Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
Tentang Keuangan Negara
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Pembiayaan Pembangunan
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pengelolaan Keuangan Negara
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Unduh bahan dari Internet
Kami dan Keluarga mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wr wb”
Pertemuan ke-2 Mengenal Lingkungan Hukum Keuangan Negara
Tentang Keuangan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perbendaharaan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Pembiayaan Pembangunan
Akuntansi Sektor Publik
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
OLEH ; KELOMPOK I NUR ALAM ( ) WENI JHONI ( ) DEWI ( ) ST NUR AISYAH ( ) ANDI ARIMBI MAPPIDEMMANG( )
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
REGULASI KEUANGAN NEGARA
PERBENDAHARAAN.
1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi NTT Waibakul. 06 April 2015.