrasi kepegawiaan, penyusunan formasi dan standard pengadaan, sistem promosi, dan lain-lain. Dibutuhkan pengembangan sistem hubungan antara badan administrasi kepegawian dengan ‘counterpart’nya di seluruh instansi pemerintahan bisa dengan sentralsiasi ataupun desentralisasi.