Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Opini LKPD Maturitas SPIP Kapabilitas APIP dan
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Perbandingan IMPLEMENTASI SIMRAL BPPT vs GRMS PemKOT SBY
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PERAN BPKP MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP, PENGUATAN SPIP DAN MENGAWAL TATA KELOLA DANA DESA YANG AKUNTABEL Disampaikan Oleh : Samono, Ak.,
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Kesehatan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Yogyakarta, 18 September 2017 PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
MATERI RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.
KEMENTERIAN KESEHATAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4