PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
PROGRAM P3SWOT (PENELITI, PENULIS,
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
SERTIFIKASI BK PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
MASYARAKAT CINTA BOGOR (MCB)
Drs.Margana Waluya Kasie TK-SD Bidang PPTK Dinas Dikpora Kab.Sleman
PROGRAM AKSI I Pelatihan Tenaga  Penelusuran kebutuhan latihan  Merancang program latihan khusus  Penentuan kriteria peserta latihan  Pelatihan dan.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PENDEKATAN PELEMBAGAAN PROFESI DAN RANAH PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pertemuan ke-10 Pengantar:
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
STANDARISASI PROFESI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Oleh: Sagita Charolina Sihombing, S.Si., M.Si. NDH 24
Organisasi Profesi KELOMPOK X ATIQAH CINDY ARDYANTIKA FITRI RAHMADIAH
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
PPPG MATEMATIKA PROGRAM TINDAK LANJUT (Action Plan) PASCA DIKLAT
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM)
6. ORGANISASI PROFESI.
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Pelatihan Tenaga PROGRAM AKSI I Penelusuran kebutuhan latihan
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
DHARMA WANITA PERSATUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
IKATAN PERSTATISTIKAN INDONESIA (ISI)
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
Badan Standardisasi Nasional
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Transcript presentasi:

PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019 DRAFT AGENDA UTAMA PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019 * PENINJAUAN / PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA * KEANGGOTAAN; ADMINISTRASI; KARTU; IURAN DLL.   * MEMPERSIAPKAN KONGRES NASIONAL PERTAMA TAHUN 2015 * SOSIALISASI KEPADA: INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA TERKAIT ASOSIASI SEJENIS LEMBAGA SERTIFIKASI / PENDIDIKAN MASYARAKAT LUAS ANGGOTA MELALUI DPD * MEMBUAT KEGIATAN YANG BERTUJUAN MENCARI DANA UNTUK MEMBIAYAI OPERASIONAL ORGANISASI * MENGEMBANGKAN ORGANISASI – MEMBUKA DPD / DPC BARU

REKOMENDASI AGENDA PERTEMUAN Direkomendasikan sebagai berikut:   Menyempurnakan dan mengesyahkan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Profesi yang akan berlaku sampai Kongres Pertama yang akan datang. Meletakkan dasar-dasar organisasi sesuai dengan kebutuhan agar dapat lebih focus dan streamline serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat pariwisata. Menyusun Program Kerja IHGM sebagai acuan untuk kepengurusan 2015 – 2019. yang keseluruhannya merupakan lampiran Rekomendasi ini. Membuat beberapa catatan sebagai usulan dalam Kongres sebagai berikut:

Membuat beberapa catatan sebagai usulan dalam Kongres sebagai berikut: Menyokong usaha-usaha yang telah ditempuh Pemerintah khususnya untuk mempertegas peran dan tugas masing-masing Asosiasi.   IHGM sebagai asosiasi profesional siap untuk membantu semua pihak didalam dunia kepariwisataan Indonesia. Untuk dapat memantapkan keberadaan asosiasi ini sebagai salah satu partner dalam wadah TRIPARTED, maka diharapkan agar Pemerintah c.q Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya di daerah dapat memberikan tempat yang sejajar terhadap asosiasi profesi IHGM sehingga dapat berkembang secara wajar sesuai harapan pemerintah maupun para anggota asosiasi. Perlu ketegasan dari Pemerintah agar semua asosiasi dapat me-reposisi keberadaannya dalam konteks TRIPARTED dimaksud sehingga semua pihak dapat lebih focus untuk mewujudkan cita-citanya dalam mendukung dan menumbuh kembangkan kepariwisataan Indonesia. Pemerintah agar dapat mengikut sertakan IHGM dalam masalah-masalah SDM Pariwisata dalam hubungan bilateral maupun maupun internasional

