REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Advertisements

KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
SUNSET POLICY.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
FAKTUR PAJAK STANDAR.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO
Penghapusan Sanksi Administrasi Sebagai Akibat: 1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
PEMBUKUAN / PENCATATAN
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN.
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat.
Materi 8.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
Panduan untuk memeriksa kelengkapan SPT Tahunan
PERTEMUAN 16.
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
IV PEMBAYARAN PAJAK.
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Kewajiban Setor dan Lapor
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Menjangkau yang tak Terjangkau
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
PPh 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNANNYA
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PENETAPAN DAN KETETAPAN Kuliah ke-9, 10 STAN 2016.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
SLIDE 12 Penghasilan dan Kredit Pajak dari Luar Negeri serta Kompensasi Kerugian.
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
SURAT PEMBERITAHUAN IV Pasal 1 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi 11.
STP dan Ketetapan Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi 8.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
KUP.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
Materi 11.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-4 JULIUS HARDJONO
TUGAS PERPAJAKAN.
SENGKETA PAJAK.
KELOMPOK VI Nur Amelia Ulfa Try Agustini Tamar Adih Nahyudin
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN
PPh Pasal 24 Pendahuluan:
PERTEMUAN 10.
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
PT LANGIT PERKASA Disusun oleh: Kelompok 2 Adini Nadia Putri
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
K ETENTUAN U MUM DAN T ATA C ARA P ERPAJAKAN (P ART I) © Christine, SE,Ak.,M.Int.Tax.
Transcript presentasi:

REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK KESIMPULAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK

1 2 3 Kumpulkan Dokumen Pendukung Harta Hanya Diinformasikan di SPH KESIMPULAN IMPLEMENTASI Kumpulkan Dokumen Pendukung Harta Hanya Diinformasikan di SPH 1 Kumpulkan Dokumen Pendukung Utang Dilampirkan di SPH 2 Lengkapi Syarat dan Ketentuan Lainnya Formulir Tersedia & Sesuai Kondisi 3

“ KESIMPULAN IMPLEMENTASI Tanda Terima & Barcode KESIMPULAN IMPLEMENTASI “ Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima ditangguhkan: PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN Pasal 11 Ayat (2)

KESIMPULAN IMPLEMENTASI Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, dihentikan: PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN

Kuadran Pajak Atas Harta Sumber: Diolah dari UU PP & Juklak oleh Timsos KPP Madya Bandung KESIMPULAN REGULASI Dpt ditagih sebagai Phslan di Thn Pjk 2016 (daluwarsa KUP berlaku) + Sanksi KUP Lega Nikmati 6 (enam) Fasilitas UU PP Pajak Dpt ditagih saat ditemukan data (tidak berlaku daluwarsa pajak KUP sampai kapanpun) + Sanksi 200% Pajak Dpt ditagih saat ditemukan data s.d. 30 Juni 2019 (daluwarsa pajak KUP tdk berlaku s.d. 30 Juni 2019) + Sanksi KUP TIDAK IKUT Ps. 18 (2) & (4) UU PP TDK FULL 100% Ps. 18 (1) & (3) UU PP WANPRESTASI Ps. 13 (4) huruf a UU PP FULL 100% Ps. 11 (5) UU PP I Ii Iii Iv kuadran Kuadran Pajak Atas Harta s.d. SPT PPh Terakhir Pasca Berlaku UU PP