ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PAJAK ROKOK UNTUK PROGRAM KESEHATAN DI JAWA BARAT Oleh : Agus Dinar, Elsa Pudji Setiawati, Deni K. Sunjaya, Nanan Sekarwana, Panji Fortuna, Guswan Wiwaha. Pendahuluan Rokok merupakan salah satu barang yang memiliki dampak kerugian yang besar bagi konsumennya termasuk perokok pasif dan lingkungan. Di Indonesia konsumsi rokok sangat tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan cukai dan pajak rokok (sin tax) sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi dan dampak negatifnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, barang yang dikenakan cukai, harus dibatasi (dikendalikan) penggunaanya serta distribusinya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/ PMK.07 /2016, merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, menyebutkan dana cukai rokok dan pajak rokok dapat digunakan untuk penyelenggaraan program kesehatan Pemerintah pusat melalui kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok memberikan transfer dana kepada daerah kabupaten/kota. Dana tersebut menjadi tambahan sumberdaya program kesehatan serta pengendalian dampak negatif perilaku merokok terhadap kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perolehan dana dan pemanfaatan dana cukai dan pajak rokok untuk program kesehatan di Jawa Barat tahun 2016. Desan penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Strategi studi kasus digunakan untuk menganalisis variable input, proses dan output serta faktor lingkungan. Analisis data menggunakan analisis konten. Dipilih 5 lokasi penelitian yaitu Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Informan dalam penelitian ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari 24 pimpinan atau pegawai Dinas Kesehatan, BPKAD dan BAPPEDA kabupaten/kota serta 2 orang pimpinan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana cukai rokok dan pajak rokok berbeda di setiap daerah. Terdapat perbedaan mekanisme memperoleh dana yaitu melalui mekanisme anggaran rutin dan mekanisme anggaran perubahan serta perbedaan pengelolaan keuangan yang terakumulasi dengan sumber lain. Perbedaan lainnya pada proses pemanfaatan dana, menentukan prioritas program serta output program. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu kebijakan pusat dan kebijakan daerah serta sosialisasi kebijakan pemanfaatan dana serta respon pemerintah daerah Kesimpulan Dana cukai dan pajak rokok membantu daerah dalam pelaksanaan program kesehatan dan pengendalian perilaku merokok. Optimalisasi pemanfaatan dana tersebut membutuhkan dukungan kebijakan daerah dan sosialisasi sampai tingkat pelaksana program Gambar 1 Ancaman rokok Gambar 2 Kerangka pemikiran Gambar 3 Pemanfaatan dana pajak rokok References: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. 2. World Health Organization. 2006. Health Financing : a Basic Guide. WHO Western Pacific Regional. 3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok Untuk Bidang Kesehatan 4.Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 28/PMK. 07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 TAHUN 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6. Yin, R.K. 2015. Studi Kasus; Desain & Metode. Terjemahan M Djauzi Mudjakir.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 7. Kuipers MA, Nagelhout GE, Willemsen MC, Kunst AE.2014. Widening educational inequalities in adolescent smoking following national tobacco control policies in the Netherlands in 2003: a time–series analysis. Addiction;109(10):1750-9.