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Akreditasi dan Sertifikasi   Menyusun jenjang keahlian yang dinyatakan dan dikonfirmasikan dengan berbagai SERTIFIKAT KOMPETENSI, yang harus diikuti oleh semua anggota dan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang independent. Melaksanakan assessment bagi anggota yang akan dilakukan oleh para ASSESSORS sehingga memenuhi criteria yang diharapkan, dan menyarakan agar anggota mengikuti pelatihan pada Lembaga Pendidikan Profesi yang juga beroperasi secara independent. Membuat Bank Data tentang para anggotanya yang sudah mempunyai sertifikasi lengkap dengan keberadaannya dan posisi terakhirnya. Membuat net-working dengan semua asosiasi dalam dan luar negeri untuk kepentingan peningkatan standard kualifikasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat international. Membuat BUKU BESAR Anggota yang berisi semua daftar anggota yang sudah mengikuti sertifikasi.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Pendidikan dan Latihan   Bekerjasama dengan DPD-DPD untuk menyelenggarakan program diklat di daerah. Membuat Buletin Pendidikan untuk kepentingan anggota Melaksanakan penyuluhan/upgrading /seminar/dan pelatihan non regular bagi anggota. Membuat video pendidikan. Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan lain, Universitas, Sekolah Tinggi dan Asosiasi untuk meningkatkan kualitas anggota.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Kerjasama Asosiasi   Mendayakan keberadaan asosiasi-asosiasi profesi perhotelan yang sudah ada sebagai ujung tombak IHGM untuk usaha-usaha yng lebih bersifat spesialisasi khususnya dalam peningkatan kualitas SDM. Menjalin hubungan kerja dengan asosiasi profesi di berbagai Negara di luar negeri. Mengusaha agar IHGM mempunyai citra yang baik di dunia internasional. Memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan peningkatan SDM Perhotelan khususnya dan Pariwisata pada umumnya. Ikut membantu memberikan masukan mengenai hal-hal yang diperlukan dalam UU Pariwisata, AFAS/AFTA/MEA dan saran positif lainnya.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Keanggotaan   Melaksanakan inventarisasi dan mengadakan registrasi anggota sehingga DPP mendapatkan data yang lebih akurat tentang potensi asosiasi profesi ini. Mengadakan kampanye untuk membuat lebih banyak DPD dan DPC di berbagai propinsi diseluruh Indonesia. Secara bersama mengusahakan agar Kode Etik Asosiasi dapat dilaksanakan oleh anggota dengan penuh tanggung jawab.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Organisasi   Melaksanakan re-positioning organisasi Membuat pola organisasi sesuai dengan kebutuhan anggota. Menjaga agar Visi dan Misi asosiasi tercapai sebagaimana yang dicita-citakan. Memberikan catatan khusus tentang AD/ART dalam usaha IHGM untuk lebih sensitive dalam menanggapi masalah keanggotaan dan masyarakat pariwisata. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan SDM Perhotelan/Pariwisata.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Internasional   Membuat kerjasama dan membuat release dan correspondence ke negara-negara lain dalam usaha kita mesosiasilasikan asosiasi IHGM. Melaksanakan inventarisasi SDM Perhotelan/Pariwisata yang menetap di luar negeri dan mengupayakan untuk merangkul mereka dalam satu DPD tersendiri. Mencari peluang-peluang dalam kerjasama pendidikan/pelatihan, penempatan dan penyaluran tenaga Indonesia di luar negeri.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Usaha   Membuat berbagai kegiatan dalam usaha untuk menambah keuangan asosiasi. Menjalin kerjasama dengan sponsor-sponsor dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IHGM. Membuat usaha Konsultasi bagi kepentingan industri. Membantu para pemilik hotel untuk mempersiapkan hotelnya untuk kepentingan perbintangan dan juga membantu PHRI dan LSU dalam melaksanakan klasifikasi perbintangan. Melaksanakan berbagai kegiatan olahraga, kesenian dan social budaya untuk kepentingan image IHGM

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Informasi   Membuat Bulletin Anggota yang sekaligus dapat memberikan informasi tentang IHGM, sebagai sarana komunikasi antar anggota. Mengumpulkan data-data dan informasi tentang kepariwisataan dalam dan luar negeri yang dapat digunakan sebagai sumber informasi anggota, pemerintah dan masyarakat pariwisata. Menggalakkan Public Relation untuk lebih memantapkan IHGM pada masyarakat pariwisata di Indonesia dan dunia internasional.

PROGRAM KERJA IHGM Periode 2015 – 2019. Penelitian dan Pengembangan   Mengumpulkan data-data dan informasi tentang industri kepariwisataan sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Pemerintah dan Anggota. Membuat analisa pengembangan industri dan menyebarkannya pada anggota. Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Peneliti seperti LIPPI, Biro Statistik dan lain-lain.