Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana Hibah
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
Matkul: AKPD Pertemuan 4:
Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kasubdit Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah wilayah II
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 2: Pengelolaan Keuangan Daerah
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BENDAHARA PENGELUARAN
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Perbendaharaan Negara
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Penatausaan Pengeluaran
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.

DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RPJMD/ RKPD KUA PPAS EVALUASI PERDA APBD RAPBD RKA-SKPD PENJABARAN APBD DPA-SKPD ANGGARAN KAS

DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LS SPM-LS SP2D SPD SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D Dilampuru daftar rincian penggunaan dana s.d jenis belanja SPJ

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Perda APBD Per KDH Penjabaran APBD DPA Anggaran Kas PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN NO URAIAN KETERANGAN 1 Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD SELAKU BUD 4 Menerima dan menyetor penerimaan SKPD BENDAHARA PENERIMAAN 5 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN 7 Pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS KEPALA SKPD 8 Menerbitkan SP2D BUD/KUASA BUD 9 Pertanggungjawaban (SPJ)

PENATAUSAHAAN KEUDA Penatausahaan pada SKPD: Penatausahaan pada SKPKD Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) Penatausahaan pada SKPKD Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas:

Definisi Penatausahaan Penerimaan Penatausahaan peneriman merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang berada pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD

Dokumen Penatausahaan Penerimaan 1. Anggaran Kas; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); 3. Buku Kas Umum; 4. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH); 5. Surat Ketapan Pajak daerah (SKP-Daerah); 6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 7. Surat Tanda Setoran; 8. Bukti penerimaan lainnya yang sah; 9. Nota kredit bukti setoran; 10. Buku Simpanan/Bank; 11. Perincian Penerimaan per Rincian Obyek; 12. Register Penerimaan Kas

Proses penatausahaan penerimaan a. Penatausahaan Peneriman melalui Bendahara penerimaan b. Penatausahaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu c. Penatausahaan Penerimaan melalui Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos.

Proses penatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan 1. Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bendahara penerimaan mengisi surat tanda setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran penerimaan. 3. Bendahara penerimaan menerima uang dan mencockkan antara surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP-Daerah/SKRD/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan : a. Buku Kas Umum b. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) d. Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRP) e. Surat Tanda Bukti Pembayaran f. Surat Tanda Setoran (STS) g. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausaaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara penerimaan pembantu dapat dibentuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah dengan alasan : a. pendapatan daerah yang tersebar; b. jumlah pungutan setoran dinilai terlalu kecil; c. kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi yang tidak memungkinkan.

Proses Penatausaaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu  Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan Surat  Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara penerimaan pembantu mengisi surat tanda setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran penerimaan. Bendahara penerimaan pembantu menerima uang dan mencockkan antara surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP-Daerah/SKRD/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah Menyetorkan ke kas daerah menggunakan STS

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan pebantu a.    Buku Kas Umum b.    Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) c.    Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) d.    Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRP) e.    Surat Tanda Bukti Pembayaran f.    Surat Tanda Setoran (STS) g.    Bukti penerimaan lainnya yang sah.

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.

Penatausahaan pengeluaran - SKPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

Penatausahaan pengeluaran - SKPD Dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran pembantu (jika diperlukan)

DOKUMEN PENATAUSAHAANPENGELUARAN 1. Anggaran Kas 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 3. Surat penyediaan Dana (SPD) 4. Register SPD 5. Surat Permintaan pembayaran (SPP) 6. Register SPP

DOKUMEN PENATAUSAHAANPENGELUARAN 7. Suret Perintah Membayar (SPM) 8. Register SPM 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 10. Register SP2D 11. Buku Kas Umum 12. Buku Simpanan/Bank 13. Buku Panjar 14. Buku Pajak PPN/PPh 15. Register Penutupan Kas 16. Rincian Pengeluaran per Rincian Obyek.

Proses penatausahaan pengeluaran 1. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Langsung (LS) 2. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Uang Pesediaan (UP), Ganti Uang Persediann (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Proses penatausahaan pembebanan Langsung (LS) 1.    Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2.    Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) 3.    Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Proses penatausahaan pembebanan UP/GU/TU 1.    Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2.    Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) 3.    Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.    penggunaan Dana 6.    Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ) 

Matriks Dokumen SPP dan SPM dengan Tupoksi Fungsi / Tugas PPTK Bendahara Pengeluaran PPK-SKPD PA/KPA 1. Penyiapan SPP-UP -  2. Penyiapan SPP-GU 3. Penyiapan SPP-TU 4. Penyiapan SPP-LS 5. Pengesahan SPP-UP/GU/TU & LS 6. Persetujuan SPP-UP/GU/TU & LS 7. Penerbitan SPM-UP/GU/TU & LS

PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP2D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang P P T K (menyiapkan dokumen) FIHAK III Tagihan & Laporan Kegiatan

PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU SPM-UP/GU/TU KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SP2D PPK-SKPD SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

PENATAUSAHAAN DI PPK-SKPD & PPKD (AKUNTANSI) Dokumen Catatan Laporan Pencatatan & Penggolongan Peringkasan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Pelaporan Buku Besar Laporan Keuangan Kertas Kerja Buku Pembantu Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Kebijakan Akuntansi

Sekian...